Berita

Jayapura (Komisi Yudisial) – Penghubung Komisi Yudisial (KY) Papua melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2026 untuk mengevaluasi kualitas pelayanan sekaligus menjaring masukan dari masyarakat. Survei ini melibatkan berbagai unsur penerima layanan, mulai dari akademisi, praktisi hukum, organisasi kepemudaan, pemerhati perempuan dan anak, hingga masyarakat umum. Kegiatan tersebut dilaksanakan di

Bekasi (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) mendorong perubahan Peraturan Bersama Mahkamah Agung (MA) dan KY Nomor 03 Tahun 2012 untuk memperjelas mekanisme pemeriksaan bersama terhadap hakim yang diduga melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Perubahan diperlukan agar aturan yang telah ada dapat diterapkan secara konkret dan akuntabel. Hal

Bekasi (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) telah menangani 178 laporan dan informasi dugaan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim (PMKH) selama periode 2015 hingga Oktober 2026. Penanganan tersebut menjadi bagian dari upaya KY melindungi independensi hakim dan menjaga proses peradilan dari ancaman, intimidasi, serta intervensi yang tidak sah. Hal

Bekasi (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) mendorong penguatan sinergi dan kolaborasi dengan Mahkamah Agung (MA) dalam membangun sistem pengawasan perilaku hakim yang berorientasi pada pencegahan. Upaya tersebut dinilai penting untuk memperkuat integritas hakim sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Wakil Ketua KY Desmihardi menyampaikan hal tersebut di hadapan 25

Jakarta (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) memperkuat tata kelola pengadaan barang dan jasa melalui sinergi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Sinergi ini merupakan bagian dari implementasi proyek perubahan Strategi Integrasi Pengadaan Barang dan Jasa Komisi Yudisial (SI PRAJA KY) untuk mewujudkan proses

Lampung (Komisi Yudisial) – Penghubung Komisi Yudisial (KY) Lampung melakukan pemantauan persidangan perkara dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) yang menjerat Gubernur Lampung periode 2019–2024 berinisial AD. Perkara tersebut berkaitan dengan participating interest pada Wilayah Kerja (Working Area) Offshore South East Sumatra (WK SES) senilai US$ 17.286.000 atau sekitar Rp268,7 miliar. Pemantauan

Jakarta (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA) memperkuat sinergi dalam upaya mencegah pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, serta meningkatkan efektivitas pengawasan. Penguatan koordinasi ini mencakup penanganan laporan masyarakat, tindak lanjut usul penjatuhan sanksi, mekanisme pemeriksaan bersama, pemantauan persidangan, hingga advokasi hakim. Pembahasan tersebut berlangsung dalam

Badung (Komisi Yudisial) - Desain kelembagaan dan distribusi kewenangan dalam sistem peradilan perlu terus diperkuat untuk memastikan independensi hakim berjalan beriringan dengan akuntabilitas kekuasaan kehakiman. Kehadiran Komisi Yudisial (KY) tidak dimaksudkan untuk mereduksi kemandirian hakim.  Ketua KY Abdul Chair Ramadhan menegaskan, KY juga hadir sebagai penyempurna kekuasaan kehakiman melalui fungsi pengawasan

Badung (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) menyelenggarakan Seminar Internasional bertajuk “Menata Ulang Judicial Governance Indonesia: Menjadikan Komisi Yudisial sebagai Penyempurna Kekuasaan Kehakiman Guna Independensi Peradilan”, Kamis (15/10/2026) di Bali. Forum yang mempertemukan unsur KY, Mahkamah Agung (MA), serta pakar hukum internasional ini untuk membahas masa depan tata kelola kekuasaan

Banjarmasin (Komisi Yudisial) – Penghubung Komisi Yudisial (KY) Kalimantan Selatan (Kalsel) melakukan koordinasi pemantauan persidangan dengan Pengadilan Negeri (PN) Banjarbaru, Rabu (14/10/2026), di Banjarbaru. Kegiatan ini bertujuan memperkuat sinergi antara KY dan lembaga peradilan dalam menjaga integritas hakim serta akuntabilitas proses peradilan. Asisten Penghubung KY Kalsel Adlina Adelia menjelaskan, pemantauan persidangan