English 
Bahasa
Ketua Komisi Yudisial (KY) Aidul Fitriciada Azhari saat jadi pemateri pada Seminar Hukum Nasional di Universitas Pancasila, Senin (6/11).
Jakarta (Komisi Yudisial) - Menurut lembaga survei di dunia, penegakan hukum di Indonesia telah berjalan baik. Sebanyak 7 dari 10 org yang disurvei mengatakan percaya pada dunia pengadilan
Hal itu diungkapkan Ketua Komisi Yudisial (KY) Aidul Fitriciada Azhari saat jadi pemateri pada Seminar Hukum Nasional di Universitas Pancasila, Senin (6/11). Fakta itu merupakan hasil kajian akademis yang dilakukan oleh Aidul, di mana tujuan negara hukum di Indonesia telah cukup baik tercapai.
"Di seluruh wilayah Indonesia tidak ada aksi anarki warganya, seperti halnya negara di Syuriah yang konfliknya meluas. Masyarakat juga merasakan aman dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari, sehingga hal ini menyimpulkan bahwa penegakan hukum di Indonesia telah berjalan cukup baik, meskipun tidak memuaskan," jelas Aidul.
Negara Indonesia begitu besar dengan bentangan alam yang luas lanjut Aidul, namun situasi keamanan dan ketertibannya masih relatif terkendali. Hal itu sudah sepatutnya menjadikan bangsa Indonesia bersyukur.
"Beberapa waktu lalu saya menerima kunjungan dari pejabat penegak hukum dari Filipina, yang menyatakan kagum dengan penegakan hukum di Indonesia yang relatif aman dan dapat terkendali. Sudah sepatutnya kita bersyukur dan berterima kasih pada penegak hukum kita," pungkas Aidul.
Di kesempatan yang sama Kapolresta Metro Jakarta Timur Andri Wibowo, mengutarakan, di kepolisian telah mengalami reformasi hukum yang besar.
Reformasi yang terjadi dalam tubuh kepolisian mencakup aspek struktural, instrumental dan kultural. Menurutnya, tantangan terberat dalam reformasi ini adalah aspek kultural yaitu menciptakan budaya hukum di masyarakat.
"Indonesia harus menjadi bangsa yang kuat di mana hukum dan ekonominya stabil, sehingga tidak mudah digoyahkan oleh negara lain. Untuk itu, penting untuk membentuk budaya hukum di masyarakat, karena negara kita ini digerakkan oleh hukum. Dengan demikian hukum dapat mengatur roda perekonomian yang menjadikan bangsa ini besar dan kuat," tandas Andri.
Sebagai pelengkap, seminar hukum nasional bertajuk "Rekonstruksi Sistem Hukum Indonesia yang Berkeadilan dengan Menjadikan Hukum sebagai Panglima". Kegiatan ini rutin diselenggarakan tiap tahun atas kerjasama antara Mahkamah Konstitusi dengan Ikatan Senat Mahasiswa Hukum Indonesia. Kali ini, Fakultas Hukum Universitas Pancasila menjadi tuan rumahnya. (KY/Adnan/Festy)