Berita
-
KY Dukung MA Bersih-Bersih Lembaga Peradilan
Jakarta (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) menyambut baik keputusan Pimpinan Mahkamah Agung (MA) yang melakukan mutasi besar-besaran terhadap pimpinan dan hakim di sejumlah pengadilan negeri. Anggota KY Binziad Kadafi menyatakan KY mengapresiasi langkah progresif tersebut sebagai jalan pembuka dari upaya proses pembersihan atau detoksifikasi lembaga peradilan. Meski mutasi dan rotasi adalah
-
Rekomendasi Sanksi KY Jadi Pertimbangan Seleksi Calon Hakim Agung
Jakarta (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) sedang menggelar seleksi calon hakim agung dan calon hakim ad hoc Hak Asasi Manusia (HAM) di Mahkamah Agung (MA). KY memastikan faktor integritas dan kapasitas menjadi tolak ukur dalam mencari hakim agung dan hakim ad hoc di MA. "Saat hakim ingin berkarier lebih tinggi sebagai hakim agung, catatan
-
KY Fokus pada Pengawasan Etika Hakim
Jakarta (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) diberikan tugas untuk melakukan pemantauan dan pengawasan hakim. Namun, KY berfokus pada pengawasan pelanggaran etika dan perilaku. Apabila ada hakim yang melakukan tindak pidana, KY akan tetap melakukan pemeriksaan etik. KY melakukan koordinasi dengan Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi, Pusat Pelaporan dan Analisis
-
Survei KY: 59 Persen Hakim Pernah Mendapat Ancaman Keamanan
Jakarta (Komisi Yudisial) – Ketua Komisi Yudisial (KY) Amzulian Rifai mengungkap fakta terkait penghinaan terhadap pengadilan atau contempt of court (Coc). Berdasarkan survei advokasi hakim yang pernah dilakukan KY, dari 120 satuan kerja yang disurvei, sebanyak 59 persen responden mengaku pernah mengalami ancaman keamanan, seperti ancaman pembunuhan, guna-guna, dan santet. Sementara
-
KY Gelar Halal Bihalal dan Pelepasan Purna Tugas PNS
Jakarta (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) menggelar Halal Bihalal dan Pelepasan Purna Tugas PNS Sekretariat Jenderal KY yang merupakan mantan Kepala Biro Umum Supriatna. Acara ini dihadiri Pimpinan dan Anggota KY, Sekretaris Jenderal KY, pejabat struktural dan fungsional, tenaga ahli, Penghubung KY dan pegawai KY lainnya, Selasa (15/04/2025) di
-
Rutinitas, Efisiensi Anggaran, dan Ekspektasi Publik Jadi Tantangan Bagi KY
Jakarta (Komisi Yudisial) – Ketua Komisi Yudisial (KY) Amzulian Rifai menyebut rutinitas kinerja, efisiensi anggaran, dan memenuhi ekspektasi publik menjadi tantangan bagi KY dalam menjalankan wewenang dan tugasnya. "Secara internal yang kemungkinan dihadapi semua lembaga, yakni tantangan menghadapi rutinitas. Sepele, tetapi tidak semua bisa menghadapi rutinitas. Mereka yang berhasil melalui tantangan
-
KY Gelar Rapat Koordinasi Penghubung KY Tahun 2025
Jakarta (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) menggelar Rapat Koordinasi (Rakon) Penghubung KY secara daring pada Rabu (19/03/2025) bertema “Tantangan, Peningkatan dan Sinergitas Kinerja Penghubung KY Tahun 2025”. Dalam rapat tersebut dibahas soal standard operational procedur (SOP), laporan hasil capaian kinerja Penghubung KY, dan komitmen kinerja. Anggota KY Mukti Fajar Nur Dewata
-
Ingin Mengenal KY, Siswa SMP Laboratorium Jakarta Kunjungi KY
Jakarta (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) menerima kunjungan puluhan siswa SMP Laboratorium Jakarta, Selasa (25/2/2025) di Auditorium KY, Jakarta. Saat menerima kunjungan tersebut, Pranata Humas Ahli Muda Festy Rahma Hidayati menjelaskan posisi KY dalam struktur tata negara, serta wewenang dan tugas KY dalam mewujudkan peradilan bersih. "Adik-adik tahu nggak posisi KY dalam
-
KY Pantau Kasus-Kasus Menarik Perhatian Publik
Jakarta (Komisi Yudisial) – Masih banyaknya pekerjaan rumah terkait penegakan hukum Indonesia membuat lahir istilah yang populer di masyarakat, yakni no viral no justice. Hal ini karena ada persepsi publik yang percaya bahwa penegakan hukum tidak akan diselesaikan jika belum viral. “Sekarang bahkan bukan lagi eranya no viral no justice, tapi
-
KY Tidak Berwenang OTT Hakim
Jakarta (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) diberikan tugas melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim. Namun, KY tidak dapat melakukan operasi tangkap tangan (OTT) karena bukan aparat penegak hukum melainkan pengawas etika hakim. Kepala Pusat Analisis dan Layanan Informasi KY Juma'in menjelaskan jika ada hakim yang melanggar Kode Etik dan