Berita

Jakarta (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) mulai membuka seleksi calon hakim agung dan calon hakim ad hoc Hak Asasi Manusia (HAM) di Mahkamah Agung (MA) Tahun 2025, sejak Kamis (6/3/2025) sampai Kamis (27/3/2025). Proses seleksi dilakukan sesuai permintaan MA untuk mengisi jabatan 17 hakim agung dan 3 ad hoc HAM di MA

Jakarta (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) menerima kunjungan puluhan siswa SMP Laboratorium Jakarta, Selasa (25/2/2025) di Auditorium KY, Jakarta. Saat menerima kunjungan tersebut, Pranata Humas Ahli Muda Festy Rahma Hidayati menjelaskan posisi KY dalam struktur tata negara, serta wewenang dan tugas KY dalam mewujudkan peradilan bersih.  "Adik-adik tahu nggak posisi KY dalam

Kendari (Komisi Yudisial) - Penghubung Komisi Yudisial (KY) Sulawesi Tenggara (Sultra) mengunjungi Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara (UNUSRA) dalam rangka memperluas kerja sama dengan perguruan tinggi, Kamis (27/2/2025) di Gedung FH UNUSRA, Kendari. Koordinator Penghubung KY Sultra Hariman Satria mengatakan bahwa kunjungan tersebut bertujuan memperluas jejaring agar keberadaan Penghubung

Makassar (Komisi Yudisial) – Penghubung Komisi Yudisial (KY) Sulawesi Selatan (Sulsel) menerima kunjungan kader-kader baru Ikatan Penggiat Peradilan Semu (IPPS) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar di Kantor Penghubung KY Sulsel, Senin (24/02/2025). Pada kesempatan kali ini Azwar Mahis selaku Koordinator Penghubung KY Sulsel menjelaskan bahwa KY

Jakarta (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) menggelar pelatihan pertama di tahun 2025 bertema Eksplorasi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH): Studi Kasus Laporan Masyarakat di Komisi Yudisial, Senin s.d. Rabu, 24 s.d. 26 Februari 2025 secara daring. Pelatihan dilakukan di tengah efisiensi anggaran yang ditetapkannya berdasarkan Instruksi Presiden

Makassar (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) Sulawesi Selatan (Sulsel) bersama mahasiswa magang dari Ikatan Penggiat Peradilan Semu (IPPS) Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar untuk berkunjung ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar, Rabu (19/02/2025). “Kegiatan ini bertujuan agar mahasiswa yang sedang magang di Penghubung

Jakarta (Komisi Yudisial) – Masih banyaknya pekerjaan rumah terkait penegakan hukum Indonesia membuat lahir istilah yang populer di masyarakat, yakni no viral no justice. Hal ini karena ada persepsi publik yang percaya bahwa penegakan hukum tidak akan diselesaikan jika belum viral. “Sekarang bahkan bukan lagi eranya no viral no justice, tapi

Jakarta (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) diberikan tugas melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim. Namun, KY tidak dapat melakukan operasi tangkap tangan (OTT) karena bukan aparat penegak hukum melainkan pengawas etika hakim.  Kepala Pusat Analisis dan Layanan Informasi KY Juma'in menjelaskan jika ada hakim yang melanggar Kode Etik dan

Jakarta (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) terus mengupayakan pelayanan publik dilakukan dengan efisiensi anggaran. Layanan publik tersebut meliputi penerimaan laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), pemantauan persidangan, dan advokasi hakim.  KY menerima 1.202 laporan dan 1.072 tembusan, serta 966 pemantauan persidangan sepanjang tahun 2024. Pada Januari

Jakarta (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) memenuhi undangan rapat Kerja Komisi III DPR dalam rangka meminta masukan terkait substansi Hukum Acara Pidana, Senin (10/02/2025) di Gedung DPR, Jakarta. Ketua KY Amzulian Rifai yang didampingi Anggota KY Joko Sasmito dan Binziad Kadafi menjelaskan bahwa ada 11 catatan terhadap perubahan Kitab