Berita

irebon (Komisi Yudisial) – Pancasila memiliki dua dimensi, yaitu sebagai sumber dari segala sumber hukum dan sebagai dasar etika. Dalam kaitan itu, Pancasila mendasari etika berbangsa yang tertuang dalam Tap MPR Nomor VI/MPR/2001. Komisi Yudisial (KY) yang diamanatkan undang-undang untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim berperan dalam

Medan (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) yang diamanatkan undang-undang sebagai pengawas ekternal hakim memberi beberapa catatan terkait Rancangan Undang-undang Jabatan Hakim (RUU JH) yang sedang digodok Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Dari draft yang ada, di antaranya terdapat reduksi sebagian besar peran strategis KY.   Hal tersebut disampaikan Ketua Bidang

Medan (Komisi Yudisial) - Ketua Bidang Hubungan Antara Lembaga dan Layanan Informasi Komisi Yudisial (KY) Farid Wajdi dan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Saidurrahman menandatangani nota kesepahaman (MoU) sebagai wujud kemitraan dalam mewujudkan peradilan bersih, Kamis (16/06) di Aula Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera

Jakarta (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) menerima puluhan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (FH UII) Yogyakarta beserta 8 mahasiswa student exchange dari Internasional Islamic School Malaysia di Gedung KY, Jakarta, Selasa (14/06). Tenaga ahli KY Totok Wintarto menyambut kedatangan dua rombongan tersebut.   Sesuai amanat undang-undang, KY berwenang untuk menjaga dan

Jakarta (Komisi Yudisial) - Momentum bulan Ramadhan dimanfaatkan Komisi Yudisial (KY) untuk meningkatkan sinergi dengan media massa. KY mengundang media massa yang terlibat aktif proses liputan di KY untuk bersilaturahmi sekaligus berbuka puasa bersama.    "Bagaimanapun KY sangat membutuhkan peran media massa dalam mewujudkan tugas dan wewenang KY agar tepat sasaran dan sampai

Jakarta (Komisi Yudisial) – Sekretariat Bersama Kodifikasi Undang-Undang Pemilu (Sekber KUUP) mengunjungi Gedung Komisi Yudisial (KY), Jumat (10/6) untuk meminta masukan dari stakeholder terkait upaya mengkodifikasi UU Pemilu yang tersebar di beberapa peraturan saat ini. Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi Komisi Yudisial (KY) Farid Wajdi yang mewakili KY

Semarang (Komisi Yudisial) - Amandemen Undang-undang Dasar (UUD) tahun 1945 pasal 24 telah menegaskan bahwa sebuah sistem kekuasaan kehakiman bersifat mandiri dan merdeka, tetapi peran dan keterlibatan masyarakat untuk mewujudkan hal tersebut sangat dibutuhkan.    Hal tersebut disampaikan Dosen Universitas Semarang Muhammad Junaidi dalam penyuluhan hukum kepada masyarakat dengan tema “Kesadaran Hukum dalam

Jakarta (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) secara resmi mengumumkan kelulusan 19 orang yang terdiri dari  15 orang calon hakim agung (CHA) dan 4 orang calon hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Mahkamah Agung (MA) pada seleksi tahap III yang terdiri dari seleksi kesehatan dan kepribadian. Pengumuman tersebut dibacakan

Semarang (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) bekerja sama dengan kelurahan Kemijen Semarang menggelar penyuluhan hukum kepada masyarakat dengan tema “Kesadaran Hukum dalam Kehidupan Sehari-hari" di aula Kelurahan Kemijen, Semarang, Jumat (10/6).    Penyuluhan hukum merupakan salah satu kegiatan dalam rangka Program Peningkatan Integritas Hakim (PPIH). Hadir sebagai narasumber dalam penyuluhan, Dosen Universitas

Jakarta (Komisi Yudisial) – Pemerintah berencana akan memotong anggaran Komisi Yudisial (KY) sebesar 25,88 persen dari pagu anggaran sebesar Rp 148.874.879.000 atau sebesar Rp 38,5 miliar di RAPBNP 2016. Akibat pemotongan anggaran tersebut, terdapat kegiatan penting dan menyangkut layanan kepada masyarakat dan stakeholder KY terpaksa tidak dapat dilaksanakan. Ada pula beberapa