Berita
-
CHA Nirwana: Perkara Kekerasan Seksual Tak Bisa Diselesaikan di Luar Proses Peradilan
Jakarta (Komisi Yudisial) – Calon hakim agung (CHA) Kamar Pidana keempat adalah Pengadilan Tinggi Makassar Nirwana, Senin (3/8/2026) di Auditorium KY, Jakarta. Nirwana ditanya soal penyelesaian perkara kekerasan seksual berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional. Saat ini marak penyelesaian perkara dengan mekanisme keadilan restoratif (MKR), yaitu proses penyelesaian perkara pidana
-
CHA Dhifla Wiyani: Perluasan Objek Praperadilan sebagai Kontrol Kewenangan APH
Jakarta (Komisi Yudisial) - Calon hakim agung (CHA) Kamar Pidana ketiga adalah advokat Dhifla Wiyani, Senin (3/8/2026) di Auditorium KY, Jakarta. Dhifla Wiyani membeberkan objek praperadilan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Nasional. Menurut Dhifla Wiyani, pada KUHAP lama, praperadilan hanya bersifat adminsitrasi, seperti penetapan tersangka, penahanan, dan
-
CHA Bambang Myanto: Beberkan Proses Mutasi dan Promosi Hakim di Badilum
Jakarta (Komisi Yudisial) – Calon hakim agung (CHA) Kamar Pidana kedua adalah Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung (Dirjen Badilum MA) Bambang Myanto, Senin (3/8/2026) di Auditorium KY, Jakarta. Bambang Myanto membeberkan proses mutasi dan promosi di Badilum MA agar tidak terjadi konflik kepentingan. Menurutnya, MA sejak awal telah menerapkan
-
CHA Abdul Azis: Penerapan Hukuman Mati dalam KUHP Nasional Jadi Pidana Khusus
Jakarta (Komisi Yudisial) – Calon hakim agung Kamar Pidana pertama Abdul Aziz yang merupakan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru menjalani Wawancara Terbuka, Senin (3/8/2026) di Auditorium KY, Jakarta. Abdul Aziz ditanya soal pidana mati yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional. “Selama 30 tahun menjadi hakim karier, saya belum
-
KY Mulai Gelar Wawancara Terbuka Calon Hakim Agung, Calon Hakim ad hoc dan Tipikor di MA Tahun 2026
Jakarta (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) resmi memulai tahapan wawancara terbuka bagi 19 orang calon hakim agung, 2 orang calon hakim ad hoc Hak Asasi Manusia (HAM) di Mahkamah Agung (MA) dan 2 orang calon hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di MA pada Senin s.d. Jumat, 3
-
Penghubung KY Sulsel Kunjungi FS UIN Palopo
Palopo (Komisi Yudisial) – Penghubung Komisi Yudisial (KY) Sulawesi Selatan (Sulsel) melakukan kunjungan ke Fakultas Syariah (FS) Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo, Senin (28/07/2026). Kunjungan ini bertujuan meningkatkan hubungan kelembagaan antarlembaga. “Kampus merupakan jejaring strategis yang mendukung tugas dan fungsi KY dalam rangka mewujudkan peradilan bersih. Untuk itu, kami berharap kerja
-
Penghubung KY Sulsel Jelaskan Soal Pengawasan Hakim kepada Mahasiswa UNANDA
Palopo (Komisi Yudisial) – Penghubung Komisi Yudisial (KY) Sulawesi Selatan (Sulsel) mengadakan kegiatan edukasi publik yang bertajuk “Komisi Yudisial Goes to Campus” dengan mengangkat tema “Optimalisasi Peran Penghubung KY dalam Menjaga dan Menegakkan Integritas Hakim”, Senin(28/07/2026) di Fakultas Hukum (FH) Universitas Andi Djemma (UNANDA) Palopo, Sulsel. Penghubung KY SulSel menjelaskan pentingnya
-
Penghubung KY Jateng Perkuat Sinergi dengan Bagian Hukum Pemkot Semarang
Semarang (Komisi Yudisial) - Penghubung Komisi Yudisial (KY) Jawa Tengah (Jateng) melakukan kunjungan koordinasi ke Bagian Hukum Pemerintah Kota Semarang pada Kamis (30/7/2026). Kunjungan ini sebagai upaya memperkuat sinergi antarlembaga dalam mendukung terwujudnya penegakan hukum yang berintegritas. Kedua belah pihak membahas berbagai peluang kerja sama, khususnya dalam penyelenggaraan sosialisasi dan
-
KY Terima 440 Permohonan Pemantauan dan 182 Inisiatif KY pada Januari s.d. Juni 2026
Jakarta (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) menerima 440 permohonan pemantauan persidangan dan 182 inisiatif KY dan Penghubung KY pada Januari s.d. Juni 2026 sebagai upaya pencegahan terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Jumlah tersebut meningkat dibandingkan dengan permohonan pemantauan pada periode Januari s.d. Juni 2025
-
KY Usulkan 121 Hakim Dijatuhi Sanksi, Mayoritas Berasal dari Lapmas Sebelum Kenaikan Gaji Hakim
Jakarta (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) menjatuhkan sanksi kepada 121 orang hakim karena terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) pada Januari s.d. Juni 2026. Adapun perkara yang diputus dalam sidang pleno tersebut mayoritas berasal dari penanganan laporan masyarakat yang diterima KY sebelum tahun 2026. "Mayoritas pelanggaran KEPPH
English
Bahasa