Berita

Jakarta (Komisi Yudisial) – Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) banyak memberikan banyak penguatan kewenangan hakim. Staf Pengajar Bidang Studi Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Indonesia Febby Mutiara Nelson menjabarkan kewenangan tersebut, yaitu judicial scrutiny melalui izin pengadilan untuk penggeledahan, penyitaan dan pemblokiran.  Hakim juga menilai

Jakarta (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) menggelar Kuliah Umum Implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada Kamis (19/02/2026) secara hybrid. Anggota KY F. Willem Saija menyampaikan bahwa semakin besarnya kewenangan hakim dalam KUHAP membuat kehadiran KY menjadi semakin krusial dalam penegakan hukum

Jakarta (Komisi Yudisial) - Pimpinan dan Anggota Komisi Yudisial (KY) menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (19/02/2026) di Gedung KPK, Jakarta. Agenda pertemuan membahas tindak lanjut operasi tangkap tangan terhadap Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri (PN) Depok. Selain itu, pertemuan juga dilakukan untuk mempererat kolaborasi kedua lembaga dalam penanganan

Jakarta (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan Entry Meeting yang menandai mulainya rangkaian pemeriksaan pengelolaan laporan keuangan KY tahun anggaran 2025, Kamis (12/02/2026) di Ruang Rapat Ketua KY, Gedung KY, Jakarta. Ketua KY Abdul Chair Ramadhan menjelaskan, pemeriksaan ini merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi konstitusional

Padang (Komisi Yudisial) - Wakil Ketua Komisi Yudisial (KY) Desmihardi dan Anggota KY Abhan melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) dan Pengadilan Tinggi (PT) Padang, Kamis, (12/02/2026).  Dalam kunjungan ke Pemprov Sumbar, Wakil Ketua KY Desmihardi memperkenalkan Penghubung KY kepada Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasko Ruseimy. Ia

Padang (Komisi Yudisial) - Kolaborasi Komisi Yudisial (KY) dan masyarakat sipil menjadi kunci perbaikan penegakan hukum di Indonesia. KY menegaskan peran penting dari jejaring masyarakat sipil dalam pelaksanaan tugas KY demi terwujudnya independensi peradilan. Lebih lanjut Desmihardi mengajak masyarakat sipil untuk mengawal independensi peradilan dengan terlibat pada tugas dan wewenang

Padang (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) mengajak partisipasi masyarakat untuk mengawasi perilaku hakim dengan melaporkan adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Anggota KY selaku Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi Abhan mengungkap bahwa pelaporan dugaan KEPPH dirancang dengan skema yang paling memudahkan. “Dalam menangani laporan masyarakat

Jakarta (Komisi Yudisial) - Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial (Setjen KY) bekerja sama dengan KPP Pratama Jakarta Senen menggelar "Pelatihan dan Pendampingan Penyusunan dan Pelaporan Pajak Tahun 2025", Selasa (10/02/2026) di Auditorium KY, Jakarta. Kepala Biro Umum Jonsi Afriantara menjelaskan bahwa pajak bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan pilar utama pembangunan nasional dan

Jakarta(Komisi Yudisia) - Pimpinan Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY) telah sepakat untuk menerapkan kebijakan zero tolerance terhadap pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), terutama yang bersifat transaksional. Ketua KY Abdul Chair Ramadhan menilai kebijakan zero tolerance terhadap akhlak tercela merupakan langkah yang tepat dan sejalan dengan upaya

Jakarta (Komisi Yudisial) - Peristiwa operasi tangkap tangan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok terus menarik perhatian dan menjadi tamparan keras bagi peradilan di Indonesia. Ironisnya, kasus ini terjadi tak lama setelah pemerintah menaikkan tunjangan hakim. Anggota KY Andi Muhammad Asrun menegaskan bahwa KY akan menindak tegas pelanggaran Kode Etik dan