Berita

Palembang (Komisi Yudisial) - Independensi hakim harus berjalan seiring dengan akuntabilitas dan pengawasan etik. Keseimbangan hal-hal itu menjadi kunci untuk membangun peradilan yang berintegritas dan dipercaya masyarakat. Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Buya Amirsyah Tambunan menegaskan, pengawasan etik diperlukan agar kekuasaan kehakiman berjalan disertasi akuntabilitas. Pengawasan yang dilakukan KY juga

Palembang (Komisi Yudisial) - Penataan ulang undang-undang (UU) di bidang kekuasaan kehakiman melalui metode omnibus law diperlukan untuk memperkuat pengawasan etik hakim dan menyelaraskan regulasi peradilan. Komisi Yudisial (KY) perlu ditempatkan sebagai pengawas etik yang berperan menjaga kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.  Hal ini disebabkan adanya permasalahan dualisme pengawasan hakim,

Ambon (Komisi Yudisial) – Penghubung Komisi Yudisial (KY) Maluku terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui evaluasi berbasis masukan masyarakat. Salah satunya melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2026 yang melibatkan akademisi, advokat, mahasiswa, dan masyarakat pencari keadilan. Survei yang dilaksanakan di Kota Ambon, Jumat (23/10/2026), ini menjadi instrumen untuk mengukur

Palembang (Komisi Yudisial) – Etika menjadi fondasi penting dalam penegakan hukum dan pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Hukum tidak dapat berdiri sendiri tanpa ditopang etika dan integritas. Ibarat kapal yang mengapung di samudera luas, hukum membutuhkan etika sebagai landasan dalam mewujudkan keadilan. Hal tersebut ditegaskan Ketua Komisi Yudisial (KY) Abdul Chair Ramadhan saat

Jakarta (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) bersama Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemenham) menggelar Penguatan Kapasitas HAM bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan KY, Rabu (28/10/2026) di Auditorium KY. Kegiatan ini diselenggarakan Direktorat Jenderal Instrumen dan Penguatan HAM untuk meningkatkan pemahaman aparatur negara dalam mengintegrasikan prinsip HAM ke dalam

Jakarta (Komisi Yudisial) - Salah satu poin substansial yang ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2026 adalah MA memberi petunjuk bahwa terhadap putusan bebas tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 299 ayat (2) huruf a KUHAP, dan juga tidak dimungkinkan untuk upaya

Jakarta (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) menggelar diskusi publik Pemberlakuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pedoman Upaya Hukum terhadap Putusan Bebas, Lepas, dan Banding, serta Upaya Hukum Banding dan Kasasi yang Tidak Memenuhi Syarat Formal, Selasa (27/10/2026) di Auditorium Fakultas Teknik Industri Universitas Trisakti,

Pekanbaru (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) menerima 44 permohonan pemantauan persidangan yang berasal dari Provinsi Riau hingga September 2026. Jumlah tersebut menempatkan Riau pada peringkat keenam dari 38 provinsi berdasarkan asal permohonan, dari total 1.003 permohonan yang diterima secara nasional.  Data ini menunjukkan pentingnya meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai mekanisme pemantauan

Semarang (Komisi Yudisial) - Penghubung Komisi Yudisial (KY) Jawa Tengah (Jateng) memantau sidang pembacaan putusan terhadap Bupati Pati nonaktif Sudewo di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, Rabu (21/10/2026). Pemantauan ini dilakukan untuk memastikan perilaku hakim selama persidangan tetap berpedoman pada Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH),

Manado (Komisi Yudisial) – Ketua Komisi Yudisial (KY) Abdul Chair Ramadhan mendorong penguatan kelembagaan KY hingga tingkat daerah untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan hakim. Penguatan tersebut dinilai penting agar KY dapat menjalankan perannya secara lebih efektif dalam menjaga integritas hakim dan menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim