Hasil Pencarian:
-
KY Ajak Masyarakat Memahami Proses Hukum
Palopo (Komisi Yudisial) - Masyarakat di wilayah Wara Timur, Palopo, Sulawesi Selatan berbondong-bondong hadiri Edukasi Publik yang digelar oleh Komisi Yudisial (KY) dengan tema “Sarasehan Hukum, Pembudayaan Hukum di Masyarakat,” di Kantor Kecamatan Wara Timur, Palopo, Sulawesi Selatan, Jumat (9/3). Hadir Kapolres Palopo AKBP Taswin, Perwakilan dari Kejaksaan Negeri Palopo
-
Masyarakat Berperan dalam Pengawasan APH
Luwu (Komisi Yudisial) - Hubungan kerja Komisi Yudisial (KY) dengan Mahkamah Agung (MA) berada dalam lingkup kekuasaan kehakiman. Untuk itu, kinerja KY salah satunya adalah menguatkan lembaga peradilan dengan melakukan peningkatan kapasitas pada hakim. Sementara yang menyasar pada publik dengan cara membuka ruang komunikasi antara Aparat Penegak Hukum (APH) dengan
-
KY Gandeng Enam Perguruan Tinggi di Program Klinik Etik
Bogor (Komisi Yudisial) - Salah satu upaya Komisi Yudisial (KY) dalam mencegah terjadinya perbuatan yang merendahkan kehormatan hakim adalah melalui program Klinik Etik dengan menggandeng perguruan tinggi sebagai mitra aktif. Ketua KY Aidul Fitriciada Azhari menyampaikan, program ini untuk menjembatani antara dunia akademsi dengan praktik. "Seperti yang kita pahami, antara dunia
-
Kunjungi KY, Mahasiswa UNIDA Gontor Diajak Tanamkan Integritas
Jakarta (Komisi Yudisial) – Gagasan pembentukan Komisi Yudisial (KY) muncul saat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan menurun. Sebagai lembaga pengawas eksternal hakim, KY berkomitmen membangun moralitas dan integritas hakim sebagai pondasi utama dalam rangka mewujudkan peradilan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Hal itu disampaikan Tenaga Ahli KY Imran di hadapan belasan
-
Urgensi Etika dalam Advokasi
Medan (Komisi Yudisial) – Etika memainkan peran penting di dalam kehidupan. Eksistensinya akan menuntun seseorang untuk dapat membedakan mana yang pantas atau tidak pantas. Etika akan mengarahkan seseorang menjadi pribadi yang penuh kesadaran dan tanggung jawab. Hal itu disampaikan Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi Komisi Yudisial (KY) Farid
-
KY Lembaga Mandiri dan Bebas dari Intervensi
Jakarta (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Dalam melaksanakan wewenang tersebut, KY bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya. “Di sini ditekankan kata berwenang, bukan berkuasa. Jadi,
-
KY Hadiri RDP dengan Komisi III DPR
Jakarta (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI, Rabu (21/3) di Gedung Nusantara II, Jakarta. Dalam RDP ini dibahas soal evaluasi wewenang KY dan capaian kinerja KY. Di hadapan Komisi III DPR RI, Ketua KY Aidul Fitriciada Azhari menyampaikan beberapa poin pembahasan.
-
KY Gelar Diskusi dan Peluncuran Buku “Sinergi dalam Mencari Sosok Ideal Hakim Agung Indonesia”
Jakarta (Komisi Yudisial) - Sesuai amanat konstitusi, Komisi Yudisial (KY) berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung. Dalam menjalankan wewenang itu, KY telah melakukan serangkaian proses dengan metode tertentu dalam mencari sosok ide hakim agung. Pengalaman tersebut dituangkan dalam sebuah buku berjudul “Sinergi dalam Mencari Sosok Ideal Hakim Agung Indonesia” yang diluncurkan
-
KY Harapkan DPR Miliki Standar Kompetensi dalam Seleksi CHA
Jakarta (Komisi Yudisial) - Ketua Bidang Rekrutmen Hakim Komisi Yudisial (KY) Maradaman Haraharap menekankan, ada empat prinsip yang dipegang teguh KY dalam melakukan seleksi calon hakim agung (CHA), yakni: partisipatif, transparan, akuntabel, dan objektif. Dari hasil proses seleksi itu, KY memilih para calon yang memenuhi kualitas dan integritas untuk dimintakan
-
MA Miliki Tiga Standar dalam Menciptakan Hakim Profesional
Jakarta (Komisi Yudisial) – Hakim tidak dilahirkan, tapi diciptakan. Untuk menjadi hakim, maka seseorang harus memiliki intelektualitas (hard competency), keahlian atau pengalaman, dan integritas (soft competency). Ketiga hal itu menjadi standar bagi Mahkamah Agung (MA) dalam melakukan rekrutmen hakim untuk mendapatkan hakim yang berkarakteristik profesional. Hal itu disampaikan Ketua Kamar Pengawasan
-
Masyarakat Berperan Penting dalam Pengawasan Hakim
Yogyakarta (Komisi Yudisial) - Dalam menjalankan wewenang dan tugas, Komisi Yudisial (KY) membutuhkan partisipasi dan peran dari masyarakat. Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan perilaku hakim, KY bekerjasama dengan Pusat Studi Hukum dan Konstitusi (PSHK) menggelar workshop bertema “Peran Komisi Yudisial dan Masyarakat dalam Meningkatkan Efektivitas Pengawasan Perilaku Hakim”, Kamis (22/3/201 di
-
Kunjungi KY, Mahasiswa FH UTBL Ditantang Jadi Hakim Berintegritas
Jakarta (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) menerima kunjungan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Lampung (FH UTBL), Kamis (22/3) di Ruang Pers KY, Jakarta. Kunjungan tersebut diterima oleh Tenaga Ahli KY Sarman Maulana. Dalam kesempatan itu, Sarman menegaskan bahwa KY berkomitmen membangun moralitas dan integritas hakim sebagai pondasi utama dalam
-
KY Gelar Sosialisasi Penegakan Etik APH
Medan (Komisi Yudisial) – Wakil Ketua Komisi Yudisial (KY) Sukma Violetta meminta peran Kejaksaan RI untuk membantu KY dalam melakukan pengawasan terhadap hakim. Hal itu mengingat para jaksa sangat memahami perilaku hakim karena frekuensi pertemuan yang tinggi dengan hakim di pengadilan. "Dalam posisinya sebagai penuntut umum, jaksa adalah pihak yang dalam
-
Urgensi Penelusuran Rekam Jejak untuk Promosi Hakim
Medan (Komisi Yudisial) - Wakil Ketua Komisi Yudisial (KY) Sukma Violetta memberikan kuliah umum dalam Dies Natalis ke-64 Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (FH USU), Kamis (22/3) di Auditorium FH USU, Medan. Dalam kuliah umum di hadapan para dosen dan mahasiswa FH USU tersebut, Sukma menyoroti operasi tangkap tangan (OTT) oleh
-
Mahasiswa FH UNG Berharap KY Punya Kewenangan Eksekutorial
Jakarta (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) memberikan rekomendasi sanksi terhadap hakim yang terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) kepada Mahkamah Agung (MA). Namun, rekomendasi sanksi ini seringkali diabaikan MA dengan alasan teknis yudisial. Fungsi pengawasan tentu akan lebih efektif apabila putusan KY bersifat mengikat (eksekutorial) terhadap