Berita

Yogyakarta (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) telah menyelesaikan seleksi calon hakim agung (CHA) Tahun 2021. Adapun hasilnya terpilih tujuh calon hakim agung yang disetujui Komisi III DPR RI. Mereka adalah H. Dwiarso Budi Santiarto, Jupriyadi, Prim Haryadi, Suharto, S.H., M.Hum., Yohanes Priyana, H. Haswandi, dan Brigjen TNI Tama Ulinta Br

Jakarta (Komisi Yudisial) -  Komisi Yudisial (KY) telah menerima 115 laporan masyarakat terkait perkara pertanahan pada 2019-2021. Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi KY Sukma Violetta menyatakan, KY menerima aduan perkara pertanahan paling banyak dari DKI Jakarta. Disusul Jawa Timur,  Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara.   "KY telah menerima

Jakarta (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) menaruh perhatian terhadap kasus-kasus sengketa pertanahan. Terutama kasus yang ditenggarai melibatkan jaringan mafia tanah yang bekerja secara sistematis dan terorganisir dari hulu sampai ke hilir.   Ketua KY Mukti Fajar Nur Dewata menyatakan, “KY akan mengambil langkah dan upaya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Salah

Jakarta (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) menyelenggarakan Seminar Nasional “Peran Komisi Yudisial dalam Mengawasi Silang Sengkarut Kasus Tanah di Pengadilan” pada Kamis (07/10), secara virtual. Seminar menghadirkan pembicara Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil, Anggota KY Sukma Violetta, Hakim Agung Pri Pambudi Teguh, Pakar Hukum Agraria

Semarang (Komisi Yudisial) – Anggota Komisi Yudisial (KY) Joko Sasmito dan Binziad Kadafi bersama melakukan media visit ke Kantor Redaksi Suara Merdeka di Semarang, pada Kamis (30/09). Rombongan KY diterima secara langsung oleh Pemimpin Redaksi Gunawan Permadi dan jajaran redaksi.   Dalam kesempatan tersebut, Kadafi menjelaskan bahwa KY lahir dari nuansa Reformasi 1998. Desakan perubahan yang digaungkan salah satunya adalah mengenai

Semarang (Komisi Yudisial) – Ketua Dewan Kehormatan Peradi Semarang Dwi Saputra menjelaskan bahwa istilah perbuatan merendahkan kehormatan hakim mulai dikenal sejak 1987. Saat itu, seorang advokat senior Adnan Buyung Nasution (Alm) dikenai tuduhan contempt of court (penghinaan atas lembaga peradilan) di saat membela terdakwa kasus subversi HR Dharsono.    Kesalahan yang ditimpakan kepadanya terjadi saat beliau

Semarang (Komisi Yudisial) – Peradilan sering disebut sebagai benteng terakhir dalam penegakan hukum karena menjadi harapan yang paling terakhir bagi pencari keadilan. Namun, benteng tersebut kadang diterobos dengan kepentingan pribadi dari oknum aparat penegak hukum.   “Karena kurangnya kesadaran hukum serta lemahnya sistem protokol persidangan dan keamanan, maka muncul perbuatan merendahkan kehormatan hakim,” beber  AKBP H Sugeng Tiyarto, selaku Kabag Wassidik

Semarang (Komisi Yudisial) – Kurangnya kepercayaan publik terhadap dunia peradilan merupakan salah satu akar dari permasalahan timbulnya tindakan perbuatan merendahkan kehormatan hakim. Krisis kepercayaan publik ini sangat berpengaruh terhadap integritas dan kewibawaan peradilan sebagai benteng terakhir untuk mendapatkan keadilan. Beberapa kejadian perbuatan merendahkan kehormatan hakim cukup banyak terjadi di Indonesia, bahkan di

Semarang (Komisi Yudisial) - Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Pramodana Kumara Kusumah Atmadja menyampaikan bahwa wibawa dan martabat peradilan adalah cerminan moral suatu masyarakat. Untuk itu, seharusnya bukan saja dijaga oleh badan peradilan, tetapi selayaknya dijaga bersama oleh aparat penegak hukum, pihak berperkara, dan masyarakat umum yang punya andil dalam menjaga

Semarang (Komisi Yudisial) - Tindakan melawan hukum di pengadilan masih marak terjadi. Sebut saja contohnya, penembakan dengan menggunakan senjata angin laras panjang oleh pelaku yang berperkara pembagian harta gono gini di Pengadilan Agama Sragen dan pengrusakan sarana pengadilan di Pengadilan Negeri Muara Mulian, dan bentuk ancam keamanan hakim lainnya.    Anggota Komisi Yudisial