Berita

Makassar (Komisi Yudisial) – Penghubung Komisi Yudisial (KY) Sulawesi Selatan (Sulsel) menerima kunjungan kader-kader baru Ikatan Penggiat Peradilan Semu (IPPS) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar di Kantor Penghubung KY Sulsel, Senin (24/02/2025). Pada kesempatan kali ini Azwar Mahis selaku Koordinator Penghubung KY Sulsel menjelaskan bahwa KY

Jakarta (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) menggelar pelatihan pertama di tahun 2025 bertema Eksplorasi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH): Studi Kasus Laporan Masyarakat di Komisi Yudisial, Senin s.d. Rabu, 24 s.d. 26 Februari 2025 secara daring. Pelatihan dilakukan di tengah efisiensi anggaran yang ditetapkannya berdasarkan Instruksi Presiden

Makassar (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) Sulawesi Selatan (Sulsel) bersama mahasiswa magang dari Ikatan Penggiat Peradilan Semu (IPPS) Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar untuk berkunjung ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar, Rabu (19/02/2025). “Kegiatan ini bertujuan agar mahasiswa yang sedang magang di Penghubung

Jakarta (Komisi Yudisial) – Masih banyaknya pekerjaan rumah terkait penegakan hukum Indonesia membuat lahir istilah yang populer di masyarakat, yakni no viral no justice. Hal ini karena ada persepsi publik yang percaya bahwa penegakan hukum tidak akan diselesaikan jika belum viral. “Sekarang bahkan bukan lagi eranya no viral no justice, tapi

Jakarta (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) diberikan tugas melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim. Namun, KY tidak dapat melakukan operasi tangkap tangan (OTT) karena bukan aparat penegak hukum melainkan pengawas etika hakim.  Kepala Pusat Analisis dan Layanan Informasi KY Juma'in menjelaskan jika ada hakim yang melanggar Kode Etik dan

Jakarta (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) terus mengupayakan pelayanan publik dilakukan dengan efisiensi anggaran. Layanan publik tersebut meliputi penerimaan laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), pemantauan persidangan, dan advokasi hakim.  KY menerima 1.202 laporan dan 1.072 tembusan, serta 966 pemantauan persidangan sepanjang tahun 2024. Pada Januari

Jakarta (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) memenuhi undangan rapat Kerja Komisi III DPR dalam rangka meminta masukan terkait substansi Hukum Acara Pidana, Senin (10/02/2025) di Gedung DPR, Jakarta. Ketua KY Amzulian Rifai yang didampingi Anggota KY Joko Sasmito dan Binziad Kadafi menjelaskan bahwa ada 11 catatan terhadap perubahan Kitab

Jakarta (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) telah menerjunkan tim untuk mengumpulkan keterangan terkait kericuhan sidang kasus pencemaran nama baik dengan terdakwa RN pada perkara No: 1057/Pid.B/PN/Jkt.Ut/2025 di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara. KY merespons cepat dengan menjalankan tugas advokasi hakim karena melihat adanya dugaan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran hakim

Jakarta (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial melakukan efisiensi anggaran sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025 yang ditindaklanjuti dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tentang Efisiensi Belanja bagi Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan APBN 2025.   KY melakukan efisiensi 54,35 persen dari pagu anggaran tahun

Jakarta (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) menggelar rapat kerja (raker) bertema 20 tahun Menjaga Integritas Hakim Menuju Indonesia Emas 2045, Rabu s.d. Kamis, 5 s.d. 6 Februari 2025 di Auditorium KY, Jakarta. Ketua KY Amzulian Rifai menyatakan bahwa raker tahun ini dalam situasi memprihatinkan karena terbitnya Instruksi Presiden Republik