Berita

Gorontalo (Komisi Yudisial) - Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Yudisial (KY) bersinergi dengan seluruh elemen masyarakat, termasuk jejaring KY. Sinergi ini penting dilakukan dalam rangka pengawasan terhadap peradilan di Indonesia sehingga cita-cita mewujudkan peradilan yang bersih dan berintegritas  dapat terwujud.   “Sinergitas dengan jejaring menjadi sangat penting untuk dibangun, baik dengan pemerintah kota atau

Jakarta (Komisi Yudisial) – Wakil Ketua Komisi Yudisial (KY) Sukma Violetta membuka secara resmi seminar Perempuan dan Pengawasan terhadap Lembaga/Aparat Penegak Hukum: Peran Perempuan dalam Penyelenggaraan Negara, Senin (30/4) di Auditorium KY, Jakarta.   Perempuan Indonesia memegang peran signifikan dalam setiap tahapan penyelenggaraan negara, yaitu sejak tahapan pembentukan undang-undang (UU), implementasi UU,

Lombok Tengah (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) menggelar Sarasehan Hukum “Pembudayaan Hukum di Masyarakat”, Sabtu (28/4) di Kantor Kecamatan Praya Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB). Kegiatan ini merupakan rangkaian dalam Program Peningkatan Integritas Hakim (PPIH) untuk menumbuhkan kesadaran hukum.   Hadir mewakili KY adalah Kepala Pusat Analisis dan Layanan Informasi KY

Lombok Tengah (Komisi Yudisial) – Sepanjang Januari-April 2018, Komisi Yudisial (KY) menerima 586 laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) masuk 10 besar penerimaan laporan KEPPH terbanyak, yaitu sebanyak 16 laporan masyarakat.   Kepala Pusat Analisis dan Layanan Informasi KY Roejito menjelaskan

Samarinda (Komisi Yudisial) - Untuk memperkuat jaringan pemantauan peradilan di daerah, Penghubung Komisi Yudisial (KY) Wilayah Kalimantan Timur (Kaltim) selenggarakan pelatihan pemantauan untuk mahasiswa hukum di kantor Penghubung KY Kaltim, Samarinda, Jumat (27/4).   Hadir pada pelatihan tersebut 15 orang perwakilan mahasiswa dari beberapa universitas yang ada di Samarinda, di antaranya Universitas

Banten (Komisi Yudisial) – Dalam rangka penguatan kelembagaan, Komisi Yudisial (KY) menggandeng  Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar diskusi “Konsolidasi KY-MA-KPK dalam rangka Sinergisitas untuk Mewujudkan Peradilan Bersih”, Kamis (26/4) di Pengadilan Tinggi (PT) Banten, Serang. Diskusi itu dihadiri hakim tinggi, hakim tinggi agama, pimpinan pengadilan negeri,

Jakarta (Komisi Yudisial) - Dalam melakukan pengawasan terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), ada serangkaian tahapan yang dilakukan Komisi Yudisial (KY) dalam penanganan laporan masyarakat. Tahapan tersebut meliputi registrasi dan verifikasi, pemeriksaan, sidang panel dan pleno hingga penjatuhan sanksi.   Hal tersebut dijelaskan Tenaga Ahli (TA) KY Totok

Manado (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) merupakan lembaga mandiri yang melakukan pengawasan eksternal terhadap hakim. Namun, pengawasan yang dilakukan KY hanya terkait dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Terkait pertimbangan yuridis dan substansi putusan hakim, KY dan Mahkamah Agung (MA) tidak berwenang melakukan pengawasan tersebut.   “Jika terkait

Semarang (Komisi Yudisial) - Puluhan mahasiswa Kelompok Studi Masalah Ekonomi dan Sosial Universitas Diponegoro (Kesmes Undip) berkunjung ke kantor Penghubung Komisi Yudisial (KY) Wilayah Jawa Tengah (Jateng), Jumat (20/4). Kunjungan ini dilakukan untuk mengenal lebih dekat dengan KY.   “Kesmes Undip sengaja memilih PKY Jateng untuk mendapatkan tambahan wawasan di bidang hukum

Bandung (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) berharap tidak ada lagi hakim yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Untuk itu, KY akan meningkatkan sinergi dengan Mahkamah Agung (MA) dan KPK dalam rangka pencegahan.   “Kita akan mengedepankan pencegahan, mengingatkan kita semua agar problem yang ada pada dunia