Berita
-
KY Harapkan Percepat Koordinasi dengan MA dan KPK
Jakarta (Komisi Yudisial) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT). OTT kali ini terhadap hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan panitera di Bengkulu, Kamis (7/9/2017). Hal itu menjadi perhatian serius oleh Komisi Yudisial (KY). Ketua KY Aidul Fitriciada Azhari berharap segera ada koordinasi yang lebih kuat antara KY,
-
KY Kunjungi Redaksi Suara NTB
Mataram (Komisi Yudisial) - Ketua Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Hakim Komisi Yudisial (KY) Joko Sasmito bersilaturahmi ke Suara NTB, Rabu (6/9) di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB). Joko mengungkapkan laporan pengaduan masyarakat ke KY yang berasal dari NTB. NTB berada di urutan ke sembilan dari seluruh propinsi yang ada di Indonesia
-
KY Sosialisasikan Tata Cara Pelaporan Pelanggaran KEPPH
Mataram (Komisi Yudisial) - Untuk meningkatkan kualitas laporan yang masuk, Komisi Yudisial (KY) mengajak masyarakat di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) pahami tata cara pelaporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Hal tersebut diungkapkan Ketua Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Hakim Joko Sasmito saat menjadi pembicara dalam talkshow di
-
Awasi Hakim, KY Minta Dukungan Kaltim Post
Samarinda (Komisi Yudisial) - Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi KY Farid Wajdi bersilaturahmi dengan redaksi Kaltim Post, Rabu (6/9), Samarinda. Dalam kunjungannya tersebut, Farid menjelaskan tujuan kedatangan ke redaksi Kaltim Post untuk berbagi informasi terkini terkait program dan kegiatan yang dikerjakan KY. Di awal, Farid menjelaskan tugas KY untuk
-
KY Ajak Masyarakat Tidak Ganggu Independensi Hakim
Lombok Barat (Komisi Yudisial) - Nilai tertinggi dalam penegakan hukum adalah independensi. Meski demikian, hal itu bukan sesuatu yang istimewa, mutlak, dan kedap suara. Independensi menuntut tanggung jawab dan akuntabilitas kepada publik. Hal itu disampaikan oleh Ketua Komisi Yudisial (KY) Aidul Fitriciada Azhari dalam Lokakarya Peningkatan Pemahaman Masyarakat terhadap Dugaan Pelanggaran
-
KY Minta Masyarakat Hormati Profesi Hakim
Samarinda (Komisi Yudisial) - Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga Komisi Yudisial (KY) Farid Wajdi meminta masyarakat menghargai kemuliaan profesi hakim. Masyarakat juga diminta jangan sampai menggoda hakim untuk melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Hal itu demi terwujudnya peradilan bersih dan bermartabat. "Sebagai Wakil Tuhan, hakim adalah profesi mulia. Untuk
-
Penghubung KY Kalbar Ajak Maba IAIN Pontianak Awasi Pelanggaran KEPPH
Pontianak (Komisi Yudisial) - Penghubung Komisi Yudisial (PKY) Wilayah Kalimantan Barat (Kalbar) Budi Darmawan mengajak mahasiswa baru (Maba) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak ikut berperan aktif membantu Komisi Yudisial (KY) dalam mengawasi dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Hal tersebut disampaikan Koordinator Penghubung KY Wilayah Kalbar Budi Darmawan
-
Jadikan Pancasila Landasan Etika Bangsa
Medan (Komisi Yudisial) – Dalam menjaga kehormatan dan keluhuran martabat, seorang hakim dituntut untuk menegakkan etika dengan berlandaskan Pancasila. Etika sebagai benteng pertahanan diri hakim berkaitan erat dengan penegakan hukum. “Hukum kita ibaratkan perahu. Etika kita ibaratkan sebagai laut. Jika etikanya kering, maka hukum tidak akan berjalan dengan baik. Oleh karena
-
Bahas Kinerja, Pimpinan Komisi III DPR RI dan KY Gelar Rapat Konsultasi
Komisi Yudisial (Jakarta) – Komisi Yudisial (KY) memenuhi undangan dari Komisi III DPR RI untuk melakukan rapat konsultasi guna membahas kinerja KY periode Januari-Juli 20117, Selasa (29/8) di Ruang Sidang Komisi III DPR RI, Jakarta. Hadir mewakili KY adalah Ketua KY Aidul Fitriciada Azhari, Wakil Ketua KY Sukma Violetta, Anggota
-
Penegak Hukum Wajib Tegakkan Etika Profesi
Medan (Komisi Yudisial) – Hubungan antara etika dan hukum sangat erat. Tujuan keduanya sama, yaitu agar manusia dapat melakukan hal-hal yang baik. Namun, hukum tanpa dibarengi etika dikhawatirkan akan jadi alat kekuasaan semata. Oleh karena itu, hukum dan etika harus ditegakkan sehingga penyalahgunaan wewenang ataupun penyalahan etika profesi dapat diminimalisir. “Sesunguhnya