English 
Bahasa
Seminar Penguatan Etika Berbangsa dan Bernegara pada Kamis (25/2)
Depok (Komisi Yudisial) - Salah satu upaya untuk menguatkan etika berbangsa dan bernegara, Komisi Yudisial (KY) menggelar seminar Penguatan Etika Berbangsa dan Bernegara pada Kamis (25/2) di Auditorium Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok.
Hadir sebagai narasumber dalam seminar itu adalah Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Zulkifli Hasan, Budayawan/Guru Besar Ilmu Filsafat STF Driyakara Justin Sudarminta dan Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Azyumardi Azra.
Zulkifli Hasan menekankan pentingnya etika kehidupan berbangsa dan bernegara yang telah diatur dalam Ketetapan MPR RI No. VI Tahun 2001. Menurut Zulkifli, pasca reformasi lembaga-lembaga negara memiliki posisi yang sejajar. Namun, hal itu berdampak pada etika politik di Indonesia yang membuat masing-masing lembaga tersebut mengklaim dirinya paling berkuasa.
Belum lagi, masing-masing lembaga begara punya etika sendiri, dimana anggota suatu lembaga mengadili anggota lainnya. Zulkilfi menyatakan mestinya lembaga etik hanya satu untuk mengadili seluruh lembaga.
"Kedaulatan rakyat harusnya diartikan untuk melayani rakyat, nyatanya saat ini kedaulatan menjadi milik sponsor,” kata Zulkifli menambahkan.
Justin Sudarminta menjelaskan empat permasalahan etika dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.
"Pertama, maraknya praktik korupsi. Kedua, lemahnya tanggung jawab para pejabat publik. Ketiga, maraknya tindak kekerasan, dan terakhir adalah lemahnya tingkat disiplin," ungkap Justin.
Sementara Azyumardi Azra menyorot soal penguatan integritas, etika dan agama. "Nilai-nilai budaya dan agama yang kondusif dan suportif bagi penciptaan dan penguatan integritas pejabat publik," pungkasnya (KY/Festy/Jaya)