Berita

Bandung (Komisi Yudisial) - Pusat Analisis dan Layanan Informasi Komisi Yudisial (KY) melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama dengan Pusat Pelatihan, Pengembangan dan Pemetaan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Lembaga Administrasi Negara (LAN), Rabu, (6/3/2024) di Bandung, Jawa Barat. Perjanjian kerja sama ini sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pengembangan kompetensi penata kehakiman.  Penandatangan dilakukan

Jakarta (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) diberikan tugas untuk menerima laporan terkait dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Namun, menyangkut teknis yudisial, hal itu merupakan ranah yang tidak bisa ditindaklanjuti oleh KY. "Jika ada laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran kode etik, maka akan diproses sesuai dengan prosedur

Jakarta (Komisi Yudisial) - Sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH) menjatuhkan sanksi pemberhentian dengan hak pensiun kepada hakim berinisial A karena terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), yakni berselingkuh. "Menjatuhkan sanksi kepada terlapor A dengan sanksi berat berupa pemberhentian  tetap dengan hak pensiun," ujar Ketua MKH Siti Nurdjanah saat membacakan

Jakarta (Komisi Yudisial) – Tak hanya peningkatan kapasitas, persoalan pemenuhan kesejahteraan hakim sebagai pejabat negara juga menjadi perhatian Komisi Yudisial (KY). Ketua KY Amzulian Rifai, dalam seminar internasional "Integritas dan Kesejahteraan Hakim: Tren dan Komparasi dari Berbagai Negara, Kamis (25/4/2024) di Jakarta, mengatakan, aspek kesejahteraan hakim tidak terbatas pada pemenuhan kebutuhan

Banyuwangi (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) menerima sertifikat penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) dari Komite Akreditasi Nasional (KAN). Penyerahan sertifikat diserahkan langsung oleh Ketua KAN Kukuh S. Achmad kepada Kepala Pusat Analisis dan Layanan Informasi KY Juma'in dalam Temu Nasional Lembaga Penilaian Kesesuaian dengan tema

Surabaya (Komisi Yudisial) - Calon Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) 2024-2029 terpilih Sri Nurherwati mengapresiasi perbaikan-perbaikan terstruktur dalam perkara perempuan berhadapan dengan hukum (PBH) dalam peradilan di Indonesia untuk menghapuskan diskriminasi.  "Perkara PBH kita sudah banyak perkembangan dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman

Surabaya (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) terus mendorong keterlibatan publik dalam mewujudkan kesetaraan gender pada persidangan perkara perempuan berhadapan dengan hukum (PBH). Anggota KY Sukma Violetta mengatakan perlunya peningkatan keterlibatan masyarakat, khususnya pendamping PBH dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk melakukan pemantauan persidangan perkara PBH. Pemantauan persidangan perkara PBH ini

Jakarta (Komisi Yudisial) - Sebanyak 37 orang calon hakim agung dan 6 orang calon hakim ad hoc hak asasi manusia (HAM) di Mahkamah Agung (MA) menjalani seleksi tahap ketiga, yakni seleksi kesehatan dan kepribadian. Seleksi ini terdiri dari pemeriksaan kesehatan, asesmen kompetensi dan kepribadian, rekam jejak, dan masukan dari masyarakat. Para calon itu terlebih

Jakarta (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) menggelar halalbihalal yang dihadiri Pimpinan dan Anggota KY, Sekretaris Jenderal KY, pejabat struktural dan pegawai Sekretariat Jenderal KY, serta Penghubung KY secara luring dan daring, Senin (22/4) di Auditorium KY, Jakarta.  Acara yang  dilaksanakan setelah perayaan Idulfitri 1445 H ini sebagai momen untuk bersilaturahmi

Karawang (Komisi Yudisial) – Indonesia adalah negara hukum. Namun, ada anekdot yang justru menceritakan bahwa orang yang berurusan dengan hukum di Indonesia menjadi kapok. Ketua Komisi Yudisial (KY) Amzulian Rifai melihat anekdot ini muncul karena ada problematika penegakan hukum yang tidak sesuai dengan prinsip negara hukum.  Sebagai negara hukum, maka seharusnya