Berita

Padangsidimpuan (Komisi Yudisial) - Selain mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR, Komisi Yudisial (KY) mempunyai wewenang menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Selain itu, KY juga menjaga dan menegakkan pelaksanaan KEPPH. Untuk itu, KY mengimbau agar para

Jakarta (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) kembali membuka penerimaan calon hakim agung (CHA) Tahun 2018 untuk memenuhi kebutuhan di lingkungan Mahkamah Agung (MA) sebanyak 8 orang CHA. Pendaftaran dilakukan secara online melalui http://rekrutmen.komisiyudisial.go.id sejak 15 Agustus-6 September 2018.   “Berdasarkan surat Wakil Ketua MA RI Bidang Non Yudisial Nomor 4/WKMA.NY/7/2018 tentang

Jakarta (Komisi Yudisial) - Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi Komisi Yudisial (KY) Sukma Violetta menjadi Anggota Panitia Seleksi (pansel) Hakim Mahkamah Konstitusi (MK). Presiden Joko Widodo, Senin (16/4/2018), meneken surat Keputusan Presiden Nomor 71 Tahun 2018 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Hakim Mahkamah Konstitusi. Melalui Keppres itu, Presiden menunjuk lima

Jakarta (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) menggelar peringatan 13 Tahun KY bertema Energi Baru untuk Kerja Optimal di Auditorium KY lantai 4, Jakarta, Senin (13/8).    Ketua KY Jaja Ahmad Jayus dalam sambutannya mengatakan, jumlah laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) dari tahun ke tahun

Jakarta (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) mengimbau agar hakim dapat terus menjaga independensi dan netralitas dalam menjalankan perilaku kedinasan (tugas yudisialnya) maupun perilaku di luar tugas kedinasannya pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.   “Di dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim secara tegas menyebutkan, hakim tidak boleh menjadi pengurus atau anggota

Jakarta (Komisi Yudisial) –  Komisi Yudisial (KY) mengusulkan penjatuhan sanksi kepada 30 orang hakim dari 18 berkas laporan yang dinyatakan terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Rekomendasi didominasi sanksi ringan, dengan pelanggaran KEPPH berupa bersikap tidak berperilaku adil, arif dan bijaksana, serta tidak menjunjung tinggi harga diri.   Hal

Jakarta (Komisi Yudisial) – Juru Bicara Komisi Yudisial (KY) Farid Wajdi menyatakan, ada 48 berkas laporan yang dinyatakan dapat ditindaklanjuti pada Januari-Juni 2018, sedangkan 76 berkas laporan masuk dalam kategori tidak dapat ditindaklanjuti.   “Data di atas menunjukkan, sebagian besar laporan tidak dapat ditindaklanjuti. Faktor utama laporan tidak dapat ditindaklanjuti adalah karena

Jakarta (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) menerima sebanyak 792 laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), dan 659 surat tembusan pada Semester I Tahun 2018. Hal tersebut diungkapkan oleh Anggota KY Farid Wajdi dalam diskusi media pemaparan Penanganan Laporan Masyarakat Semester l Tahun 2018

Jakarta (Komisi Yudisial) – Ketua Komisi Yudisial (KY) Jaja Ahmad Jayus didampingi Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi KY Farid Wajdi melakukan temu dan diskusi dengan media, Rabu (01/08) di Restoran Bumbu Desa, Jakarta Pusat. Selain memperkenalkan Pimpinan KY yang baru, dalam pertemuan tersebut juga menginformasikan program unggulan

Jakarta (Komisi Yudisial) - Ketua Komisi Yudisial (KY) Jaja Ahmad Jayus didampingi Wakil Ketua KY Maradaman Harahap dan Anggota lainnya melakukan audiensi dengan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (1/8).    Selain mengenalkan Ketua dan Wakil Ketua KY yang baru, audiensi tersebut juga membahas tentang peran serta