Solo (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) menggelar Diskusi Publik bertajuk “Penguatan Kewenangan dan Kelembagaan Komisi Yudisial sebagai Penyempurna Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka, Berintegritas, dan Berkeadilan” di Solo, Rabu (23/9/2026).

Diskusi publik ini menjadi ruang dialog dengan berbagai pemangku kepentingan untuk menghimpun pandangan, gagasan, kritik, dan rekomendasi dari akademisi, praktisi hukum, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta pihak-pihak yang memiliki perhatian terhadap penguatan sistem peradilan di Indonesia.

“Reformasi peradilan tidak dapat dilakukan oleh satu lembaga secara sendiri-sendiri. Diperlukan sinergi seluruh elemen bangsa, termasuk kalangan akademisi, organisasi profesi, tokoh agama, masyarakat sipil, dan lembaga negara, untuk membangun sistem peradilan yang semakin bersih, transparan, akuntabel, dan berkeadilan,” jelas Sekretaris Jenderal KY Mulyadi.

Menurut Mulyadi, diskusi ini berangkat dari pandangan bahwa KY memiliki posisi penting dalam mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka. Karena itu, penguatan kewenangan dan kelembagaan KY perlu ditempatkan sebagai bagian dari upaya menyempurnakan sistem kekuasaan kehakiman secara keseluruhan.

Namun demikian, KY masih menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, baik yang bersifat normatif, kelembagaan, maupun implementatif.

“Diskusi publik ini diharapkan menghasilkan masukan strategis mengenai penguatan kedudukan, kewenangan, dan kelembagaan KY, termasuk dalam aspek pengawasan perilaku hakim, penegakan kode etik hakim, efektivitas pelaksanaan rekomendasi, penguatan hubungan kelembagaan dengan Mahkamah Agung, serta pengembangan kapasitas organisasi KY,” tambah Mulyadi.

Diskusi publik ini menghadirkan sejumlah narasumber, yaitu Anggota KY Andi Muhammad Asrun, Ketua Badan Legislasi DPR Bob Hasan, Guru Besar Universitas Muhammadiyah Surakarta Aidul Fitriciada Azhari, Ketua Komisi Hukum dan HAM MUI Suparji Ahmad, serta tokoh agama Habib Ali bin Abubakar Alatas.

Selain di Solo, diskusi publik serupa juga akan diselenggarakan di Makassar, Palembang, dan Jakarta sebagai bagian dari upaya KY menghimpun perspektif dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan dalam penguatan kewenangan dan kelembagaan KY. (KY/Festy)