Berita

Jakarta (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) menggelar penyampaian Laporan Tahunan KY Tahun 2025 sebagai wujud pertanggungjawaban dan evaluasi perbaikan kinerja, Rabu (28/01/2026) di Auditorium KY, Jakarta dan live streaming Youtube KY. Ketua KY Abdul Chair Ramadhan menyampaikan KY terus meningkatkan kualitas peran kelembagaan melalui penguatan tata kelola organisasi, optimalisasi sumber

Semarang (Komisi Yudisial) - Penghubung Komisi Yudisial (KY) Jawa Tengah (Jateng)  mendorong adanya peningkatan kualitas pelayanan publik yang berorientasi keadilan substantif. Salah satu fokus utama adalah penguatan peran mediator nonhakim sebagai instrumen strategis dalam penyelesaian sengketa secara damai, partisipatif, dan berkelanjutan. "Mediasi nonhakim memiliki peran signifikan dalam mendukung asas peradilan sederhana,

Jakarta (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) menerima kunjungan dari Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Modern Islam (PPMI) Assalaam Sukoharjo, Selasa (27/01/2026.) Kunjungan ini merupakan bagian dari program sekolah untuk membekali para santri dalam menentukan arah pendidikan tinggi dan jenjang karier setelah lulus dari sekolah. Kehadiran rombongan santri disambut hangat oleh Tenaga

Jakarta (Komisi Yudisial) - Pimpinan dan Anggota Komisi Yudisial (KY) kembali beraudiensi dengan pimpinan Mahkamah Agung (MA) guna menindaklanjuti gagasan kolaborasi dalam penanganan laporan masyarakat atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Model kolaborasi tersebut sebagai bentuk pemeriksaan bersama, termasuk pertukaran data Hakim.  "Pokok pertemuan adalah untuk tindak

Jakarta (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) memenuhi undangan Rapat Kerja dengan Komisi III DPR dalam rangka meminta masukan terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Jabatan Hakim, Senin (26/01/2026) di Gedung DPR, Jakarta. Ketua KY Abdul Chair Ramadhan yang didampingi Anggota KY F. Willem Saija menjelaskan bahwa ada 6 catatan dan masukan

Jakarta (Komisi Yudisial) - Pemerintah secara resmi memberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 pada 2 Januari 2026. Pemberlakuan KUHP Nasional ini menjadi pembaruan paradigma hukum pidana yang berdampak terhadap peningkatan kualitas dan mentalitas, serta harkat martabat para aparat penegak hukum. "Di sinilah saya kira

Jakarta (Komisi Yudisial) - Pemerintah secara resmi memberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 pada 2 Januari 2026. Untuk meningkatkan pemahaman pegawai, Komisi Yudisial (KY) menggelar *kuliah umum "Pendalaman Substansi dan Kebaruan Hukum Pidana Nasional Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentangl Kitab Undang-Undang Hukum

Banjarmasin (Komisi Yudisial) - Penghubung Komisi Yudisial (KY) Kalimantan Selatan (Kalsel) menerima kunjungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kalimantan Selatan, Senin (19/1/2026). Fokus utama kunjungan untuk menindaklanjuti rencana pinjam pakai aset gedung milik Pemerintah Provinsi Kalsel yang digunakan sebagai operasional Kantor Penghubung KY Kalsel. "Dukungan aset ini merupakan

Jakarta (Komisi Yudisial) - Pimpinan dan Anggota Komisi Yudisial (KY) Periode 2025-2030 mengikuti Judicial Commission’s Onboarding Leadership Program dengan tema “Sinergi Kepemimpinan Komisi Yudisial Periode 2025–2030” yang berlangsung Senin s.d. Rabu, 19 s.d. 21 Januari 2026 di Ruang Rapat Pimpinan, Jakarta. Kegiatan ini menjadi forum pembelajaran awal, refleksi kepemimpinan, serta

Jakarta (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) menerima kunjungan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) PPKn Tingkat SMP Se-Kabupaten Garut, Selasa (20/01/2026) di Gedung KY, Jakarta. Sebanyak 30 orang tenaga pengajar PPKn melakukan studi di KY untuk memperdalam pemahaman mengenai tugas dan wewenang KY, sehingga dapat disampaikan lebih akurat kepada para