Berita

Badung (Komisi Yudisial) - Desain kelembagaan dan distribusi kewenangan dalam sistem peradilan perlu terus diperkuat untuk memastikan independensi hakim berjalan beriringan dengan akuntabilitas kekuasaan kehakiman. Kehadiran Komisi Yudisial (KY) tidak dimaksudkan untuk mereduksi kemandirian hakim.  Ketua KY Abdul Chair Ramadhan menegaskan, KY juga hadir sebagai penyempurna kekuasaan kehakiman melalui fungsi pengawasan

Badung (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) menyelenggarakan Seminar Internasional bertajuk “Menata Ulang Judicial Governance Indonesia: Menjadikan Komisi Yudisial sebagai Penyempurna Kekuasaan Kehakiman Guna Independensi Peradilan”, Kamis (15/10/2026) di Bali. Forum yang mempertemukan unsur KY, Mahkamah Agung (MA), serta pakar hukum internasional ini untuk membahas masa depan tata kelola kekuasaan

Banjarmasin (Komisi Yudisial) – Penghubung Komisi Yudisial (KY) Kalimantan Selatan (Kalsel) melakukan koordinasi pemantauan persidangan dengan Pengadilan Negeri (PN) Banjarbaru, Rabu (14/10/2026), di Banjarbaru. Kegiatan ini bertujuan memperkuat sinergi antara KY dan lembaga peradilan dalam menjaga integritas hakim serta akuntabilitas proses peradilan. Asisten Penghubung KY Kalsel Adlina Adelia menjelaskan, pemantauan persidangan

Jakarta (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA) menjatuhkan sanksi berat berupa hakim nonpalu selama satu tahun kepada hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Serang yang diperbantukan sebagai Hakim Yustisial pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Jakarta, berinisial MNH.   Sanksi dijatuhkan melalui sidang Majelis Kehormatan Hakim

Salatiga (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) bekerja sama dengan The Australia-Indonesia Partnership for Justice Phase 3 (AIPJ3) terus mendorong penguatan implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Salah satu upaya yang dilakukan melalui diskusi kelembagaan bersama Pondok Pesantren Tarbiyatul Islam Al Falah (PPTI

Mataram (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) mendorong penguatan sinergi dengan para pemangku kepentingan untuk mencegah perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim (PMKH). Sinergi KY dengan aparat penegak hukum, organisasi advokat, akademisi dan jurnalis dilaksanakan melalui diskusi bertema "Upaya Mewujudkan Kemandirian dan Kewibawaan Hakim, serta Pengadilan" di Gedung Fakultas

Mataram (Komisi Yudisial) - Integritas dan etika menjadi fondasi penting bagi calon penegak hukum dalam mewujudkan keadilan. Karena itu, penanaman nilai-nilai tersebut perlu dimulai sejak bangku kuliah, melalui kebiasaan akademik yang jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Anggota KY selaku Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi Abhan menegaskan bahwa penguasaan ilmu hukum

Jayapura (Komisi Yudisial) — Mahasiswa Fakultas Hukum memiliki peran strategis dalam mendukung pengawasan peradilan, terutama dengan memahami tugas Komisi Yudisial (KY) dan menyebarluaskan informasi mengenai pentingnya menjaga integritas hakim. Keterlibatan generasi muda diharapkan dapat memperkuat kesadaran hukum masyarakat sekaligus menjaga marwah peradilan. Koordinator Penghubung KY Papua, Methodius Kossay mengajak mahasiswa mengenal

Jayapura (Komisi Yudisial) – Penghubung Komisi Yudisial (KY) Papua mengajak mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Yapis (Uniyap) Papua berperan aktif dalam mengawal integritas dan perilaku hakim. Mahasiswa juga didorong mempersiapkan diri menjadi generasi penegak hukum yang menjunjung tinggi etika dan integritas di Tanah Papua. Ajakan tersebut disampaikan dalam kegiatan edukasi publik

Jayapura (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) mendorong keterlibatan perguruan tinggi dan mahasiswa dalam menjaga integritas hakim melalui penguatan edukasi dan partisipasi masyarakat. Lingkungan akademik dinilai memiliki peran strategis dalam menumbuhkan kesadaran hukum sekaligus membangun budaya peradilan yang berintegritas. Pesan tersebut disampaikan dalam kegiatan Edukasi Publik Penghubung KY Wilayah Papua di