Berita

Jakarta (Komisi Yudisial) – Ada banyak faktor yang menyebabkan seorang hakim melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Usia hakim yang terbilang masih sangat muda menjadi salah satu penyebab. Namun, penyebab utama pelanggaran KEPPH adalah kepribadian hakim itu sendiri. Pernyataan tersebut disampaikan Tenaga Ahli Komisi Yudisial (KY) Imran di hadapan

Bogor (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) menggelar Pemantapan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) Bagi Hakim dengan Masa Kerja 0-8 Tahun pada Senin-Sabtu, 9-14 Mei 2016 di Braja Mustika Hotel & Convention Centre, Bogor. Saat memberikan keynote speech dalam acara tersebut, Ketua Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Hakim KY

Bogor (Komisi Yudisial) – Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) menjadi salah satu isu global yang sedang diperjuangkan oleh lembaga dunia saat ini. Pasalnya, salah satu masalah besar di seluruh negara terkait judicial corruptionadalah ketidakpercayaan publik terhadap dunia peradilan. Hal itu juga menimbulkan ketidakpercayaan investor sebagai pelaku ekonomi terhadap dunia

Padang (Komisi Yudisial) – Ketua Komisi Yudisial (KY) Aidul Fitriciada Azhari menegaskan, KY akan terus berupaya menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim karena hakim adalah profesi yang mulia. Etika hakim harus dijaga dengan baik, sehingga tidak ada lagi hakim yang akan melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

Jakarta (Komisi Yudisial) – Sebagai lembaga penjaga dan penegak etika bagi para hakim di seluruh Indonesia, Komisi Yudisial (KY) membutuhkan dukungan dari seluruh elemen masyarakat. KY meminta masyarakat, terutama organisasi seperti Muhammadiyah, untuk mengawasi hakim dengan memantau persidangan agar peradilan di Indonesia semakin baik dan bersih. Hal ini karena komitmen KY

Bukittinggi (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) merupakan lembaga etik, bukan lembaga penegak hukum. Keputusan yang dihasilkan KY bersifat etik sehingga tidak mengikat secara hukum, tetapi mengikat secara kepantasan dan kepatutan. Hal itu disampaikan Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi KY Farid Wajdi saat memberikan kuliah umum bertema Urgensi Etika

Jakarta (Komisi Yudisial) – Sesuai amanat undang-undang, Komisi Yudisial (KY) bertugas menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Selama masih dalam tahap penanganan laporan masyarakat, KY wajib menjaga kerahasiaan identitas hakim terlapor demi menjaga kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. “Selama pemeriksaan hingga sidang pleno,

Jakarta (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) menerima 1060 laporan masyarakat pada periode 1 Januari – 29 April 2016, yang terdiri 488 laporan masyarakat yang diterima dan 572 surat tembusan. Berdasarkan jenis perkara, perdata dan pidana menjadi laporan masyarakat terbanyak yang dilaporkan ke KY, diikuti Tata Usaha Negara dan Tindak Pidana

Jakarta (Komisi Yudisial) – Wakil Ketua Komisi Yudisial (KY) Sukma Violetta menghadiri Pengucapan Sumpah Jabatan Muhammad Syarifuddin sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA) Bidang Yudisial di Istana Negara, Selasa (3/5). Syarifuddin menggantikan pejabat sebelumnya, yakni Mohammad Saleh yang memasuki masa pensiun pada 1 Mei 2016. Syarifuddin terpilih sebagai Wakil Ketua MA

Mataram (Komisi Yudisial), Penghubung Komisi Yudisial (PKY) Nusa Tenggara Barat, berkreasi dalam mengenalkan dunia peradilan kepada masyarakat.  Bekerjasama dengan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Lombok Utara (KLU), Aliansi Jurnalis Independen (AJI) MataraM serta Sekolah Pedalangan Wayang Sasak, PKY NTB menyelenggarakan Kampanye Peradilan Bersih, dengan pendekatan budaya yakni menggelar pertunjukan Wayang Sasak,