• KY Imbau Hakim Jaga Integritas dan Tingkatkan Profesionalisme

    Medan (Komisi Yudisial) - Sebagai upaya pencegahan untuk meminimalisir pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), Komisi Yudisial (KY) terus mengajak hakim untuk menjaga integritas dan meningkatkan profesionalisme.   Hal tersebut disampaikan Ketua Bidang Rekrutmen Hakim Maradaman Harahap saat melakukan kunjungan dan silaturahmi ke Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Medan, Jumat (3/11).   Dihadapan hakim

  • Jaga Martabat, Hakim Wajib Implementasikan KEPPH

    Bandung (Komisi Yudisial) - Hakim yang mematuhi dan mengimplementasikan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) layak menjadi hakim panutan yang bermartabat di mata masyarakat.    Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial (KY) Danang Wijayanto saat secara resmi menutup pelatihan pemaknaan KEPPH bagi  hakim masa kerja 0-8 tahun, Jumat (3/11) di Bandung,

  • Penegakan Hukum di Indonesia Berjalan Baik

    Jakarta (Komisi Yudisial) - Menurut lembaga survei di dunia, penegakan hukum di Indonesia telah berjalan baik. Sebanyak 7 dari 10 org yang disurvei mengatakan percaya pada dunia pengadilan   Hal itu diungkapkan Ketua Komisi Yudisial (KY) Aidul Fitriciada Azhari saat jadi pemateri pada Seminar Hukum Nasional di Universitas Pancasila, Senin (6/11). Fakta itu

  • Cegah Hakim Langgar KEPPH, Perkuat Pengawasan Atasan Langsung

    Bengkulu (Komisi Yudisial) - Integritas dan profesionalisme hakim masih dinilai rendah oleh masyarakat. Operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap oknum hakim menjadi salah satu bukti. Sebagai lembaga yang bertugas menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim, Komisi Yudisial (KY) berkomitmen untuk meningkatkan integritas dan profesionalisme

  • KY Perkuat Pencegahan Melalui PPIH

    Sidoarjo (Komisi Yudisial) - Untuk mengetahui sejauh mana efektivitas  program pencegahan yang telah dilakukan oleh Komisi Yudisial (KY) di Tahun 2017, maka KY kembali menyelenggarakan Pengukuran Dampak Kinerja KY dan workshop  bertajuk “Profesionalisme dan Integritas Hakim", Kamis (9/11) di Pengadilan Militer Tinggi III, Surabaya. Pengukuran dan workshop ini diikuti 35 orang

  • Profesi Mulia, Hakim Harus Bangga

    Ambon (Komisi Yudisial) - Ketika ada sesuatu yang menimpa hakim apapun peristiwanya, belakangan ini yang pertama mendapat soroton adalah Komisi Yudisial (KY). Selama ini yang menjadi sorotan adalah lembaga peradilan, maka sekarang peran KY selalu dipertanyakan.   "Untuk itu, KY melakukan sinergitas antara KY dan Mahkamah Agung (MA) untuk mencegah pelanggaran Kode Etik

  • Pimpinan Pengadilan Ikuti Pemaknaan KEPPH

    Bogor (Komisi Yudisial) - Puluhan pimpinan pengadilan tingkat pertama dari berbagai daerah mengikuti pelatihan pemaknaan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (Hakim), Senin (13/11) di Bogor, Jawa Barat. Program ini merupakan pilot project pelatihan untuk pimpinan pengadilan di tahun 2018.    "Meski materi yang diberikan adalah materi-materi untuk masa kerja 8 s.d.

  • KY Kembali Buka Seleksi CHA

    Jakarta (Komisi Yudisial) – Ketua Bidang Rekrutmen Hakim Komisi Yudisial (KY) Maradaman Harahap mengumumkan secara resmi penerimaan usulan Calon Hakim Agung (CHA) Periode II Tahun 2017. KY mencari enam CHA untuk mengisi kamar perdata (dua orang), kamar pidana (satu orang), kamar militer (dua orang) dan kamar tata usaha negara (satu orang,

  • KY dan KPI Dukung Penyiaran Beretika

    Jakarta (Komisi Yudisial) – Menanggapi ekspose media terhadap profesi hakim, Ketua Bidang Sumber Daya Manusia, Advokasi, Hukum, Penelitian dan Pengembangan Komisi Yudisial (KY) Sumartoyo berinisiatif melakukan kunjungan ke Kantor Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat di Jakarta, pada Jumat (24/11). Sumartoyo datang disambut oleh Ketua KPI Pusat Yuliandre Darwis, Anggota KPI Pusat

  • KY Gelar Seleksi Tahap III Calon Hakim ad hoc Hubungan Industrial di MA

    Bogor (Komisi Yudisial) – Ketua Bidang Rekrutmen Hakim Komisi Yudisial (KY) secara resmi membuka seleksi tahap III calon hakim ad hoc Hubungan Industrial di Mahkamah Agung (MA), Senin (27/11) di di Gedung Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung (Balitbang Diklat Kumdil MA), Megamendung, Bogor,

  • Langgar KEPPH, KY Usulkan Sanksi ke MA

    Lampung (Komisi Yudisial) - Salah satu tugas Komisi Yudisial (KY) yang diamanatkan undang-undang adalah memutus benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KY). Jika terbukti, KY akan menyampaikan usul penjatuhan sanksi kepada Mahkamah Agung (MA) terhadap hakim terlapor yang melanggar KEPPH. Ada tiga jenis sanksi, yaitu

  • KY Sosialisasikan Tata Cara Pelaporaan Pelanggaran KEPPH

    Lampung (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) diberikan tugas untuk menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Proses penerimaan ini merupakan tahapan awal dalam proses penanganan laporan yang dilakukan KY.   "Prinsip penanganan laporan masyarakat oleh KY mengandung asas cepat, tepat, cermat, tuntas, dapat dipertanggungjawabkan, dan transparan,"

  • KY Minta Redaksi Tribun Lampung Edukasi Publik Soal Hukum dan Peradilan

    Lampung (Komisi Yudisial) - Ketua Bidang Rekrutmen Hakim Komisi Yudisial (KY) Maradaman Harahap berharap media massa dapat membantu KY dalam melaksanakan wewenang dan tugas. Hal ini mengingat media massa sebagai mitra KY yang sangat strategis dalam memberikan informasi kepada masyarakat .   "Media dapat membantu tugas dan wewenang KY dengan cara memberikan pemberitaan

  • Hakim Dilarang Komentari Putusan di Medsos

    Yogyakarta (Komisi Yudisial) - Kode etik secara tegas melarang seorang hakim untuk mengomentari putusan sesama hakim. Hal ini dilakukan untuk menjaga menjaga keseimbangan antara independensi dan akuntabilitas yudisial.   "Hakim tidak boleh menggunakan media sosial untuk kepentingan pribadi ataupun orang lain. Hakim juga tidak boleh memberikan komentar pandangan politiknya," ungkap Ketua Komisi Yudisial

  • Hakim Diberi Kiat dalam Medsos

    Yogyakarta (Komisi Yudisial) - Pakar komunikasi publik Effendi Gazali mengingatkan para hakim agar tidak asal meneruskan dan membagi pesan yang didapatkan ke media sosial. Hakim juga harus berhati-hati dalam menggunakan  emotikon dan emoji.   "Hakim jangan gampang melakukan forward pesan atau postingan orang lain. Semarah apapun hakim tetap harus menutup pesan dengan baik,"