Berita

Bandung (Komisi Yudisial) – Sesuai amanat undang-undang, Komisi Yudisial (KY) berwenang untuk mengusulkan hakim agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan. KY memastikan akan membantu meyakinkan DPR untuk menyetujui calon-calon yang sudah dinyatakan lulus di seleksi KY. Aspek kualitas dan integritas menjadi jaminan bahwa calon-calon tersebut adalah yang terbaik.   “KY tidak akan melepaskan

Jakarta (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) memiliki standar dan indaktor terukur dalam mencari  enam calon hakim agung. Standar pemilihan tersebut menekankan pada aspek kualitas dan integritas calon. Namun dengan standar ini, tidak semua kebutuhan Mahkamah Agung dapat dipenuhi oleh KY.   "Dari seleksi sebelumnya dengan standar yang ada, KY tidak bisa memaksakan

Jakarta (Komisi Yudisial) - Untuk memahami bagaimana Komisi Yudisial (KY) menjalankan wewenang dan tugasnya diperlukan pendekatan etik. Hal ini perlu dipahami mengingat KY adalah lembaga negara yang berkaitan masalah etik, bukan teknis peradilan.   Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi Komisi Yudisial (KY) Farid Wajdi melihat hal itu seringkali menyebabkan

Tegal (Komisi Yudisial) - Pancasila sebagai dasar negara harus menjadi landasan filosofis yang menuntun aparat penegak hukum untuk berbuat dan bertindak sesuai dengan cita-cita dan tujuan negara. Nilai-nilai Pancasila tersebut sebagai kekuatan moral, termasuk dalam setiap putusan hakim.   "Seorang hakim harus melaksanakan ketentuan perundang-undangan dengan tetap berpegang teguh pada landasan filosofis Pancasila.

Banjarmasin (Komisi Yudisial) - Ketua Bidang Rekrutmen Hakim Komisi Yudisial (KY) Maradaman Harahap menegaskan pentingnya integritas untuk dimiliki calon hakim agung (CHA), selain aspek kualitas. Seleksi CHA Tahun 2017 ini untuk mengisi kekosongan enam jabatan hakim agung di Mahkamah Agung (MA) yang terdiri dari: 1 orang kamar pidana, 2 orang kamar

Jakarta (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) diamanatkan undang-undang untuk mengupayakan peningkatan kapasitas hakim. Salah satunya dengan menggelar pelatihan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Untuk lebih memaksimalkan tugas tersebut, KY berharap dapat memiliki badan penelitian dan pengembangan (balitbang) khusus terkait etik. Guna mencapai hal itu, KY beraudiensi dengan Lembaga

Jakarta (Komisi Yudisial) – Rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim (RUU JH) diharapkan menjadi solusi atas permasalahan kekuasaan kehakiman saat ini. Setidaknya, fokus perbaikan di dalamnya menyangkut aspek fairness dalam manajemen hakim dan akuntabilitas publik.   Pembahasan  soal RUU JH tersebut disampaikan oleh Ketua Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin

Bali (Komisi Yudisial) - Kemerdekaan dan independensi hakim diperlukan untuk menjamin keadilan dalam memutus perkara. Independensi hakim senantiasa memperhatikan nilai-nilai keadilan dan kearifan yang hidup di tengah masyarakat.   Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi Yudisial (KY) dalam Seminar Nasional "Nilai Nilai Kearifan Lokal Dalam Pembaharuan Hukum Di Indonesia” di Aula Fakultas Hukum

Mataram (Komisi Yudisial) - Hari ketiga kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Konsolidasi SDM Penghubung Komisi Yudisial (KY) Tahun 2017, diawali dengan materi “Peran Penghubung Dalam Pelaksanaan Advokasi Hakim" di Hotel Golden Tulip Mataram NTB, Rabu (15/03). Hadir pada kesempatan ini Ketua Bidang SDM, Hukum, Advokasi, Penelitian dan Pengembangan KY Sumartoyo didampingi Kepala Biro

Bali (Komisi Yudisial) - Peningkatan Kapasitas Hakim (PKH) merupakan prioritas dan program unggulan Komisi Yudisial (KY) tahun 2017. Hal ini sejalan dengan wewenang KY dalam rangka menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).   Hal tersebut disampaikan Ketua KY Aidul Fitriciada Azhari dalam pembukaan Workshop Implementasi Kode Etik dan