Berita
-
Calon hakim ad hoc di MA Erwin: Hakim Wajib Berikan Pertimbangan Hukum Bermutu
Jakarta (Komisi Yudisial) - Peserta kedua wawancara terbuka calon hakim ad hoc Hubungan Industrial di MA adalah Erwin yang merupakan hakim ad hoc Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi. Erwin mendapat pertanyaan terkait gagasan untuk perbaikan dunia peradilan, khususnya di bidang perselisihan hubungan industrial. Menurut Erwin yang telah menjabat selama 10 tahun sebagai hakim ad hoc PHI
-
Calon Hakim ad hoc Endang Susilowati: Persoalan Konflik Buruh dengan Pengusaha Diselesaikan dengan Dialog Sosial
Jakarta (Komisi Yudisial) – Memasuki hari pertama wawancara terbuka Calon Hakim ad hoc Hubungan Industrial di Mahkamah Agung (MA), hadir sebagai peserta pertama adalah Endang Susilowati. Endang yang berprofesi sebagai advokat merupakan perwakilan dari unsur Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) ditanya soal cara menyelesaikan konflik antara buruh dan pengusaha. “Bilamana Anda terpilih sebagai hakim ad hoc Hubungan
-
KY Gelar Wawancara Calon Hakim ad hoc Hubungan Industrial di MA
Jakarta (Komisi Yudisial) – Ketua Komisi Yudisial (KY) Aidul Fitriciada Azhari secara resmi membuka wawancara terbuka calon hakim ad hoc Hubungan Industrial di Mahkamah Agung (MA), Selasa (16/1) di Auditorium KY, Jakarta. Wawancara terbuka akan dilaksanakan selama tiga hari, yaitu sejak 16-18 Januari 2018 yang diikuti oleh 14 calon hakim ad hoc Hubungan Industrial di MA.
-
Laporan KY Wajib Penuhi Syarat Administrasi dan Substansi
Jakarta (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) menerima sebanyak 1.473 laporan masyarakat dan 1.546 surat tembusan sepanjang 2017. Namun, tidak semua laporan dapat dilakukan proses sidang pemeriksaan panel atau pleno. Laporan yang masuk perlu diverifikasi kelengkapan persyaratan administrasi dan substansi untuk dapat diregistrasi. KY menyatakan laporan yang memenuhi persyaratan ada
-
Sepanjang 2017, KY Terima 1.473 Laporan Masyarakat
Jakarta (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) menerima sebanyak 1.473 laporan masyarakat dan 1.546 surat tembusan sepanjang 2017. Wilayah pengadilan yang terbanyak melaporkan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) adalah DKI Jakarta. Rincian 10 provinsi yang terbanyak melaporkan dugaan pelanggaran KEPPH ke KY secara berturut-turut adalah DKI Jakarta sebanyak
-
KY Buka Tambahan Usulan CHA Periode II Tahun 2017
Jakarta (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) membuka tambahan usulan calon hakim agung (CHA) Periode II Tahun 2017 untuk mengisi 2 posisi hakim agung yang kosong. Penerimaan usulan ini merupakan tambahan seleksi sebelumnya untuk mengisi posisi 6 hakim agung. “Seleksi tambahan ini untuk mengisi 2 hakim agung di kamar Perdata sebanyak
-
Seleksi Tahap III, KY Loloskan 14 Calon Hakim ad hoc Hubungan Industrial di MA
Jakarta (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) mengumumkan kelulusan 14 calon hakim ad hoc Hubungan Industrial di Mahkamah Agung (MA) pada Seleksi Tahap III Calon Hakim ad hoc Hubungan Industrial di MA Tahun 2017. Mereka yang lolos seleksi kesehatan dan kepribadian berasal dari unsur Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) sebanyak 5 orang
-
Lakukan Pelanggaran KEPPH, 31 Hakim Diberhentikan dalam MKH
Jakarta (Komisi Yudisial) – Majelis Kehormatan Hakim (MKH) yang digelar sejak tahun 2009-2017 telah menjatuhkan hukuman berupa pemberhentian tetap terhadap 31 orang hakim. Selain itu, sebanyak 16 orang hakim dijatuhi sanksi berupa nonpalu 3 bulan sampai dengan 2 tahun, 1 orang dijatuhi sanksi ringan berupa teguran tertulis, dan 1 orang mengundurkan
-
Kasus Suap dan Gratifikasi Mendominasi Sidang MKH
Jakarta (Komisi Yudisial) – Sepanjang tahun 2017, marak operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap aparatur pengadilan, termasuk hakim. Hal itu tentu saja menjadi catatan kelam bagi dunia peradilan mengingat hakim seharusnya dapat menjaga kewibawaan dan keluhuran martabat. “Untuk itu, KY mengajak untuk sama-sama menjauhi perilaku korupsi. Dengan menjadikan
-
Kado Akhir Tahun, KY Raih Peringkat IV Keterbukaan Informasi
Jakarta (Komisi Yudisial) - Sebagai kado akhir tahun, Komisi Yudisial (KY) meraih peringkat keempat pada Penganugerahan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi (KIP) Publik Tahun 2017 kategori Badan Publik Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian. Penganugerahan diserahkan oleh Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) Tulus Subardjono di hadapan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan para