Berita
-
KY Gelar Seleksi Kualitas Calon Hakim Agung 2017
Bogor (Komisi Yudisial) - Memasuki tahap kedua Seleksi Cal on Hakim Agung Tahun 2017, Komisi Yudisial (KY) menggelar seleksi kualitas calon hakim agung (CHA) pada Rabu-Kamis, 26-27 April 2017 di Badan Penelitian Pengembangan Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, Megamendung Bogor, Jawa Barat. Seleksi ini di likuti 82 peserta dari
-
Forum Dekan FH PTM se-Indonesia Dukung Akuntabilitas Peradilan
Medan (Komisi Yudisial) - Forum Dekan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Muhammadiyah (FH PTM) se-Indonesia dan Koalisi Masyarakat Sipil se-Sumatera Utara mendeklarasikan dukungan publik untuk terwujudnya akuntabilitas peradilan yang sesungguhnya. Deklarasi dukungan publik tersebut dibacakan oleh Ketua Forum Dekan FH PTM se-Indonesia Trisno Raharji, Selasa (25/4) di Aula Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera
-
Shared Responsibility Bukan Intervensi, Melainkan Bentuk Kontrol
Medan (Komisi Yudisial) - Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Bidang Hukum, HAM, dan Kebijakan Publik M. Busyro Muqoddas mengkritisi pentingnya kontrol publik terhadap lembaga peradilan agar dapat berjalan independen dan akuntabel. Terhadap seleksi calon hakim, maka publik memiliki hak agar terjaminnya proses seleksi yang akuntabel. "Sehingga perlu langkah bijak dari Mahkamah
-
KY Minta Semua Pihak Beri Perhatian pada RUU JH
Medan (Komisi Yudisial) - Rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim (RUU JH) saat ini masih dibahas oleh pemerintah. Komisi Yudisial (KY) berharap agar semua pihak terus memantau dan memberi perhatian agar pekembangan pembahasan RUU JH dapat diselesaikan. "Dalam RUU JH ini ada isu yang perlu mendapatkan perhatian banyak pihak terkait independensi dan akuntabilitas
-
Pelatihan Pemantapan dan Pemaknaan KEPPH Resmi Ditutup
Bogor (Komisi Yudisial) – Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial (KY) Danang Wijayanto menutup kegiatan Pemantapan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) bagi Hakim dengan Masa Kerja 0-8 Tahun di Puri Avia – Athalia Hotel & Conference Resort, Kamis malam (20/4). “Kami bahagia hakim sangat mengapresiasi kegiatan yang kami adakan ini. Karena
-
Berbasis Online, Jurnal Yudisial Gunakan OJS
Medan (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) dan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (FH UMSU) mengadakan Pelatihan dan Peluang Penulisan Jurnal Ilmiah KY, Sabtu (22/4) di Aula Kampus Pascasarjana UMSU, Medan. Mitra Bestari Jurnal Yudisial Shidarta berbagi tip kepada puluhan dosen FH di wilayah Sumatera Utara agak dapat mempublikasikan
-
Dosen FH di Sumut Ditantang Menulis di Jurnal Yudisial
Medan (Komisi Yudisial) - Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi Komisi Yudisial (KY) Farid Wajdi mengajak para dosen Fakultas Hukum (FH) di wilayah Sumatera Utara (Sumut) untuk meningkatkan aktualisasi diri dengan menulis di jurnal ilmiah. Sebagai bentuk kerja sama kelembagaan, Komisi Yudisial (KY) bekerja sama dengan Fakultas Hukum
-
KY Minta Media Massa Pantau Perkembangan RUU JH
Jakarta (Komisi Yudisial) - Ketua Komisi Yudisial (KY) Aidul Fitriciada Azhari didampingi Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi KY Farid Wajdi bersilaturahmi dengan redaksi Hukumonline.com, Kamis (20/4), Jakarta. Dalam kunjungannya tersebut, Aidul menjelaskan tujuan kedatangan KY ke redaksi Hukumonline.com untuk berdiskusi terkait isu-isu kelembagaan, termasuk Rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim
-
Hakim Diminta Memenuhi Empat Kualitas
Bogor (Komisi Yudisial) – Bersamaan dengan pelaksanaan Pemantapan Kode Epik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) bagi Hakim dengan Masa Kerja 0-8 Tahun, Komisi Yudisial (KY) juga menyelenggarakan kegiatan Pemaknaaan KEPPH bagi Hakim dengan Masa Kerja 8-15 Tahun, Selasa (18/4) di Puri Avia – Athalia Hotel & Conference Center, Cisarua, Bogor.
-
Lulusan FH Perguruan Tinggi Islam Dapat Diperhitungkan
Malang (Komisi Yudisial) - Ketua Komisi Yudisial (KY) Aidul Fitriciada Azhari berpendapat bila kualitas lulusan Fakultas Hukum perguruan tinggi Islam dapat diperhitungkan. Asalkan para lulusan tersebut memenuhi empat kompetensi. Aidul menyebut empat kompetensi minimal tersebut adalah pengetahuan hukum, keterampilan hukum, penalaran hukum, dan etika profesional. “Khusus untuk keterampilan hukum yang di dalamnya