Berita

Pontianak (Komisi Yudisial) - Ketua Komisi Yudisial (KY) Abdul Chair Ramadhan menekankan pentingnya revitalisasi KY melalui Revisi Undang-Undang (UU) KY. Hal ini sebagai upaya penguatan fungsi dan tugas kelembagaan, khususnya pengawasan hakim. Selain itu juga memperkuat fungsi checks and balances yang dilakukan KY terhadap kekuasaan kehakiman. “Perlu diluruskan tentang kedudukan KY

Jakarta (Komis Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) menegaskan praktik transaksional di pengadilann adalah pelanggaran etik hakim yang paling berat, karena berkaitan langsung dengan integritas moral hakim dalam menjalankan tugas yudisial. Anggota KY Abhan juga menilai praktik transaksional sangat mencederai kepercayaan publik terhadap peradilan. “Kasus semacam ini, termasuk pelanggaran yang sangat berat.

Jakarta (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar konferensi pers bersama dalam kegiatan tangkap tangan (OTT) KPK terkait dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Pengadilan Negeri (PN) Depok, Jumat (06/02/2026) di Gedung KPK. Hadir dalam konferensi tersebut Anggota KY Abhan, Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi

Jakarta (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) mendukung dan mengapresiasi langkah tegas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penegakan hukum dugaan praktik transaksional yang melibatkan Wakil Ketua PN Depok  berinisial BS.  "KY mendukung langkah KPK untuk melakukan penegakan hukum dugaan kasus transaksional dalam penanganan perkara. KY sangat menyesalkan tindakan ini karena mencederai

Banjarmasin (Komisi Yudisial) - Ketua Komisi Yudisial (KY) Abdul Chair Ramadhan melakukan peninjauan ke Kantor Penghubung KY Wilayah Kalimantan Selatan (Kalsel), Senin (2/2/2026) di Banjarmasin. Abdul Chair menyebut Penghubung KY di daerah memegang peran penting sebagai pengawas perilaku hakim di daerah. Karena itu, tugas dan fungsi Penghubung KY dinilai perlu

Kuningan (Komisi Yudisial) – Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA) Bidang Yudisial Suharto menegaskan pentingnya sinergi yang terbuka dan saling mendukung antara Komisi Yudisial (KY) dan MA. Hal ini menjadi pondasi utama terbangunnya peradilan yang bersih dan dipercaya oleh masyarakat.  “MA dan KY harus berjalan bersanding, bukan bertanding. Berdampingan, bukan berhadapan. Perbedaan

Kuningan (Komisi Yudisial) – Plt. Deputi  Bidang Politik, Hukum, HAM, Pertanahan dan Keamanan Kementerian PPN/Bappenas Erwin Dimas menyebutkan bahwa Komisi Yudisial (KY) berperan strategis menjaga dan menegakan integritas hakim. Dalam Prioritas Nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2025-2029, KY masuk kelompok ketujuh yaitu memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat

Kuningan (Komisi Yudisial) - Sinergi Komisi Yudisial (KY) dengan stakeholder, seperti Mahkamah Agung (MA), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), kementerian/lembaga, dan masyarakat sipil menjadi hal yang disorot dalam Rapat Kerja KY 2026. Anggota KY Andi Muhammad Asrun mengusulkan perlunya memperkuat jaringan pemantau peradilan. Harapannya, jaringan pemantau peradilan ini nantinya akan memperkuat

Kuningan (Komisi Yudisial) – Wakil Ketua Komisi Yudisial (KY) Desmihardi menekankan pentingnya penguatan tugas dan fungsi KY melalui Revisi Undang-Undang KY. Menurutnya, Pasal 24B menjelaskan bahwa KY diberikan kewenangan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Namun, dalam turunan UU, KY hanya diberikan fungsi pengawasan. Sedangkan fungsi

Kuningan (Komisi Yudisial) - Keberadaan Komisi Yudisial (KY) diatur dalam Pasal 24B UUD 1945. Konstruksi tersebut menempatkan KY di antara Pasal 24A dan Pasal 24C, sehingga KY dianggap sebagai checks and balances system.  Ketua Komisi Yudisial (KY) Abdul Chair Ramadhan menegaskan untuk memperkuat fungsi checks and balances dapat diwujudkan melalui Revisi