Berita
-
KY Penegak Etik, Bukan APH
Jakarta (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) sering dianggap lemah, tidak seksi, dan tidak sekuat lembaga lain terutama jika dibandingkan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau Kejaksaan Agung (Kejagung) yang bisa melakukan berbagai upaya paksa. Menurut Anggota KY Binziad Kadafi, perbandingan semacam itu tidak tepat. Sebab jika dilihat dari sudut
-
Orientasi CPNS, Ketua KY: Kehilangan Motivasi Jadi Awal Kegagalan
Jakarta (Komisi Yudisial) – Ketua Komisi Yudisial (KY) Amzulian Rifai menekankan pentingnya memiliki motivasi dalam bekerja kepada 135 orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) KY, Senin (02/06/2025), di Auditorium KY, Jakarta. Ia mengingatkan bahwa motivasi ini dapat menjadikan hidup lebih semangat. Amzulian berbagi cerita, salah satu motivasi terbesarnya berasal dari orang
-
135 CPNS KY Jalani Orientasi Pegawai
Jakarta (Komisi Yudisial) – Sebanyak 135 orang calon pegawai negeri sipil (CPNS) mulai menjalani orientasi pegawai Komisi Yudisial (KY) sejak Senin s.d. Jumat, 2 s.d. 13 Juni 2025 di Gedung KY, Jakarta. Kegiatan ini bertujuan membentuk karakter CPNS yang berkualitas dan berintegritas. Dalam pembukaan orientasi, Sekretaris Jenderal KY Arie Sudihar menjelaskan
-
KY Jelaskan Upaya dan Tantangan Penguatan Kapasitas Hakim
Jakarta (Komisi Yudisial) - Kebutuhan pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas hakim sangat besar, sementara sumber daya yang tersedia baik di Mahkamah Agung (MA) maupun Komisi Yudisial (KY) masih sangat terbatas. Peneliti Senior Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP) Astriyani berpendapat bahwa ada fragmentasi kelembagaan dalam melaksanakan inisiatif penguatan
-
Pelatihan Hakim di Italia Dilakukan Berkelanjutan
Jakarta (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) menggelar webinar "Peningkatan Kapasitas Hakim: Perbandingan Indonesia-Italia dan Negara-Negara Lain", Selasa (27/5/2025) yang disiarkan melalui Youtube KY. Webinar ini menghadirkan Anggota KY Sukma Violetta dan dua praktisi hukum lainnya, yaitu pengacara Italia Jacopo Cappuccio dan Peneliti Senior Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi
-
KY Fokus Upaya Peningkatan Kapasitas Hakim
Jakarta (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) menegaskan komitmennya menjalankan fungsi pencegahan melalui peningkatan kapasitas hakim. KY melaksanakan tiga jenis pelatihan, yaitu pelatihan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), pelatihan tematik berdimensi KEPPH, dan pelatihan peningkatan profesionalisme hakim. "KY memberikan pelatihan KEPPH untuk meningkatkan pemahaman dan menumbuhkan komitmen terhadap KEPPH.
-
33 Calon Hakim Agung dan 6 Calon Hakim ad hoc HAM di MA Lolos Seleksi Kualitas
Jakarta (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) mengumumkan 33 orang calon hakim agung dan 6 orang calon hakim ad hoc Hak Asasi Manusia (HAM) di Mahkamah Agung (MA) lolos seleksi kualitas. Penetapan kelulusan seleksi kualitas tersebut dibahas dalam Rapat Pleno KY yang digelar di Ruang Rapat Pimpinan KY, Selasa (27/5/2025). "Para calon yang lolos
-
KY dan Unsri Perpanjang Kerja Sama Demi Peradilan Bersih
Indralaya (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) dan Universitas Sriwijaya (Unsri) melakukan pembaruan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) dan perjanjian kerja sama (PKS), Jumat (23/05/2025) di Ruang Rapat Lantai 2 Rektorat Unsri, Kampus Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Nota kesepahaman yang ditandatangani oleh Ketua KY Amzulian Rifai dan
-
KEPPH Melekat Bagi Hakim di Dalam Maupun di Luar Kedinasan
Jakarta (Komisi Yudisial) – Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) adalah peraturan bersama antara Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA) sebagai panduan moral dan perilaku bagi hakim dalam menjalankan tugas profesi, di dalam maupun di luar kedinasan. "Jabatan hakim terikat kode etik yang sifatnya melekat 24 jam. Jika melihat
-
Hakim Korupsi Karena Tidak Miliki Budaya Malu
Jakarta (Komisi Yudisial) – Kasus suap dan gratifikasi yang melibatkan para hakim menjadi sorotan publik. Integritas profesi hakim dipengaruhi banyak hal, seperti politik, kultur, sosial masyarakat, dan lain-lain. Anggota Komisi Yudisial (KY) Mukti Fajar Nur Dewata berpendapat bahwa korupsi yang dilakukan hakim, salah satunya disebabkan karena ketiadaan budaya malu. Mukti sering