Berita
-
Analisis Putusan, Instrumen Monitoring Implementasi UU TPKS
Jakarta (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) memiliki tugas analisis putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagaimana diatur dalam Pasal 42 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Tahun 2026, KY melaksanakan analisis putusan implementasi Undang-Undang (UU) Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Kepala Pusat Analisis dan Layanan Informasi Juma'in
-
KY Gelar Workshop Penyempurnaan Instrumen Analisis Putusan dalam Implementasi UU TPKS
Jakarta (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) bekerja sama dengan Australia-Indonesia Partnership for Justice Phase 3 (AIPJ 3) menggelar Workshop Penyempurnaan Instrumen Analisis Putusan dalam Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) pada Rabu, (5/8/2026) di Jakarta. Sekretaris Jenderal KY Arie Sudihar menjelaskan urgensi analisis putusan implementasi TPKS oleh KY.
-
CHA L.Y. Hari Sih Advianto: Pajak Internasional Harus Lindungi Negara dari Praktik Korporasi Multinasional
Jakarta (Komisi Yudisial) - Calon hakim agung dari Kamar Tata Usaha Negara (TUN) khusus pajak yang diwawancara di hari ketiga, Rabu (5/8/2026), adalah Hakim Pengadilan Pajak L.Y. Hari Sih Advianto. Calon ditanya soal tantangan perpajakan internasional di era digital. Ia secara khusus menyoroti implementasi konsensus global Base Erosion and Profit
-
CHA Suwarno: Hakim Diberhentikan, Kode Etik ASN Juga Turut Dilanggar
Jakarta (Komisi Yudisial) – Calon hakim agung keempat yang diwawancara di hari ketiga untuk Kamar Perdata adalah Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar Suwarno. Calon ditanya terkait bagaimana proses pemberhentian hakim jika dinyatakan diberhentikan tidak dengan hormat dalam Sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH). Menurutnya, setelah Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemberhentian hakim diterbitkan,
-
CHA Sobandi: Kuota Putra-Putri Daerah Sejalan dengan Prinsip Demokrasi dan Meritokrasi
Jakarta (Komisi Yudisial) – Calon hakim agung ketiga yang diwawancara di hari ketiga, Rabu (5/8/2026), untuk Kamar Perdata adalah Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung (MA) Sobandi. Menjawab pertanyaan mengenai pemberian kuota bagi putra-putri daerah dalam seleksi kepegawaian, Sobandi menegaskan bahwa pemberian kuota bagi putra-putri daerah telah sesuai dengan prinsip demokrasi
-
CHA Nurnaningsih: Hakim Dituntut Tidak Bias Gender dalam Menangani Perkara
Jakarta (Komisi Yudisial) - Calon hakim agung kedua yang diwawancara di hari ketiga, Rabu (5/8/2026), untuk Kamar Perdata adalah Nurnaningsih yang berprofesi sebagai notaris. Menjawab pertanyaan mengenai perspektif gender dalam penegakan hukum, Nurnaningsih menegaskan bahwa hakim sebagai penegak keadilan harus mengedepankan prinsip kesetaraan dan tidak membawa bias gender dalam memeriksa
-
CHA IG Eko Purwanto: Iklim Investasi Harus Sejalan dengan Jaminan Lingkungan Sehat dan Aman
Jakarta (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) melanjutkan Wawancara Terbuka Seleksi Calon Hakim Agung pada hari ketiga, Rabu (5/8/2026). Peserta pertama yang mengikuti wawancara untuk Kamar Perdata adalah Hakim Tinggi Badan Pengawas Mahkamah Agung (Bawas MA) IG Eko Purwanto. Menjawab pertanyaan panelis mengenai keterkaitan iklim investasi dengan jaminan hak konstitusional warga
-
Penghubung KY Jateng Terima Kunjungan Akademik FSH UNSIQ Wonosobo
Semarang (Komisi Yudisial) – Penghubung Komisi Yudisial (KY) Jawa Tengah (Jateng) menerima kunjungan akademik dari Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sains Al-Qur'an (FSH UNSIQ) Wonosobo di Kantor Penghubung KY Jateng, Semarang. Kegiatan ini diselenggarakan sebagai bagian dari penguatan pemahaman mahasiswa mengenai peran KY dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat,
-
Penghubung KY Sumut Terima Audiensi LSM LIPAN Sumut
Medan (Komisi Yudisial) – Penghubung Komisi Yudisial (KY) Sumatera Utara (Sumut) menerima kunjungan kelembagaan LSM LIPAN Sumut di Kantor Penghubung KY Sumut, Medan. Kunjungan untuk meningkatkan sinergisitas kelembagaan dan memberikan pemahaman kepada publik tentang wewenang dan tugas KY. "KY bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain
-
CHA Syamsul Arief: Pidana Kerja Sosial Tidak Dapat Diterapkan Kepada Koruptor
Jakarta (Komisi Yudisial) - Calon hakim agung (CHA) Kamar Pidana terakhir yang diwawancara di hari kedua, Selasa (4/8/2026) adalah Kepala Badan Strategi dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Syamsyul Arif. Calon dimintai pandangannya mengenai penerapan pidana kerja sosial terhadap pelaku tindak pidana korupsi, yang dalam KUHP Nasional
English
Bahasa