Berita

Jakarta (Komisi Yudisial) – Sebagai lembaga penjaga dan penegak etika bagi para hakim di seluruh Indonesia, Komisi Yudisial (KY) membutuhkan dukungan dari seluruh elemen masyarakat. KY meminta masyarakat, terutama organisasi seperti Muhammadiyah, untuk mengawasi hakim dengan memantau persidangan agar peradilan di Indonesia semakin baik dan bersih. Hal ini karena komitmen KY

Bukittinggi (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) merupakan lembaga etik, bukan lembaga penegak hukum. Keputusan yang dihasilkan KY bersifat etik sehingga tidak mengikat secara hukum, tetapi mengikat secara kepantasan dan kepatutan. Hal itu disampaikan Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi KY Farid Wajdi saat memberikan kuliah umum bertema Urgensi Etika

Jakarta (Komisi Yudisial) – Sesuai amanat undang-undang, Komisi Yudisial (KY) bertugas menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Selama masih dalam tahap penanganan laporan masyarakat, KY wajib menjaga kerahasiaan identitas hakim terlapor demi menjaga kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. “Selama pemeriksaan hingga sidang pleno,

Jakarta (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) menerima 1060 laporan masyarakat pada periode 1 Januari – 29 April 2016, yang terdiri 488 laporan masyarakat yang diterima dan 572 surat tembusan. Berdasarkan jenis perkara, perdata dan pidana menjadi laporan masyarakat terbanyak yang dilaporkan ke KY, diikuti Tata Usaha Negara dan Tindak Pidana

Jakarta (Komisi Yudisial) – Wakil Ketua Komisi Yudisial (KY) Sukma Violetta menghadiri Pengucapan Sumpah Jabatan Muhammad Syarifuddin sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA) Bidang Yudisial di Istana Negara, Selasa (3/5). Syarifuddin menggantikan pejabat sebelumnya, yakni Mohammad Saleh yang memasuki masa pensiun pada 1 Mei 2016. Syarifuddin terpilih sebagai Wakil Ketua MA

Mataram (Komisi Yudisial), Penghubung Komisi Yudisial (PKY) Nusa Tenggara Barat, berkreasi dalam mengenalkan dunia peradilan kepada masyarakat.  Bekerjasama dengan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Lombok Utara (KLU), Aliansi Jurnalis Independen (AJI) MataraM serta Sekolah Pedalangan Wayang Sasak, PKY NTB menyelenggarakan Kampanye Peradilan Bersih, dengan pendekatan budaya yakni menggelar pertunjukan Wayang Sasak,

Makassar (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas hakim dalam menjalankan fungsinya tidak bisa melakukan secara maksimal tanpa bantuan dari masyarakat. Dikarenakan Komisi Yudisial hanya ada di pusat pemerintahan, sedangkan hakim yang berada di badan peradilan ada di seluruh wilayah nusantara. Kondisi ini menyulitkan KY dalam menjalankan tugas pengawasan secara

Jakarta  (Komisi Yudisial) - Wakil Ketua Komisi Yudisial (KY) Sukma Violetta dan Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi KY Farid Wajdi menerima audiensi dari Koalisi Pemantau Peradilan (KPP), Jumat (29/4) di Ruang Pimpinan KY, Jakarta.   KPP merupakan gabungan dari beberapa LSM, yaitu Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI

Makassar (Komisi Yudisial)  - Pengaduan masyarakat yang masuk ke Komisi Yudisial masih didominasi masalah teknis yudisial. Padahal Komisi Yudisial tidak mengurusi masalah teknis yudisial, melainkan murni soal etik perilaku Hakim. Keterangan ini diungkapkan Joko Sasmito  dengan Sumartoyo, ketika melakukan pertemuan dengan Hakim Pengadilan Negeri, Hakim Pengadilan Agama dan Hakim Pengadilan Tata

Makassar (Komisi Yudisial) - Jejaring yang bergerak di bidang hukum dan kemasyarakatan di Makassar berharap Komisi Yudisial (KY)  lebih proaktif dalam menjalankan kewenangannya. Hal ini sesuai dengan tugas fungsi KY, terutama berhubungan dengan penegakkan etika dan martabat Hakim.   Hal tersebut terungkap dalam pertemuan antara Jejaring dan Anggota KY, yakni  Sumartoyo  dan Joko