Berita

Jakarta (Komisi Yudisial) - Peserta terakhir wawancara terbuka calon hakim ad hoc Hubungan Industrial di Mahkamah Agung (MA) adalah Zen Mutowali. Meskipun Zen belum memiliki pengalaman secara spesifik di bidang peradilan, tapi ia meyakinkan diri dapat memberikan kontribusi apabila dirinya menjabat sebagai hakim ad hoc Hubungan Industrial di Mahkamah Agung.   “Dari serikat pekerja, kami

Jakarta (Komisi Yudisial) – Peserta nomor urut 13 dalam wawancara terbuka calon hakim ad hoc Hubungan Industrial di Mahkamah Agung (MA) adalah Yoesoef Moesthafa. Pengalaman Yoesoef sebagai hakim ad hoc Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) di Pengadilan Negeri Semarang membuatnya memahami isu dan kendala yang terjadi selama menangani perkara perselisihan hubungan industrial. Menurutnya, sekitar

Jakarta (Komisi Yudisial) – Calon hakim ad hoc Hubungan Industrial di Mahkamah Agung (MA) kedua  yang mengikuti wawancara terbuka adalah Muhammad Haedir. Ia banyak menyoroti kelemahan Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2004  tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.   Haedir merasakan UU tersebut masih banyak celah kelemahan. Hal tersebut karena penegakan UU masih belum maksimal. Misalnya

Jakarta (Komisi Yudisial) – Memasuki hari terakhir wawancara terbuka calon hakim ad hoc Hubungan Industrial yang dilaksanakan Kamis (18/01) di Auditorium KY menghadirkan 4 calon dari unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Calon pertama yang diwawancara adalah Junaedi.   Hakim ad hoc PHI di PN Jakarta Pusat sejak tahun 2006-2016 ini baru saja memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum Universitas

Jakarta (Komisi Yudisial) - Juanda Pangaribuan menjadi calon hakim ad hoc Hubungan Industrial terakhir yang diwawancara di hari kedua. Calon yang sebelumnya telah lolos hingga tahap fit and proper test di DPR ini sempat ditanya terkait penolakan Komisi III DPR RI.   “Saya tidak tahu alasan secara pasti. Tapi menurut media massa, saya dan calon

Jakarta (Komisi Yudisial) - Calon hakim ad hoc Hubungan Industrial keempat yang diwawancara Hotlan Pardosi. Ia menjelaskan dua penyebab perselisihan antara pengusaha dan buruh.   “Pertama, ada sistem dalam perundang-undangan yang pada praktiknya tidak dilaksanakan. Misalnya terkait Upah Minimum Provinsi (UMP). Kedua, pengawasan dari Kementerian Tenaga Kerja tidak maksimal,” jelas Hotlan Pardosi, Rabu

Jakarta (Komisi Yudisial) – Peserta ketiga wawancara calon hakim ad hoc Hubungan Industrial di Mahkamah Agung (MA) adalah Hasan yang berprofesi sebagai advokat. Hubungan antara pengusaha dan pekerja seharusnya bermitra, bagaikan dua sisi mata uang. Keuntungan dan produktivitas harus seimbang sehingga perselisihan dapat diminimalisir.   “Saya prihatin karena seharusnya gerakan serikat buruh itu tidak perlu

Jakarta (Komisi Yudisial) – Peserta kedua wawancara calon hakim ad hoc Hubungan Industrial adalah Ganang yang merupakan perwakilan dari unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB). Ganang ditanya pendapatnya terkait perselisihan antara pengusaha dan kerja di pengadilan hubungan industrial (PHI). Menurutnya, perselisihan yang muncul di PHI disebabkan kurang kesadaran dari pelaku usaha dan pekerja juga

Jakarta (Komisi Yudisial) – Wawancara terbuka calon hakim ad hoc Hubungan Industrial di Mahkamah Agung (MA) memasuki hari kedua, Rabu (17/01) di Auditorium KY. Calon pertama yang diwawancara adalah Elisabeth Imelda yang berprofesi sebagai advokat   Calon dari unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh ini ditanya pendapatnya soal perselisihan antara pengusaha dan buruh. Menurutnya, perselisihan tersebut karena

Jakarta (Komisi Yudisial) – Peserta terakhir di hari pertama wawancara calon hakim ad hoc Hubungan Industrial di Mahkamah Agung (MA) adalah Sugeng Santoso Pudyo Nugroho. Calon dari unsur Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) ini ditanya soal bagaimana cara menegakkan keadilan bila terpilih menjadi hakim ad hoc Hubungan Industrial di MA.   Menurut Sugeng keadilan itu sulit