Jakarta (Komisi Yudisial) - Sebagai lembaga yang memiliki kesamaan tugas dan wewenang dengan Komisi Yudisial (KY), the Belgian High Council of Justice (HCJ) berperan mengembalikan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. HCJ bertanggung jawab untuk menyelenggarakan seleksi hakim, pengawasan eksternal pengadilan, menangani pengaduan, serta memiliki misi utama, yaitu memulihkan kepercayaan publik terhadap dunia peradilan.

“Sejak didirikannya High Council of Justice pada Agustus 2000 yang lalu, lembaga ini  berperan untuk menentukan kebijakan dalam pengangkatan hakim, melakukan investigasi eksternal terhadap fungsi sistem peradilan, menangani pengaduan, memberikan rekomendasi untuk sistem peradilan yang lebih baik, serta menyusun aturan etik bagi hakim dan jaksa," ungkap Presiden Komisi Pencalonan dan Pengangkatan High Council of Justice  Lucia Dreser pada webinar internasional yang bertajuk The Judicial Commission and the Independence of Judiciary: Lesson Learned from Indonesia and Belgium yang dilakukan secara virtual, Selasa (12/10).

Dreser juga menjelaskan struktur dan fungsi keanggotaan pada HCJ yang terdiri dari 44 anggota yang terbagi dari dua jenis yaitu, 11 hakim/11 nonhakim berbahasa Perancis dan 11 hakim/11 nonhakim berbahasa Belanda. Anggota ini terbagi dalam 2 komisi yaitu, Komisi Pencalonan dan Pengangkatan dan Komisi Penasihat dan Investigasi.

“Pada Komisi Pencalonan dan Pengangkatan, anggotanya terdiri dari 7 hakim dan 7 nonhakim yang bertugas melakukan pengujian terhadap calon hakim dan jaksa, melakukan pengusulan terhadap kandidat atau calon, dan memberikan masukan terhadap pelatihan hakim dan magang yang terkait bidang yudisial," jelas Dreser.

Lebih jauh, Dreser menjabarkan di Belgia, HCJ berperan cukup dominan terhadap pengangkatan seorang hakim agung dan jaksa. Dengan demikian, proses pencalonan kedua profesi ini hanya dapat dilalui jika calon dinyatakan lulus oleh lembaga ini.

“Untuk menjadi hakim dan jaksa di Belgia wajib mengikuti serangkaian tes, yaitu: ujian tes masuk magang yudisial untuk kandidat muda yang memiliki pengalaman selama dua tahun, ujian bakat profesi dengan pengalaman empat tahun, lalu ujian evaluasi lisan dengan pengalaman selama dua puluh tahun, dan terakhir adalah ujian hakim pengganti dan anggota dewan yang memiliki pengalaman lebih selama lima tahun dalam dunia praktisi hukum," pungkas Dreser.

Selain Dreser, hadir sebagai narasumber mewakili HCJ adalah Kepala Bagian Administrasi HCJ Veerle Vertongen yang menjelaskan terkait pengawasan hakim dan jaksa yang dilakukan institusinya.

“Tugas dari komisi kami antara lain adalah menangani pengaduan, melakukan penyelidikan dan mengaudit fungsi pengadilan, serta menyiapkan pendapat dan usulan terhadap fungsi pengadilan dan juga penuntutan publik," jelas Vertongen.

Lebih lanjut, penyelidikan atau investigasi HCJ dilakukan secara independen, objektif dan andal. HCJ juga bertugas membantu peradilan dengan memberikan pemikiran, nasihat, dan rekomendasi.

“Fokus HCJ adalah memberikan rekomendasi. Untuk itu, dalam membantu peradilan, HCJ memberikan masukan serta pandangan yang independen berdasarkan fakta-fakta yang ada," kata Vertongen.

Lebih jauh Vertongen juga menjabarkan program dari HCJ yang terdapat pada Dokumen Rencana Strategis 2021-2024 yang berfokus pada mengembalikan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

“Dalam upaya mengembalikan kepercayaan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap peradilan, HCJ telah memiliki empat program utama dengan tema: penguatan daya tarik jabatan hakim dan prosedur seleksinya, akses keadilan, program peningkatan fungsi sistem peradilan, dan pengukuran keadilan. Selain itu, ada juga 14 program yang mendukung program utama ini," papar Vertongen.

Terakhir Vertongen menjelaskan juga bahwa tantangan yang dihadapi HCJ adalah turunnya minat dan ketertarikan calon hakim, kurang terlibatnya peran perguruan tinggi dalam penegakan hukum, dan narasi negatif terhadap dunia peradilan. (KY/Adnan/Festy)