Berita

.Yogyakarta (Komisi Yudisial) - Etika profesi untuk penegak hukum semestinya diperkenalkan sebelum mereka menyandang profesi tersebut. Pengenalan sejak dini ini diharapkan mampu mencegah penegak hukum melanggar kode etik profesi.   "Pengenalan etika profesi sejak dini merupakan upaya  menegakkan etika bagi penegak hukum. Penegakan etika juga harus diwujudkan dengan akuntabilitas peradilan," ucap Dosen Fakultas

Yogyakarta (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) bekerjasama dengan Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM-UII) menggelar Diskusi dan Bedah Buku "Etika dan Budaya Hukum dalam Peradilan" di Ruang Sidang Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, Kamis (5/10).   Hadir sebagai pembicara Dosen FH UII Suparman Marzuki, Dosen FH Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Mukti

Medan (Komisi Yudisial) - Rancangan Undang-Undang (RUU) Jabatan Hakim yang saat ini sedang dibahas di Panitia Kerja (Panja) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan salah satu inisiasi Komisi Yudisial (KY) dalam upaya mendorong akuntabilitas peradilan.   "Persoalan sekarang adalah akuntabiltas. Kalau menelisik pada persoalan peradilan, maka persoalan independensi seharusnya sudah selesai," jelas Ketua

Simalungun (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) bertugas menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Hal itu dilakukan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim. Hakim harus berpedoman pada KEPPH di dalam kedinasan maupun di luar kedinasan.   Penegasan tersebut disampaikan Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan

Medan (Komisi Yudisial) - Hakim menyandang sebutan wakil Tuhan di dunia atas kemuliaan profesinya. Sebagai konsekuensi, maka hakim harus dapat mempertanggung-jawabkan putusan yang dibuatnya. Hakim diharuskan memiliki etika baik sebagai tauladan di dalam maupun di luar pengadilan.   Beberapa poin tersebut terungkap dalam diskusi dan bedah buku Etika dan Budaya Hukum dalam Peradilan"

Medan (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) bekerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) menggelar Diskusi dan Bedah Buku "Etika dan Budaya Hukum dalam Peradilan" di Auditorium Kampus III UMSU Medan, Kamis (28/9).   Hadir sebagai pembicara Wakil Ketua KY Sukma Violetta, praktisi hukum Abdul Hakim Siagian, pakar Filsafat Faisar Ananda Arfa

Manado (Komisi Yudisial) - Ketua Komisi Yudisial (KY) Aidul Fitriciada Azhari meresmikan kantor baru Penghubung KY Wilayah Sulawesi Utara (Sulut), Rabu (27/9) di Manado. Kantor baru Penghubung KY Wilayah Sulut ini merupakan aset pinjaman dari Pemerintah Provinsi Sulut yang beralamat di Jalan 17 Agustus, Kecamatan Wanea, Manado.   Dengan menempati kantor baru

Manado (Komisi Yudisial) - Tingginya harapan masyarakat terhadap pengadilan menuntut hakim lebih profesional dan berintegritas. Di tangan hakim, rasa keadilan di masyarakat dapat dirasakan.   Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi Yudisial (KY) Aidul Fitriciada Azhari di hadapan 30 orang hakim saat pada kegiatan Pengukuran Dampak Kinerja Komisi Yudisial dan Workshop "Profesionalisme dan

Surabaya (Komisi Yudisial) - Sebagai profesi yang mulia, hakim diminta untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabatnya. Hakim jangan sampai tergoda melakukan perbuatan yang melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim sehingga menodai kemuliaannya. Oleh karena itu, Komisi Yudisial (KY) membentengi para hakim tersebut dengan pelatihan Pemaknaan KEPPH bagi Hakim dengan

Mataram (Komisi Yudisial) - Hakim harus menjaga kemuliaan profesinya dengan melaksanakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) di dalam dan di luar dinas, termasuk saat menggunakan media sosial. Apabila tidak bijak menggunakan media sosial, hakim rentan melanggar butir ketiga KEPPH, yaitu berperilaku arif dan bijaksana.   “Yang mungkin terjadi konflik kode etik