Berita

Yogyakarta (Komisi Yudisial) - Kehadiran Komisi Yudisial (KY) untuk menjawab kegelisahan publik yang menginginkan peradilan bersih dan agung. KY yang diberi amanat sebagai penyangga, penyeimbang, katalisator dan penegak etik sehingga tercipta checks and balances kekuasaan kehakiman.    "KY berfungsi sebagai gerakan afirmatif yaitu sebagai penyangga, penyeimbang, katalisator dan penegak etik," tutur Ketua Bidang

Yogyakarta (Komisi Yudisial) - Pakar komunikasi publik Effendi Gazali mengingatkan para hakim agar tidak asal meneruskan dan membagi pesan yang didapatkan ke media sosial. Hakim juga harus berhati-hati dalam menggunakan  emotikon dan emoji.   "Hakim jangan gampang melakukan forward pesan atau postingan orang lain. Semarah apapun hakim tetap harus menutup pesan dengan baik,"

Yogyakarta (Komisi Yudisial) - Kode etik secara tegas melarang seorang hakim untuk mengomentari putusan sesama hakim. Hal ini dilakukan untuk menjaga menjaga keseimbangan antara independensi dan akuntabilitas yudisial.   "Hakim tidak boleh menggunakan media sosial untuk kepentingan pribadi ataupun orang lain. Hakim juga tidak boleh memberikan komentar pandangan politiknya," ungkap Ketua Komisi Yudisial

Lampung (Komisi Yudisial) - Ketua Bidang Rekrutmen Hakim Komisi Yudisial (KY) Maradaman Harahap berharap media massa dapat membantu KY dalam melaksanakan wewenang dan tugas. Hal ini mengingat media massa sebagai mitra KY yang sangat strategis dalam memberikan informasi kepada masyarakat .   "Media dapat membantu tugas dan wewenang KY dengan cara memberikan pemberitaan

Lampung (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) diberikan tugas untuk menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Proses penerimaan ini merupakan tahapan awal dalam proses penanganan laporan yang dilakukan KY.   "Prinsip penanganan laporan masyarakat oleh KY mengandung asas cepat, tepat, cermat, tuntas, dapat dipertanggungjawabkan, dan transparan,"

Lampung (Komisi Yudisial) - Salah satu tugas Komisi Yudisial (KY) yang diamanatkan undang-undang adalah memutus benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KY). Jika terbukti, KY akan menyampaikan usul penjatuhan sanksi kepada Mahkamah Agung (MA) terhadap hakim terlapor yang melanggar KEPPH. Ada tiga jenis sanksi, yaitu

Bogor (Komisi Yudisial) – Ketua Bidang Rekrutmen Hakim Komisi Yudisial (KY) secara resmi membuka seleksi tahap III calon hakim ad hoc Hubungan Industrial di Mahkamah Agung (MA), Senin (27/11) di di Gedung Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung (Balitbang Diklat Kumdil MA), Megamendung, Bogor,

Jakarta (Komisi Yudisial) – Menanggapi ekspose media terhadap profesi hakim, Ketua Bidang Sumber Daya Manusia, Advokasi, Hukum, Penelitian dan Pengembangan Komisi Yudisial (KY) Sumartoyo berinisiatif melakukan kunjungan ke Kantor Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat di Jakarta, pada Jumat (24/11). Sumartoyo datang disambut oleh Ketua KPI Pusat Yuliandre Darwis, Anggota KPI Pusat

Jakarta (Komisi Yudisial) – Ketua Bidang Rekrutmen Hakim Komisi Yudisial (KY) Maradaman Harahap mengumumkan secara resmi penerimaan usulan Calon Hakim Agung (CHA) Periode II Tahun 2017. KY mencari enam CHA untuk mengisi kamar perdata (dua orang), kamar pidana (satu orang), kamar militer (dua orang) dan kamar tata usaha negara (satu orang,

Bogor (Komisi Yudisial) - Puluhan pimpinan pengadilan tingkat pertama dari berbagai daerah mengikuti pelatihan pemaknaan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (Hakim), Senin (13/11) di Bogor, Jawa Barat. Program ini merupakan pilot project pelatihan untuk pimpinan pengadilan di tahun 2018.    "Meski materi yang diberikan adalah materi-materi untuk masa kerja 8 s.d.