Hasil Pencarian:
-
PKY Maluku Gelar Kampanye Peradilan Bersih
Ambon (Komisi Yudisial) - Untuk mendorong terwujudnya peradilan bersih, Komisi Yudisial (KY) terus berupaya melakukan beragam kegiatan untuk mendekatkan diri kepada masyarakat di berbagai daerah. Penghubung Komisi Yudisial (PKY) Wilayah Maluku sebagai salah satu perpanjangan tangan KY di daerah menggelar Kampanye Peradilan Bersih di Lapangan Merdeka, Ambon, Jumat (19/02). Acara yang dihadiri
-
KY Akan Perkuat Komunikasi Politik dengan DPR
Yogyakarta (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) berjanji akan memperkuat komunikasi politik dengan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI agar calon hakim agung (CHA) yang diajukan KY mendapatkan persetujuan. KY juga meyakinkan para calon pendaftar seleksi CHA dan hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di MA agar jangan trauma
-
KY Cari CHA dan Ad Hoc Tipikor Berintegritas
Samarinda (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) saat ini sedang membuka penerimaan usulan calon hakim agung (CHA) dan hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Mahkamah Agung (MA). Dalam melakukan seleksi tersebut, CHA dan hakim ad hoc Tipikor tidak hanya memenuhi syarat administrasi dan memiliki kapasitas. KY menekankan pentingnya calon
-
H-4 Penutupan Pendaftaran, KY Terima 26 CHA
Jakarta (Komisi Yudisial) - Sejak dibuka penerimaan usulan Calon Hakim Agung (CHA) dan pendaftaran calon hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Mahkamah Agung (MA), tercatat hingga 22 Februari 2016 (pukul 14.00 WIB), Komisi Yudisial (KY) telah menerima 26 usulan CHA dan 3 pendaftar untuk hakim ad hoc Tipikor di
-
KY Terima Hasil Analisis Putusan Dari PPP
Jakarta (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Pasal 42 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
-
KY Maksimalkan Peran Civil Society Perkuat Etika Berbangsa
Depok (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) sebagai lembaga etika yang memiliki salah satu kewenangan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim memiliki peran penting dalam penguatan etika berbangsa. Masalah etika menjadi permasalahan bersama sehingga diperlukan kerja sama di antara elemen masyarakat. Oleh karena itu, KY telah merintis
-
Penuhi Rasa Ingin Tahu, SMA Muhammadyah 25 Pamulang Berkunjung ke KY
Jakarta (Komisi Yudisial) - Deretan pertanyaan dilontarkan beberapa siswa SMA Muhammadiyah 25 Pamulang saat berkunjung ke kantor Komisi Yudisial (KY), Kamis (25/2). Mereka cukup antusias untuk tahu mengapa KY sampai dibentuk. Ada juga pertanyaan tentang bagaimana hubungan antara KY dengan lembaga eksekutif, yudikatif dan legislatif. Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan
-
KY Gelar Seminar Penguatan Etika Berbangsa dan Bernegara
Depok (Komisi Yudisial) - Salah satu upaya untuk menguatkan etika berbangsa dan bernegara, Komisi Yudisial (KY) menggelar seminar Penguatan Etika Berbangsa dan Bernegara pada Kamis (25/2) di Auditorium Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok. Hadir sebagai narasumber dalam seminar itu adalah Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Zulkifli Hasan, Budayawan/Guru Besar
-
Penghubung Dituntut Tingkatkan Layanan
Jakarta (Komisi Yudisial) – Sebagai organ resmi Komisi Yudisial (KY) yang berada di daerah, Penghubung Komisi Yudisial (PKY) memiliki peran dan posisi strategis karena berada dilingkaran terluar yang paling dekat dengan masalah. Karena posisinya itulah Penghubung di tuntut untuk mampu menjawab ekspektasi masyarakat yang begitu tinggi bagi lahirnya peradilan bersih. Penghubung
-
Buka Klinik Etik dan Hukum, KY Tandatangani MoU dengan 13 Universitas
Jakarta (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) sebagai lembaga etika memiliki kepentingan yang lebih dalam penguatan etika berbangsa. Sebagai satu-satunya lembaga etika yang keberadaannya diatur dalam konstitusi, KY memegang peran penting dalam gerakan etika dan moral. Untuk itu, KY melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) Surat Perjanijian Kerjasama (SPK) dengan 13 Perguruan
-
Aidul - Sukma Pimpin KY
Jakarta (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) menggelar Rapat Pleno Terbuka Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua KY pada Jumat (26/2) di Auditorium KY, Jakarta. Aidul Fitriciada Azhari dan Sukma Violetta yang masing-masing memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Ketua dan Wakil Ketua KY Periode Paruh Waktu Pertama Tahun 2015-2020. Rapat pleno yang dipimpin
-
Harapkan 100 CHA, KY Perpanjang Masa Penerimaan Usulan
Jakarta (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) memperpanjang batas waktu penerimaan usulan calon hakim agung (CHA) Tahun 2016 yang seharusnya ditutup sore hari ini, Jumat (26/02). Masa penerimaan usulan CHA diperpanjang menjadi Selasa, 8 Maret 2016. Perpanjangan ini guna memberikan kesempatan kepada Mahkamah Agung (MA), pemerintah, dan masyarakat untuk mengusulkan calon
-
Kode Etik Instrumen Pencegahan Korupsi
Depok (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) sebagai lembaga etika yang diatur dalam konstitusi memiliki kepentingan dalam gerakan etika dan moral. Semangat gerakan penguatan etika perlu dikobarkan dalam setiap lini sebagai upaya pencegahan korupsi sejak dini. Hal tersebut disampaikan Ketua KY Aidul Fitriciada Azhari dalam penutupan Lokakarya Klinik Etik dan Hukum di
-
PKY Harus Maksimalkan Potensi untuk Wujudkan Peradilan Bersih
Bandung (Komisi Yudisial) – Penghubung Komisi Yudisial (PKY) dituntut untuk lebih maksimal dan berjalan lebih optimal dalam mendorong lahirnya peradilan bersih. Hal tersebut disampaikan Kepala Bagian Penghubung, Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial (KY) Suwantoro dalam acara penutupan Rapat kerja, konsolidasi dan pelatihan Penghubung KY tahun 2016 serta penandatanganan
-
Penerapan Etika Kunci Penegakan Hukum
Bogor (Komisi Yudisial) - Law floats in the sea of ethic (Earl Warren: 1891-1974), ungkapan tersebut menyiratkan bahwasannya dasar dari penegakkan hukum adalah etika. Untuk itu diharapkan kepada para hakim agar tetap menjaga kode etik agar tetap terjamin tegaknya hukum, karena dengan cara menegakan etika, berarti telah menegakan hukum dengan mencegah terjadinya pelanggaran