Berita
-
Anggota KY Menjadi Pansel Hakim MK
Jakarta (Komisi Yudisial) - Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi Komisi Yudisial (KY) Sukma Violetta menjadi Anggota Panitia Seleksi (pansel) Hakim Mahkamah Konstitusi (MK). Presiden Joko Widodo, Senin (16/4/2018), meneken surat Keputusan Presiden Nomor 71 Tahun 2018 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Hakim Mahkamah Konstitusi. Melalui Keppres itu, Presiden menunjuk lima
-
Ulang Tahun ke-13, Ketua KY Minta Jajaran Setjen KY Tingkatkan Pelayanan Publik
Jakarta (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) menggelar peringatan 13 Tahun KY bertema Energi Baru untuk Kerja Optimal di Auditorium KY lantai 4, Jakarta, Senin (13/8). Ketua KY Jaja Ahmad Jayus dalam sambutannya mengatakan, jumlah laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) dari tahun ke tahun
-
KY Minta Hakim Jaga Independensi di Tahun Politik 2019
Jakarta (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) mengimbau agar hakim dapat terus menjaga independensi dan netralitas dalam menjalankan perilaku kedinasan (tugas yudisialnya) maupun perilaku di luar tugas kedinasannya pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. “Di dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim secara tegas menyebutkan, hakim tidak boleh menjadi pengurus atau anggota
-
KY Usulkan 30 Hakim Dijatuhi Sanksi
Jakarta (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) mengusulkan penjatuhan sanksi kepada 30 orang hakim dari 18 berkas laporan yang dinyatakan terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Rekomendasi didominasi sanksi ringan, dengan pelanggaran KEPPH berupa bersikap tidak berperilaku adil, arif dan bijaksana, serta tidak menjunjung tinggi harga diri. Hal
-
KY Tindaklanjuti 48 Berkas Laporan Masyarakat
Jakarta (Komisi Yudisial) – Juru Bicara Komisi Yudisial (KY) Farid Wajdi menyatakan, ada 48 berkas laporan yang dinyatakan dapat ditindaklanjuti pada Januari-Juni 2018, sedangkan 76 berkas laporan masuk dalam kategori tidak dapat ditindaklanjuti. “Data di atas menunjukkan, sebagian besar laporan tidak dapat ditindaklanjuti. Faktor utama laporan tidak dapat ditindaklanjuti adalah karena
-
Semester Awal 2018, KY Terima 792 Laporan Masyarakat
Jakarta (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) menerima sebanyak 792 laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), dan 659 surat tembusan pada Semester I Tahun 2018. Hal tersebut diungkapkan oleh Anggota KY Farid Wajdi dalam diskusi media pemaparan Penanganan Laporan Masyarakat Semester l Tahun 2018
-
Jelang Pemilu, KY Siap Jaga Independensi Hakim
Jakarta (Komisi Yudisial) – Ketua Komisi Yudisial (KY) Jaja Ahmad Jayus didampingi Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi KY Farid Wajdi melakukan temu dan diskusi dengan media, Rabu (01/08) di Restoran Bumbu Desa, Jakarta Pusat. Selain memperkenalkan Pimpinan KY yang baru, dalam pertemuan tersebut juga menginformasikan program unggulan
-
Wakil Presiden Terima Kunjungan Pimpinan KY
Jakarta (Komisi Yudisial) - Ketua Komisi Yudisial (KY) Jaja Ahmad Jayus didampingi Wakil Ketua KY Maradaman Harahap dan Anggota lainnya melakukan audiensi dengan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (1/8). Selain mengenalkan Ketua dan Wakil Ketua KY yang baru, audiensi tersebut juga membahas tentang peran serta
-
Pimpinan KY Audiensi ke Pimpinan MA
Jakarta (Komisi Yudisial) - Ketua Komisi Yudisial (KY) Jaja Ahmad Jayus, Wakil Ketua KY Maradaman Harahap, Anggota KY lainnya, serta para pejabat struktural melakukan kunjungan ke Mahkamah Agung (MA). Audiensi diterima langsung oleh Ketua MA M. Hatta Ali yang didampingi para Ketua Kamar MA beserta jajaran lainnya di Gedung MA,
-
Perjalanan 20 Tahun Reformasi Peradilan: Menegaskan Hakim sebagai Pejabat Negara dan Konsekuensinya
Bandung (Komisi Yudisial) - Sejak reformasi peradilan digulirkan 20 tahun silam, masih banyak hal yang perlu dibenahi. Salah satunya adalah perubahan status jabatan hakim dari pegawai negeri sipil (PNS) menjadi pejabat negara. Namun, hingga kini belum ada regulasi yang mengaturnya. Rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim (RUU JH) yang menawarkan pola manajemen