Berita

Jakarta (Komisi Yudisial) – Ketua Komisi Yudisial (KY) Amzulian Rifai mengungkap fakta terkait penghinaan terhadap pengadilan atau contempt of court (Coc). Berdasarkan survei advokasi hakim yang pernah dilakukan KY, dari 120 satuan kerja yang disurvei, sebanyak 59 persen responden mengaku pernah mengalami ancaman keamanan, seperti ancaman pembunuhan, guna-guna, dan santet. Sementara

Jakarta (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) menggelar Halal Bihalal dan Pelepasan Purna Tugas PNS Sekretariat Jenderal KY yang merupakan mantan Kepala Biro Umum Supriatna. Acara ini dihadiri Pimpinan dan Anggota KY, Sekretaris Jenderal KY, pejabat struktural dan fungsional, tenaga ahli, Penghubung KY dan pegawai KY lainnya, Selasa (15/04/2025) di

Jakarta (Komisi Yudisial) – Ketua Komisi Yudisial (KY) Amzulian Rifai menyebut rutinitas kinerja, efisiensi anggaran, dan memenuhi ekspektasi publik menjadi tantangan bagi KY dalam menjalankan wewenang dan tugasnya.  "Secara internal yang kemungkinan dihadapi semua lembaga, yakni tantangan menghadapi rutinitas. Sepele, tetapi tidak semua bisa menghadapi rutinitas. Mereka yang berhasil melalui tantangan

Jakarta (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) menggelar Rapat Koordinasi (Rakon) Penghubung KY secara daring pada Rabu (19/03/2025) bertema “Tantangan, Peningkatan dan Sinergitas Kinerja Penghubung KY Tahun 2025”. Dalam rapat tersebut dibahas soal standard operational procedur (SOP), laporan hasil capaian kinerja Penghubung KY, dan komitmen kinerja.  Anggota KY Mukti Fajar Nur Dewata

Jakarta (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) menerima kunjungan puluhan siswa SMP Laboratorium Jakarta, Selasa (25/2/2025) di Auditorium KY, Jakarta. Saat menerima kunjungan tersebut, Pranata Humas Ahli Muda Festy Rahma Hidayati menjelaskan posisi KY dalam struktur tata negara, serta wewenang dan tugas KY dalam mewujudkan peradilan bersih.  "Adik-adik tahu nggak posisi KY dalam

Jakarta (Komisi Yudisial) – Masih banyaknya pekerjaan rumah terkait penegakan hukum Indonesia membuat lahir istilah yang populer di masyarakat, yakni no viral no justice. Hal ini karena ada persepsi publik yang percaya bahwa penegakan hukum tidak akan diselesaikan jika belum viral. “Sekarang bahkan bukan lagi eranya no viral no justice, tapi

Jakarta (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) diberikan tugas melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim. Namun, KY tidak dapat melakukan operasi tangkap tangan (OTT) karena bukan aparat penegak hukum melainkan pengawas etika hakim.  Kepala Pusat Analisis dan Layanan Informasi KY Juma'in menjelaskan jika ada hakim yang melanggar Kode Etik dan

Jakarta (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) terus mengupayakan pelayanan publik dilakukan dengan efisiensi anggaran. Layanan publik tersebut meliputi penerimaan laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), pemantauan persidangan, dan advokasi hakim.  KY menerima 1.202 laporan dan 1.072 tembusan, serta 966 pemantauan persidangan sepanjang tahun 2024. Pada Januari

Jakarta (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) memenuhi undangan rapat Kerja Komisi III DPR dalam rangka meminta masukan terkait substansi Hukum Acara Pidana, Senin (10/02/2025) di Gedung DPR, Jakarta. Ketua KY Amzulian Rifai yang didampingi Anggota KY Joko Sasmito dan Binziad Kadafi menjelaskan bahwa ada 11 catatan terhadap perubahan Kitab

Jakarta (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) telah menerjunkan tim untuk mengumpulkan keterangan terkait kericuhan sidang kasus pencemaran nama baik dengan terdakwa RN pada perkara No: 1057/Pid.B/PN/Jkt.Ut/2025 di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara. KY merespons cepat dengan menjalankan tugas advokasi hakim karena melihat adanya dugaan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran hakim