Berita
-
Ketika Hukum Tidak Bisa Diandalkan, Etika Pengaruhi Kualitas Ideal Negara
Jakarta (Komisi Yudisial) – Di tengah tuntutan supremasi hukum dan reformasi peradilan, tetapi ironisnya sistem hukum tidak bisa diandalkan sebagai salah satu aspek untuk membangun kualitas ideal berbangsa dan berbegara. Di samping perlunya sistem hukum, maka perlu menata sistem etika berbangsa dan bernegara. "Jaman sekarang sudah berubah, salah satu aspek yang
-
Wakil Ketua KY Tekankan Pentingnya Jaga Etika dan Integritas
Jakarta (Komisi Yudisial) – Wakil Ketua Komisi Yudisial (KY) menjamin bahwa KY adalah lembaga yang berhasil mempertahankan integritas dalam menjalankan tugasnya, termasuk dalam seleksi calon hakim agung. Ia menitipkan pesan kepada seluruh pegawai KY untuk selalu memegang teguh ke etika, moralitas, integritas. "Sepanjang karir saya sudah di tiga lembaga, yaitu Kementerian
-
Legitimasi Lemah Ciptakan Mistifikasi Kekuasaan
Jakarta (Komisi Yudisial) – Demokrasi merupakan bentuk akuntabilitas dan checks and balances yang diciptakan agar wewenang pemerintahan bisa dipertanggungjawabkan kepada warga. Namun, akuntabilitas tidak akan tercipta jika menganut budaya feodalisme. “Membongkar ketidakadilan harus bersama-sama yang dimulai dari diri sendiri. Artinya, bergeraknya bareng-bareng dan menjadi perjuangan generasional. Tanpa itu, tidak akan perubahan signifikan yang
-
Kode Etik Refleksi Timbal Balik Jabatan Hakim dan Masyarakat
Jakarta (Komisi Yudisial) – Etika profesi biasanya dirumuskan dalam kode etik dan secara harfiah berarti sistem etika yang dikodifikasikan. Di lingkungan profesi hukum Indonesia, dikenal berbagai kode etik, seperti Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), Kode Etik Advokat Indonesia, Kode Perilaku Jaksa, dan lain-lain. “Kode etik seperti membatasi ruang gerak
-
Sulitnya Mengembangkan Budaya Malu
Jakarta (Komisi Yudisial) – Budaya malu dapat dianggap sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan etika saat menghadapi kegagalan menjalankan sebuah profesi. Budaya malu seharusnya sudah menjadi semacam kebiasaan masyarakat, tetapi realitanya sulit mengembangkan budaya malu di Indonesia. "Jujur sulit mengembangkan budaya malu (di Indonesia), karena ini relasi yang terbentuk dari hierarki. Rasa
-
Empat Pilar Etika Hakim dan ASN
Jakarta (Komisi Yudisial) - Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung (MA) Dwiarso Budi Santiarto mengatakan independensi, integritas, imparsialitas, dan pelayanan publik menjadi empat pilar utama yang menegaskan pentingnya etika profesional bagi hakim dan Aparatur Sipil Negara (ASN). Prinsip-prinsip tersebut tidak hanya menjadi pedoman moral, tetapi juga landasan perilaku dalam menjaga kepercayaan
-
KY Gelar Seminar Nasional Etika Publik
Jakarta (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) menggelar seminar nasional etika publik bertajuk “Memperkuat Etika Profesi Hakim dan ASN untuk Indonesia Adil dan Melayani”, Senin (3/11/2025) di Auditorium KY, Jakarta. Sekretaris Jenderal KY Arie Sudihar menekankan pentingnya refleksi atas tata kelola pemerintahan dan dimensi manusiawi dalam keadilan. Ia menyebut bahwa
-
Penghubung KY Papua Tempati Kantor Baru
Jayapura (Komisi Yudisial) - Penghubung KY Papua memiliki kantor baru yang beralamat di Jalan Raya Sentani-Expo, Kelurahan Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura. Perpindahan kantor ini untuk memudahkan dan meningkatkan akses masyarakat ketika melapor secara langsung ke Penghubung KY Papua. Kantor baru Penghubung KY ini memiliki lahan parkir yang lebih luas
-
Keamanan Hakim dan Pengadilan, Bagian Kesejahteraan Hakim
Bandung (Komisi Yudisial) - Tugas advokasi hakim selama ini dilakukan oleh Komisi Yudisial (KY) hanya ketika terjadi suatu kejadian. Namun, dalam praktiknya, pendekatan tersebut selama ini dirasa kurang memadai, sehingga diperlukan langkah-langkah yang lebih aktif untuk mencegah terjadinya penyerangan terhadap kehormatan hakim. Hal tersebut diutarakan oleh Ketua Bidang SDM, Advokasi, Hukum,
-
Penghubung KY Sulsel Audiensi ke FH UMB Palopo
Palopo (Komisi Yudisial) – Penghubung Komisi Yudisial (KY) Sulawesi Selatan (Sulsel) melakukan kunjungan ke Fakultas Hukum (FH) Universitas Mega Buana(UMB) Palopo, Rabu (29/10/2025). Kunjungan ini untuk pengenalan kelembagaan KY dan penjajakan kerja sama antarlembaga. Perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam menumbuhkan kesadaran hukum serta memperkuat komitmen bersama untuk mendukung terwujudnya
English
Bahasa