Berita

Bandung (Komisi Yudisial) - Banyaknya kekecewaan masyarakat terhadap kinerja peradilan menjadi catatan yang perlu ditindaklanjuti. Tidak cukup hanya pengawasan saja, karena begitu banyak istilah-istilah hukum yang masyarakat tidak paham sehingga perlu dilakukan pendekatan yang sistemik.   “Untuk itu, masyarakat perlu sadar bahwa masalah peradilan itu adalah masalah kita bersama. Bukan permasalahan insan,

Bandung (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya. KY hadir untuk memperbaiki sistem peradilan Indonesia dan mendukung terwujudnya kekuasaan kehakiman yang mandiri untuk menegakkan hukum dan keadilan.   Hal tersebut disampaikan Ketua KY Jaja Ahmad

Jakarta (Komisi Yudisial) –  Komisi Yudisial (KY) memutuskan penjatuhan sanksi kepada 58 hakim yang dinyatakan terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Dibandingkan Semester 1 Tahun 2018, jumlah sanksi yang diputus KY tahun ini lebih banyak, karena tahun lalu berjumlah 30.   “Namun, pelaksanaan pengenaan sanksi KY ini seringkali terhambat

Jakarta (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) menerima sebanyak 740 laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) dan 443 surat tembusan pada Januari-Juni 2019.   Berdasarkan jenis perkara, masalah perdata mendominasi laporan yang masuk ke KY, yaitu 318 laporan. Keluhan pencari keadilan yang berperkara di pengadilan dalam

Jakarta (Komisi Yudisial) - Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY) melalui Majelis Kehormatan Hakim (MKH) menjatuhkan sanksi berat berupa penurunan pangkat jabatan selama 3 tahun.   "Majelis Kehormatan Hakim memutuskan sanksi berat kepada hakim SS, karena terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, berupa penurunan pangkat jabatan selama 3 tahun,"

Ternate (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) menggelar Diskusi Terbatas Pelaksanaan Pemantauan Perkara Pemilu di Fakultas Hukum (FH) Universitas Khairun (Unkhair) Ternate, Jumat (12/4). Kegiatan ini merupakan tindak lanjut kerjasama KY dengan FH Unkhair Ternate.   Tenaga Ahli KY Imran menjelaskan, dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim

Padang (Komisi Yudisial) - Penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) berpotensi menimbulkan gesekan sosial, baik pada masa kampanye maupun pada pemilihan berlangsung. Pengadilan menjadi gerbang penentu dalam menangani gesekan-gesekan tersebut. Komisi Yudisial (KY) mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif mengawasi hakim yang menangani perkara pemilu.   Hal itu disampaikan Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi

Medan (Komisi Yudisial) -  Komisi Yudisial (KY) berkomitmen mendukung pelaksanaan Pemilu Umum 2019 yang bersih dan adil. Salah satu peran KY adalah melakukan pengawasan dan pemantauan persidangan perkara pemilu.   "KY melakukan pemantauan sidang perkara pemilu, baik itu tindak pidana pemilu maupun sengketa pemilu. Selain itu melakuka  proses pengawasan terhadap perilaku hakim

Jakarta (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA) melalui Majelis Kehormatan Hakim (MKH) menjatuhkan sanksi penurunan pangkat selama tiga tahun terhadap Hakim RMS yang merupakan hakim di PN Lembata, Nusa Tenggara Timur.   "Menjatuhkan sanksi penurunan pangkat selama tiga tahun," ucap Ketua KY Jaja Ahmad Jayus yang bertindak sebagai

Jakarta (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) merekomendasikan 63 hakim terlapor dijatuhi sanksi. Berdasarkan Sidang Pleno, ada 38 putusan yang dinyatakan terbukti melanggar KEPPH dan 251 putusan yang dinyatakan tidak terbukti melanggar KEPPH.   “KY merekomendasikan 40 hakim terlapor direkomendasikan dijatuhi sanksi ringan, 11 hakim terlapor direkomendasikan dijatuhi sanksi sedang, dan 12