English 
Bahasa
Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan Bappenas Slamet Soedarsono, Kamis (13/02) di Aston Marina, Jakarta.
Jakarta (Komisi Yudisial) - Memasuki hari kedua Rapat Kerja (Raker) Komisi Yudisial (KY) Tahun 2020, materi disampaikan oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan Bappenas Slamet Soedarsono, Kamis (13/02) di Aston Marina, Jakarta.
Slamet menyampaikan materi tentang “Penguatan Pengawasan dan Integritas Hakim dalam RPJMN 2020-2024”. Ia memaparkan kajian yang telah dibuat terkait kinerja KY sepanjang 2015-2019. Ada peran strategis KY sebagai lembaga pengawas eksternal Mahkamah Agung (MA) selama ini. Yakni melaksanakan amanat UUD 1945 untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat serta perilaku hakim, mengusulkan pengangkatan hakim agung, dan hakim ad hoc yang berintegritas dalam rangka menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengadilan.
Selain itu KY adalah pengawas eksternal lembaga pengadilan dalam mewujudkan peradilan yang bersih dan independen, dan mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim demi menjaga kualitas putusan hakim
“Rekrutmen hakim adalah core KY, sehingga akan kami perjuangkan pelaksanaan dan anggaran kegiatannya. Untuk keberadaan assessment center di KY, harus mempertimbangkan fungsi atau lembaganya, dengan mempertimbangkan kesiapan dan kelayakannya. Jika memang belum siap, maka bisa dibantu keberadaannya dengan lembaga lain terlebih dahulu, yang penting fungsinya bisa dijalankan terlebih dahulu,” ujar Slamet.
Selain itu, KY juga diharapkan semakin memperluas penggunaan teknologi dan hubungan komunikasi dengan pihak luar, termasuk pers. Transisi ke arah era keterbukaan bisa membantu fungsi pengawasan menjadi lebih efektif. Hal tersebut terbukti dalam rangka penegakan hukum. Contoh kasus imigrasi dengan tegas menyatakan bahwa seseorang tidak berada di negara dalam waktu tertentu. Namun media dengan bukti telak dari teknologi bisa membantahnya.
“Di era teknologi saat ini, satu foto bisa lebih berarti daripada seribu kata,” tegas Slamet.
Slamet menyarankan Pimpinan KY untuk rajin melakukan pertemuan dengan pemimpin redaksi media massa. Pekerja seni juga harus dirangkul, karena hasil karya mereka dapat memberikan efek negatif maupun positif. KY bisa mencoba mengedukasi masyarakat melalui karya mereka, karena jangkauan pekerja seni lebih luas dalam menyampaikan informasi.
Selain itu, lanjut Slamet, komunikasi dengan Komisi III DPR RI juga harus dilakukan secara intens untuk mendapatkan dukungan bagi KY terkait pelaksanaan tugas dan wewenangnya.
“Terakhir kami siap jika mewakili pemerintah untuk menjembatani KY dan MA, selama didukung regulasi. Karena keduanya lembaga negara yang besar secara kedudukan,” pungkas Slamet. (KY/Noer/Festy)