English 
Bahasa
Dr. H. Abdul Chair Ramadhan, S.H., M.H. merupakan dosen Fakultas Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah. Ia Meraih Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Surakarta pada tahun 2015.
Berbagai organisasi pernah diikutinya, yakni: Komisi Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat tahun 2014 s.d. 2020, Ketua Divisi Fatwa dan Pengkajian Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI) tahun 2014 s.d.
2020, Pendiri dan Ketua Bidang Hukum Badan Penanggulangan Penodaan Agama (BAKORPPA) tahun 2015 s.d. tahun 2019, Pendiri & Ketua Dewan Pakar Ikatan Advokat Muslim Indonesia (DPP IKAMI) tahun 2018 s.d. tahun 2003, Pendiri dan Sekretaris Jenderal Asosiasi Ahli Hukum Pidana Indonesia (AAHPI) tahun 2020 s.d. tahun 2024, Sekretaris Majelis Adat Badan Musyawarah Betawi (BAMUS Betawi) tahun 2021 s.d. tahun 2024, Pendiri dan Ketua Umum Persatuan Doktor Ilmu Hukum Indonesia (PEDHI) tahun 2022 s.d. saat ini.
Ia aktif melakukan penelitian dan pengkajian dalam ilmu hukum, politik dan agama. Tulisannya tersebar dalam berbagai media cetak dan elektronik. Buku yang telah dihasilkan telah mencapai lebih dari 20 buku.
Ia juga aktif memberikan keterangan sebagai Ahli Hukum Pidana dan Ahli Teori Hukum, baik dalam kepentingan penyelidikan, penyidikan maupun gelar perkara pada Polda Metro Jaya dan Bareskrim Mabes Polri, pada persidangan di Pengadilan Pidana, Perdata dan Tata Usaha Negara. Selain itu, ia juga memberikan keterangan secara tertulis pada Mahkamah Agung dan pemberian keterangan di depan sidang Mahkamah Konstitusi. Pemberian keterangan tersebut telah mencapai lebih dari 300 kali.
Desmihardi, S.H., M.H. menjadi Anggota Komisi Yudisial (KY) Periode 2025-2030 dari unsur praktisi hukum. Pada tahun 1998 Desmihardi menyelesaikan Pendidikan S-1 dari Fakultas Hukum Universitas Andalas. Selanjutnya, gelar Magister Hukum diraihnya pada tahun 2018 dari Universitas Gadjah Mada.
Advokat sekaligus pendiri dari Desmihardi Jalinus & Partners Law Firm ini telah malang-melintang mengurusi persoalan hukum selama kurang lebih 20 tahun. Desmihardi banyak memberi nasihat hukum untuk berbagai perusahaan daerah. Ia menjadi kuasa hukum tetap di Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bhagasasi Bekasi, dari tahun 2013 s.d. 2024, dan sebagai kuasa hukum tetap Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya sejak tahun 2004 s.d. 2025.
Untuk pengalaman organisasi, ia tercatat pernah menjadi Anggota Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas Tahun 1996 – 1997.
Andi Muhammad Asrun adalah seorang pakar hukum konstitusi dan akademisi terkemuka, serta memiliki rekam jejak panjang dalam dunia hukum dan keadilan di Indonesia. Ia merupakan Guru Besar Ilmu Hukum Konstitusi pada Sekolah Pascasarjana Universitas Pakuan. Asrun, begitu ia biasa disapa, menuntaskan seluruh jenjang pendidikan tingginya (S1, S2, hingga S3) di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
Ia mengawali kariernya sebagai jurnalis media nasional dan internasional, sebelum akhirnya mendedikasikan diri sebagai advokat sejak 1999, serta dosen di berbagai perguruan tinggi ternama seperti Universitas Indonesia, Universitas Esa Unggul, dan Universitas Pakuan.
Sebagai peneliti dan tenaga ahli, ia telah berkontribusi di berbagai lembaga internasional dan domestik, mulai dari Bank Dunia, Bappenas, LIPI, hingga Bank Indonesia. Fokus risetnya mencakup isu-isu krusial, seperti: reformasi peradilan, independensi kekuasaan kehakiman, dan dinamika sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi.
Intelektualitasnya tertuang dalam lebih dari 24 buku dan puluhan artikel jurnal ilmiah berskala nasional maupun internasional. Karya-karyanya, seperti Krisis Peradilan, Politik Hukum Peradilan, hingga penelitian terbaru mengenai Kebebasan Pers dan Hak Konstitusional sehingga menjadi rujukan penting bagi perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia.
Sosok Abhan dikenal sebagai advokat senior dan aktivis Reformasi 1998. Kemudian ia mengabdikan ilmu dan pengalamannya untuk memastikan keadilan hukum tetap tegak dengan mendirikan Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Jawa Tengah (KP2KKN Jateng) di tahun 1998.
Pada tahun 2012, ia dipercaya untuk mengemban amanah sebagai Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah selama dua periode, yang kemudian mengantarkannya ke puncak karier sebagai Ketua Bawaslu Republik Indonesia periode 2017–2022. Terkait pendidikan, ia memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Pekalongan, kemudian Magister Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang pada tahun 2018.
Di tengah kesibukan berkarir, ia menulis beberapa buku dan artikel yang dimuat pada berbagai media massa, salah satu diantaranya berjudul “Jejak Kasus Pidana Pemilu (Catatan Penegakan Hukum Pemilu di Jateng)” sebagai bentuk kepeduliannya terhadap integritas Pemilihan Umum di Indonesia.
Karier Setyawan di dunia peradilan lebih dari empat dekade, dimulai sebagai Calon Hakim di Pengadilan Negeri Surakarta pada tahun 1984. Pengalaman panjang sebagai hakim tingkat pertama dijalani di berbagai wilayah Indonesia, mulai dari Biak, Pacitan, hingga Palu, sebelum akhirnya dipercaya menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Toli-Toli (1999-2000) dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sorong (2004-2005).
Kepemimpinannya semakin teruji saat mengemban amanah di lingkungan Mahkamah Agung (MA) sebagai Askor Tim J (2005-2008) dan Inspektur Wilayah (Irwil) di Badan Pengawasan (Bawas) MA untuk wilayah IV, III, I, dan II sejak tahun 2009 hingga 2014.
Gelar sarjana hukum, ia tamatkan dari Universitas Gadjah Mada (UGM) pada tahun 1983. Di tengah kesibukan kariernya, ia melanjutkan gelar Magister Hukum (S2) dari universitas yang sama pada tahun 2014.
Pada jenjang Pengadilan Tinggi, beliau pernah menjabat sebagai Wakil Ketua di Palangka Raya, Tanjungkarang, dan Yogyakarta. Puncak kariernya ditandai dengan amanah sebagai Ketua Pengadilan Tinggi di tiga wilayah besar, yaitu Jayapura (2017-2019), Medan (2019-2021), dan Semarang (2021-2022). Selain itu ia juga pernah menjadi Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak September 2022 hingga memasuki masa purnabakti pada 1 Mei 2025.
Willem, begitu ia biasa disapa, memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Hasanuddin Makassar dan Magister Hukum dari Universitas Borobudur Jakarta.
Keahlian teknisnya sangat spesifik dan krusial, mencakup Hukum Pidana Korupsi (Tipikor), Hukum Lingkungan Hidup, serta Sistem Peradilan Pidana Anak.
Sepanjang kariernya, ia telah menduduki berbagai posisi strategis sebagai pimpinan tinggi peradilan seperti Ketua Pengadilan Tinggi di Kalimantan Utara dan NTT, serta Wakil Ketua Pengadilan Tinggi di Surabaya dan Maluku Utara. Willem juga berkontribusi dalam pengembangan sumber daya manusia peradilan sebagai Widyaiswara/pengajar pada Pusdiklat Teknis Peradilan Mahkamah Agung RI (2014–2018) dan pernah bertugas sebagai Asisten Hakim Agung. Sebelum purnabakti, ia tercatat sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, Kalimantan Barat (2024–2025).
Wawasan internasionalnya diperkuat melalui partisipasi dalam berbagai workshop dan studi banding global, mulai dari penegakan hukum lingkungan di Australia, studi banding di Jepang, hingga dialog yudisial mengenai hak perempuan dan kontra-terorisme di Manila dan Bangkok.
Anita Kadir merupakan seorang praktisi hukum senior dan akademisi yang meraih gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Surabaya pada tahun 1998. Ia kemudian meraih gelar Master Commercial Law (2003) serta Master of Law (2004) dari Deakin University, Melbourne, Australia. Pada tahun 2018, ia menyelesaikan gelar Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Trisakti.
Anggota KY dari unsur praktisi hukum ini juga memiliki keahlian spesialis yang diperkuat dengan kepemilikan izin Kurator serta keanggotaan dalam Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) sejak 2007. Selain itu, ia juga aktif sebagai Sebagai Mediator yang terdaftar di Badan Mediasi Indonesia (BAMI) sejak tahun 2010.
Pengalaman profesionalnya mencakup berbagai posisi strategis, mulai dari Junior Lawyer di Andre Sitanggang and Associate (2005-2006) hingga menjabat sebagai Corporate Secretary di PT Sumalindo Lestari Jaya, Tbk. (2006-2007). Ia juga pernah dipercaya sebagai Head Legal Division di PT Mentari Alam Borneo (2007-2010).
Di dunia firma hukum, ia pernah menjadi Associate di Santoso, Asmansyah, Tambunan Law Firm sebelum akhirnya menjadi Partner pada Asmansyah & Partners Law Firm sejak tahun 2008.