Berita
-
Etika Bentengi dari Hedonisme
Jakarta (Komisi Yudisial) – Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial (KY) kembali menggelar Rebu Serius tapi Santai (Rebusan), Rabu (1/11) di Lobi Gedung KY, Jakarta. Sesi Rebusan kali ini menghadirkan Ketua Bidang SDM, Advokasi, Hukum, Penelitian dan Pengembangan KY Sumartoyo yang berbicara soal Etika dan Jati Diri. Menurut Sumartoyo, dalam kunjungan kerjanya beberapa daerah, Sumartoyo
-
Seleksi Kualitas, KY Loloskan 27 Calon Hakim Ad Hoc Hubungan Industrial di MA
Jakarta (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) secara resmi mengumumkan kelulusan 27 orang calon hakim ad hoc Hubungan Industrial di Mahkamah Agung (MA). Mereka yang lolos seleksi kualitas berasal dari 7 orang dari unsur Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan 20 orang dari unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh. "Penetapan kelulusan 27 orang tersebut berdasarkan
-
KY Harapkan Para Hakim Jadi Agen Perubahan
Bandung (Komisi Yudisial) - Ketua Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Hakim Komisi Yudisial (KY) Joko Sasmito membuka pelatihan Pemaknaan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) bagi hakim dengan masa kerja 0-8 tahun, Senin (30/10) di Bandung, Jawa Barat. “Program pelatihan KEPPH ini merupakan salah satu program unggulan dari Komisi Yudisial, di
-
Masyarakat Kelayu Jorong Diminta Sadar Hukum sejak Dini
Selong (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) melanjutkan sarasehan hukum untuk menumbuhkan kesadaran hukum dalam kehidupan sehari-hari. Di hari kedua, Sabtu (28/10), sarasehan hukum diselenggarakan di Kelurahan Kelayu Jorong, Selong, Lombok Timur. Acara ini menghadirkan narasumber, yaitu Ketua Pengadilan Negeri Selong Sri Sulastri, Kepala Kejaksaan Negeri Lombok Timur Tri Cahyo Hananto, dan
-
KY Ajak Masyarakat Selong Sadar Hukum
Selong (Komisi Yudisial) – Untuk menumbuhkan kesadaran hukum, Komisi Yudisial (KY) menyelenggarakan sarasehan hukum bagi masyarakat di Kelurahan Kelayu Utara, Selong, Lombok Timur. Acara yang dilaksanakan pada Jumat (27/10) ini menghadirkan narasumber Ketua Pengadilan Negeri Selong Sri Sulastri, Kepala Kejaksaan Negeri Lombok Timur Tri Cahyo Hananto, Kasatbinmas Polres Lombok Timur Sigit Sugijanto,
-
Pimpinan Pengadilan Harus Jadi "Role Model" Bawahannya
Banjarmasin (Komisi Yudisial) - Korupsi adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Salah satunya, korupsi telah terbukti menjauhkan bangsa di dunia dari kemakmuran bersama. Bahkan, korupsi telah menjadi salah satu kecurangan terbesar dalam kehidupan bangsa. Hal itu disampaikan Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi Komisi Yudisal (KY) Farid Wajdi dalam diskusi KY dengan
-
Cegah OTT, KY Rangkul Pimpinan Pengadilan di Wilayah Kalsel
Banjarmasin (Komisi Yudisial) - Maraknya operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap hakim menjadi keprihatinan Komisi Yudisial (KY). Untuk mencegah hal itu terjadi kembali, KY mengimbau para pimpinan pengadilan untuk mengingatkan para hakim di bawahnya untuk senantiasa memegang teguh Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Ketua Bidang Pengawasan
-
OTT KPK, Hakim Diminta Tingkatkan Integritas
Makassar (Komisi Yudisial) - Banyaknya hakim yang terjerat korupsi, yang kemudian ditangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memang bukan sebagai gambaran umum sosok hakim dan dunia peradilan sudah rusak. Namun, integritas yang merupakan nilai utama untuk dimiliki seorang hakim wajib ditingkatkan. Hal itu disampaikan Ketua Bidang Rekrutmen Hakim Komisi Yudisial (KY) Maradaman
-
KEPPH Harus Diterapkan Hakim Saat Bermedsos
Banjarmasin (Komisi Yudisial) - Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung (MA) Sunarto membantah bahwa hubungan MA dan Komisi Yudisial (KY) bersaing, karena kedua lembaga negara ini selalu berdampingan. Pada kasus operasi tangkap tangan terhadap hakim yang belakangan marak terjadi, MA dan KY siap bersinergi agar hal itu tidak terjadi lagi. "MA dan KY
-
Bijak Bermedsos: "Jangan Sampai Jempol Bertindak Lebih Cepat dari Otak"
Banjarmasin (Komisi Yudisial) - Penggunaan media sosial menjadi sarana untuk mewujudkan kebebasan berpendapat dan kebebasan berekspresi. Namun, kebebasan itu tidak pernah sebebas-bebasnya karena harus dibarengi etika. Jangan mengunggah sesuatu yang berpotensi merugikan diri sendiri, institusi atau profesi di media sosial. Hal itu disampaikan Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi Komisi