Berita

Jakarta (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memperkuat kerja sama dalam penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), pengawasan, serta perlindungan hakim. Penguatan kerja sama tersebut dibahas dalam pertemuan Ketua KY Abdul Chair Ramadhan dengan Kapolri Suyudi Ario Seto di Mabes Polri, Jakarta,

Jakarta (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) menerima audiensi ratusan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pancasakti (UPS) Tegal, Senin (2/11/2026) di Auditorium KY, Jakarta. Dalam kunjungan itu, mahasiswa mempelajari wewenang dan tugas KY, yaitu seleksi calon hakim agung dan calon hakim ad hoc di Mahkamah Agung (MA), penanganan dugaan pelanggaran Kode

Semarang (Komisi Yudisial) – Anggota Komisi Yudisial (KY) selaku Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi Abhan melakukan kunjungan kerja ke Pengadilan Negeri (PN) Semarang. Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat sinergi KY dan Mahkamah Agung dalam pengawasan dan pemantauan persidangan. Dalam pertemuan tersebut, Abhan menjelaskan tentang Rintisan Pengadilan Ramah Pantau

Semarang (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) mengajak mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang terlibat aktif dalam pemantauan perilaku hakim, baik di ruang sidang maupun dalam kehidupan sehari-hari. Partisipasi mahasiswa dinilai penting untuk memperluas pengawasan publik sekaligus mencegah pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku

Bandar Lampung (Komisi Yudisial) – Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial (KY) Mulyadi mendorong Penghubung KY Lampung untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas, khususnya pengawasan dan pemantauan persidangan terhadap perkara yang menjadi perhatian publik dan perkara khusus. Arahan tersebut disampaikan Mulyadi saat melakukan kunjungan kerja ke Kantor Penghubung KY Lampung, Rabu (28/10/2026). Kunjungan perdana ini

Bandar Lampung (Komisi Yudisial) – Penghubung Komisi Yudisial (KY) Lampung melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 2026 untuk mengukur kualitas layanan sekaligus menjadi dasar evaluasi dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Survei melibatkan penerima layanan di wilayah Bandar Lampung dan Metro, mulai dari hakim, jaksa, akademisi, insan pers, praktisi hukum, hingga masyarakat

Makassar (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) mengajak mahasiswa berperan aktif dalam mewujudkan peradilan bersih dan berintegritas melalui edukasi publik, pemantauan persidangan, serta pelaporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Ajakan tersebut disampaikan Koordinator Penghubung KY Sulawesi Selatan (Sulsel) Azwar Mahis saat mengisi kuliah umum di Fakultas Hukum

Palembang (Komisi Yudisial) - Independensi hakim harus berjalan seiring dengan akuntabilitas dan pengawasan etik. Keseimbangan hal-hal itu menjadi kunci untuk membangun peradilan yang berintegritas dan dipercaya masyarakat. Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Buya Amirsyah Tambunan menegaskan, pengawasan etik diperlukan agar kekuasaan kehakiman berjalan disertasi akuntabilitas. Pengawasan yang dilakukan KY juga

Palembang (Komisi Yudisial) - Penataan ulang undang-undang (UU) di bidang kekuasaan kehakiman melalui metode omnibus law diperlukan untuk memperkuat pengawasan etik hakim dan menyelaraskan regulasi peradilan. Komisi Yudisial (KY) perlu ditempatkan sebagai pengawas etik yang berperan menjaga kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.  Hal ini disebabkan adanya permasalahan dualisme pengawasan hakim,

Ambon (Komisi Yudisial) – Penghubung Komisi Yudisial (KY) Maluku terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui evaluasi berbasis masukan masyarakat. Salah satunya melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2026 yang melibatkan akademisi, advokat, mahasiswa, dan masyarakat pencari keadilan. Survei yang dilaksanakan di Kota Ambon, Jumat (23/10/2026), ini menjadi instrumen untuk mengukur