Berita
-
KY Sasar CHA Potensial di Makassar
Makassar (Komisi Yudisial) - Makassar dikenal sebagai salah satu kota pencetak para ahli hukum. Komisi Yudisial (KY) menggelar sosialisasi dan penjaringan di Makassar untuk mencari dan menjaring calon hakim agung (CHA) yang potensial serta mempunyai kualitas serta integritas yang baik. Hal itu disampaikan Ketua Bidang Rekrutmen Hakim KY Aidul Fitriciada Azhari
-
Iduladha 1439 H, Ketua KY Ajak Masyarakat Istiqomah Mewujudkan Peradilan Bersih
Jakarta (Komisi Yudisial) – Suara takbir berkumandang saat Ketua Komisi Yudisial (KY) Jaja Ahmad Jayus secara langsung melakukan pemotongan kurban di kantor KY, pada hari kedua Iduladha 1439 H, Kamis (23/8). Jaja tampak sangat lihai, ia tidak membutuhkan waktu lama bagi untuk menyelesaikan pemotongan hewan kurban tersebut. Jaja bercerita tentang pengalaman
-
Jaring CHA Potensial, KY Jemput Bola ke Medan dan Makassar
Jakarta (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) kembali membuka penerimaan calon hakim agung (CHA) Tahun 2018 sejak Rabu (15/8) hingga Kamis (6/9) mendatang. Untuk menjaring lebih banyak calon-calon berkualitas, KY akan melakukan jemput bola CHA berkualitas dan memiliki integritas. “KY dituntut untuk meningkatkan kuantitas maupun kualitas calon agar dapat merespons kondisi
-
Panopticon Jiwa, Gagasan Menguatkan Integritas dan Kompetensi Hakim
Jakarta (Komisi Yudisial) - Ketua Komisi Yudisial (KY) Jaja Ahmad Jayus menawarkan konsep panopticon jiwa yang merubah pola pikir konkret menjadi abstrak. Konsep ini untuk menguatkan sumberdaya hakim terkait integritas dan kapabilitasnya. Hakim diajak berpikir abstrak sehingga merasa selalu ada yang mengawasi. "KY menawarkan konsep panopticon jiwa yang bertujuan untuk menguatkan
-
KY Imbau Hakim Pegang Teguh KEPPH
Padangsidimpuan (Komisi Yudisial) - Selain mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR, Komisi Yudisial (KY) mempunyai wewenang menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Selain itu, KY juga menjaga dan menegakkan pelaksanaan KEPPH. Untuk itu, KY mengimbau agar para
-
KY Kembali Buka Penerimaan Calon Hakim Agung Tahun 2018
Jakarta (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) kembali membuka penerimaan calon hakim agung (CHA) Tahun 2018 untuk memenuhi kebutuhan di lingkungan Mahkamah Agung (MA) sebanyak 8 orang CHA. Pendaftaran dilakukan secara online melalui http://rekrutmen.komisiyudisial.go.id sejak 15 Agustus-6 September 2018. “Berdasarkan surat Wakil Ketua MA RI Bidang Non Yudisial Nomor 4/WKMA.NY/7/2018 tentang
-
Anggota KY Menjadi Pansel Hakim MK
Jakarta (Komisi Yudisial) - Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi Komisi Yudisial (KY) Sukma Violetta menjadi Anggota Panitia Seleksi (pansel) Hakim Mahkamah Konstitusi (MK). Presiden Joko Widodo, Senin (16/4/2018), meneken surat Keputusan Presiden Nomor 71 Tahun 2018 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Hakim Mahkamah Konstitusi. Melalui Keppres itu, Presiden menunjuk lima
-
Ulang Tahun ke-13, Ketua KY Minta Jajaran Setjen KY Tingkatkan Pelayanan Publik
Jakarta (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) menggelar peringatan 13 Tahun KY bertema Energi Baru untuk Kerja Optimal di Auditorium KY lantai 4, Jakarta, Senin (13/8). Ketua KY Jaja Ahmad Jayus dalam sambutannya mengatakan, jumlah laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) dari tahun ke tahun
-
KY Minta Hakim Jaga Independensi di Tahun Politik 2019
Jakarta (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) mengimbau agar hakim dapat terus menjaga independensi dan netralitas dalam menjalankan perilaku kedinasan (tugas yudisialnya) maupun perilaku di luar tugas kedinasannya pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. “Di dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim secara tegas menyebutkan, hakim tidak boleh menjadi pengurus atau anggota
-
KY Usulkan 30 Hakim Dijatuhi Sanksi
Jakarta (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) mengusulkan penjatuhan sanksi kepada 30 orang hakim dari 18 berkas laporan yang dinyatakan terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Rekomendasi didominasi sanksi ringan, dengan pelanggaran KEPPH berupa bersikap tidak berperilaku adil, arif dan bijaksana, serta tidak menjunjung tinggi harga diri. Hal