Berita

Medan (Komisi Yudisial) - Hakim menyandang sebutan wakil Tuhan di dunia atas kemuliaan profesinya. Sebagai konsekuensi, maka hakim harus dapat mempertanggung-jawabkan putusan yang dibuatnya. Hakim diharuskan memiliki etika baik sebagai tauladan di dalam maupun di luar pengadilan.   Beberapa poin tersebut terungkap dalam diskusi dan bedah buku Etika dan Budaya Hukum dalam Peradilan"

Medan (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) bekerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) menggelar Diskusi dan Bedah Buku "Etika dan Budaya Hukum dalam Peradilan" di Auditorium Kampus III UMSU Medan, Kamis (28/9).   Hadir sebagai pembicara Wakil Ketua KY Sukma Violetta, praktisi hukum Abdul Hakim Siagian, pakar Filsafat Faisar Ananda Arfa

Manado (Komisi Yudisial) - Ketua Komisi Yudisial (KY) Aidul Fitriciada Azhari meresmikan kantor baru Penghubung KY Wilayah Sulawesi Utara (Sulut), Rabu (27/9) di Manado. Kantor baru Penghubung KY Wilayah Sulut ini merupakan aset pinjaman dari Pemerintah Provinsi Sulut yang beralamat di Jalan 17 Agustus, Kecamatan Wanea, Manado.   Dengan menempati kantor baru

Manado (Komisi Yudisial) - Tingginya harapan masyarakat terhadap pengadilan menuntut hakim lebih profesional dan berintegritas. Di tangan hakim, rasa keadilan di masyarakat dapat dirasakan.   Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi Yudisial (KY) Aidul Fitriciada Azhari di hadapan 30 orang hakim saat pada kegiatan Pengukuran Dampak Kinerja Komisi Yudisial dan Workshop "Profesionalisme dan

Surabaya (Komisi Yudisial) - Sebagai profesi yang mulia, hakim diminta untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabatnya. Hakim jangan sampai tergoda melakukan perbuatan yang melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim sehingga menodai kemuliaannya. Oleh karena itu, Komisi Yudisial (KY) membentengi para hakim tersebut dengan pelatihan Pemaknaan KEPPH bagi Hakim dengan

Mataram (Komisi Yudisial) - Hakim harus menjaga kemuliaan profesinya dengan melaksanakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) di dalam dan di luar dinas, termasuk saat menggunakan media sosial. Apabila tidak bijak menggunakan media sosial, hakim rentan melanggar butir ketiga KEPPH, yaitu berperilaku arif dan bijaksana.   “Yang mungkin terjadi konflik kode etik

Mataram (Komisi Yudisial) – Sebagai profesi yang mulia, hakim dituntut agar arief dan bijaksana dalam bersikap dan bertutur kata baik di dalam kedinasan maupun di luar kedinasan. Hal itu juga berlaku saat hakim berada di ruang media sosial sehingga penting bagi hakim untuk berpikir ulang sebelum mengirimkan atau membagikan sesuatu di

Jakarta (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) mendapat opini wajar tanpa pengeculian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Opini WTP terhadap laporan keuangan KY diperoleh sejak tahun 2007 hingga tahun 2017. Penyampaian penghargaan dilakukan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani kepada Sekretaris Jenderal KY Danang Wijayanto. Penghargaan tersebut diberikan dalam Rapat

Jakarta (Komisi Yudisial) – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui lima nama calon hakim agung (CHA) yang diajukan oleh Komisi Yudisial (KY) untuk menjadi hakim agung. Persetujuan itu diambil setelah Komisi lll DPR melakukan fit and proper test terhadap CHA yang terdiri dari Hidayat Manao (Kamar Militer), Yodi Martono Wahyunandi (Kamar

Jakarta (Komisi Yudisial) – Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap oknum hakim di Bengkulu menjadi tamparan bagi dunia peradilan Indonesia.    Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi Yudisial (KY) Aidul Fitriciada Azhari saat menjadi narasumber dalam acara Satu Meja "Wajah Gelap Peradilan Indonesia" di Kompas TV, Senin