Berita

Jakarta (Komisi Yudisial) - Pemerintah secara resmi memberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 pada 2 Januari 2026. Untuk meningkatkan pemahaman pegawai, Komisi Yudisial (KY) menggelar *kuliah umum "Pendalaman Substansi dan Kebaruan Hukum Pidana Nasional Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentangl Kitab Undang-Undang Hukum

Banjarmasin (Komisi Yudisial) - Penghubung Komisi Yudisial (KY) Kalimantan Selatan (Kalsel) menerima kunjungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kalimantan Selatan, Senin (19/1/2026). Fokus utama kunjungan untuk menindaklanjuti rencana pinjam pakai aset gedung milik Pemerintah Provinsi Kalsel yang digunakan sebagai operasional Kantor Penghubung KY Kalsel. "Dukungan aset ini merupakan

Jakarta (Komisi Yudisial) - Pimpinan dan Anggota Komisi Yudisial (KY) Periode 2025-2030 mengikuti Judicial Commission’s Onboarding Leadership Program dengan tema “Sinergi Kepemimpinan Komisi Yudisial Periode 2025–2030” yang berlangsung Senin s.d. Rabu, 19 s.d. 21 Januari 2026 di Ruang Rapat Pimpinan, Jakarta. Kegiatan ini menjadi forum pembelajaran awal, refleksi kepemimpinan, serta

Jakarta (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) menerima kunjungan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) PPKn Tingkat SMP Se-Kabupaten Garut, Selasa (20/01/2026) di Gedung KY, Jakarta. Sebanyak 30 orang tenaga pengajar PPKn melakukan studi di KY untuk memperdalam pemahaman mengenai tugas dan wewenang KY, sehingga dapat disampaikan lebih akurat kepada para

Bogor (Komisi Yudisial) - Ketua Komisi Yudisial (KY) Abdul Chair Ramadhan menyoroti banyaknya rekomendasi sanksi yang tidak ditindaklanjuti oleh Mahkamah Agung (MA) dengan alasan teknis yudisial. Meski sudah ada Peraturan Bersama tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), tetapi ia menekankan pentingnya undang-undang agar lebih mengikat. Selain

Jakarta (Komisi Yudisial) – Forum Solidaritas Hakim Ad Hoc (FSHA) Indonesia mengunjungi Komisi Yudisial (KY) pada Kamis (15/01/2026) di Gedung KY, Jakarta. Pertemuan tersebut membahas tuntutan peningkatan kesejahteraan hakim ad hoc yang tidak berubah selama 13 tahun.  FSHA berharap KY dapat mengawal perubahan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 Tahun 2013 tentang Hak

Jakarta (Komisi Yudisial) - Mengawali masa jabatan 2025-2030, Pimpinan Komisi Yudisial (KY) beraudiensi dengan Pimpinan Mahkamah Agung (MA), Rabu (14/1/2026) di Gedung MA, Jakarta. Dalam suasana hangat dan penuh keakraban, para pimpinan berdiskusi membahas isu kelembagaan terkait pengawasan hakim dan seleksi calon hakim agung dan ad hoc di MA, serta tugas

Semarang (Komisi Yudisial) - Penghubung Komisi Yudisial (KY) Jawa Tengah (Jateng) menerima kunjungan dari 50 orang mahasiswa Program Studi S1 Hukum Fakultas Ekonomi, Pendidikan, dan Hukum (FEPH) Universitas Muhammadiyah Kudus (UMKU), Rabu (14/1/2026). Kegiatan yang berlangsung di  PKY Jawa Tengah ini diikuti oleh 50 peserta yang terdiri dari mahasiswa dan

Makassar (Komisi Yudisial) – Penghubung Komisi Yudisial (KY) Sulawesi Selatan (Sulsel), Selasa (13/01/2026) menerima kunjungan dari Komite Mahasiswa Penegak Kedilan(KOMPAK) Study Club (SC) Fakultas Hukum (FH) Universitas Muslim Indonesia (UMI) di kantor Penghubung KY Sulsel, Makassar. Selain silaturahmi, pertemuan ini juga membahas penjajakan kerja sama ke depan. “Kami selaku pengurus KOMPAK

Jakarta (Komisi Yudisial) –  Komisi Yudisial (KY) menerima kunjungan dari Fakultas Hukum Universitas Kuningan (FH Uniku), Selasa (13/1/2025) di Auditorium KY, Jakarta. Anggota KY Andi Muhammad Asrun menjelaskan KY berperan penting menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim. Terlebih, hakim adalah profesi mulia yang mengemban amanah besar menegakkan