Berita

Yogyakarta (Komisi Yudisial) - Program Peningkatan Kapasitas Hakim (PKH) merupakan program prioritas Komisi Yudisial (KY) yang sejalan dengan revolusi mental yang dicanangkan pemerintah. KY bertugas meningkatkan kapasitas hakim melalui pelatihan-pelatihan untuk membangun karakter hakim yang beretika.   Hal itu disampaikan Ketua Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Hakim KY Joko Sasmito saat membuka

Medan (Komisi Yudisial) - Kebebasan dalam menjalankan tugas yudisial bersifat tidak mutlak. Karena hakim bertugas untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya harus mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Keberadaan Komisi Yudisial (KY) dalam ketatanegaraan suatu hal yang penting untuk menjaga independensi dan akuntabiltas peradilan.   Hal tersebut disampaikan oleh Ketua KY

Medan (Komisi Yudisial) - Di sela-sela menghadiri public expose dalam rangka peresmian Kantor Penghubung Komisi Yudisial (KY) Wilayah Sumatera Utara, Ketua KY Aidul Fitriciada Azhari menyempatkan diri mengisi kuliah umum bertajuk Urgensi Keterlibatan Komisi Yudisial dalam RUU Jabatan Hakim di Aula Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Medan, Kamis (02/03).   Di hadapan mahasiswa

Medan (Komisi Yudisial) - Ketua Komisi Yudisial (KY) Aidul Fitriciada Azhari meresmikan Kantor Penghubung KY Wilayah Sumatera Utara (Sumut). Peresmian ditandai dengan pembubuhan tanda tangan oleh Ketua KY dan Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi di Kantor Penghubung KY Medan, Kamis (02/03).   Peresmian Kantor Penghubung KY Wilayah Sumut yang baru ini merupakan

Jakarta (Komisi Yudisial) – Undang-undang mengamanatkan Komisi Yudisial (KY) untuk melindungi kehormatan hakim dengan cara mengambil langkah-langkah hukum atau langkah lain terhadap orang perorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Hakim yang memperoleh ancaman dan tekanan dari pihak luar saat menjalankan tugasnya akan diberikan

Medan (Komisi Yudisial) – Sepanjang tahun 2016, Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menjadi daerah ketiga terbanyak yang melaporkan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) ke Komisi Yudisial (KY). Sumut berada di bawah DKI Jakarta dan Jawa Timur dengan jumlah laporan sebanyak 160 laporan.   Hal tersebut disampaikan Ketua Bidang Hubungan

Bogor (Komisi Yudisial) - Kebijakan publik hendaknya diambil berdasarkan sebuah riset. Hal itu penting karena riset akan menentukan arah lembaga. Meski demikian, riset bisa membahayakan apabila tidak disokong dengan kearifan.   Hal itu disampaikan Ketua Komisi Yudisial (KY) Aidul Fitriciada Azhari saat menjadi pembicara dalam upgrading atau pelatihan teknis bertajuk Peningkatan Kualitas

Medan (Komisi Yudisial) - Untuk terus mendekatkan diri kepada seluruh stake holder, Komisi Yudisial (KY) melalui Penghubung KY Wilayah Sumatera Utara (Sumut) menggelar Sarasehan Berinovasi dalam Melayani Masyarakat lewat Penghubung Komisi Yudisial (PKY) Sumatera Utara, Rabu (01/03) di Kantor Penghubung KY Sumut, Medan.   Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi

Jakarta (Komisi Yudisial) - Sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH) yang digelar Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA) kembali dilanjutkan terhadap hakim terlapor PN pada Selasa (28/2), pukul 10.00 WIB di Gedung MA, Jakarta. Hakim PN (sekarang hakim PT Pekanbaru, Riau) dijatuhi sanksi berat berupa pemberhentian tetap dengan hormat karena

Jakarta (Komisi Yudisial) – Ketua Komisi Yudisial (KY) Aidul Fitriciada Azhari menerima audiensi dari Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie, Senin (27/2) di Ruang Rapat Pimpinan KY, Lantai 5 Gedung KY, Jakarta.   “Kami sudah bertemu dengan Ketua MPR, DPR, DPD, dan Presiden untuk mengusulkan adanya RUU tentang Etika Penyelenggara