KY Upayakan Peningkatan Kesejahteraan Hakim
Pimpinan dan Anggota KY memaparkan pandangan umum dalam Rapat Kerja Komisi Yudisial Tahun 2020

Jakarta (Komisi Yudisial) - Ketua Bidang Peningkatan Kapasitas Hakim Komisi Yudisial (KY) Joko Sasmito memaparkan kinerja KY terkait peningkatan kapasitas hakim sudah maksimal di tahun 2019. Selain melakukan pelatihan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), juga dilaksanakan pelatihan tematik tentang tindak pidana Pemilu dan Pilkada. MA sangat mengapresiasi sekali karena pelatihan tersebut juga membantu MA. 
 
“Untuk pelatihan KEPPH kita menggunakan kasus peristiwa nyata yang ditangani oleh KY. Rata-rata nilai peserta yang mengikuti pelatihan mengalami kenaikan. Bahkan alumni pelatihan KEPPH juga sedikit sekali yang melakukan pelanggaran KEPPH. jadi menurut saya, pelatihan KEPPH ini cukup berhasil,” ujar Joko.
 
Lanjut Joko, KY juga memperjuangkan kesejahteraan hakim. Ada tiga hal yang menjadi prioritas KY dalam melakukan penelitian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hakim, yakni kesehatan, rumah dinas, dan keamanan. 
 
“Hasil penelitian kita, rata-rata fasilitas kesehatan yang diterima hakim di tingkat pertama dan banding belum memadai, hanya hakim di tingkat MA yang memadai. Jumlah rumah dinas tidak berbanding lurus dengan jumlah hakim, bahkan ada rumah dinas yang tidak layak sehingga tidak ditempati. Jaminan keamanan rumah juga menjadi perhatian, karena hakim masih belum merasakan aman di rumah dinas, apalagi yang sewa. Hasil penelitian tersebut nantinya akan dijadikan dasar bagi KY dalam membuat kajian peningkatan kesejahteraan hakim,” pungkas Joko.
 
Dalam kesempatan sama, Ketua Bidang SDM, Advokasi, Hukum, Penelitian dan Pengembangan KY Sumartoyo menambahkan salah satu tugas KY dalam mengadvokasi hakim. Sepanjang tahun 2019 KY telah melakukan advokasi represif dengan melakukan penanganan kasus perbuatan merendahkan kehormatan hakim sebanyak 12 kali, dan pengamanan terhadap persidangan juga telah dilaksanakan sebanyak 6 kali. 
 
“Hal tersebut sesuai dengan target dan anggaran yang dimiliki oleh KY. Jadi sepanjang tahun 2019 total ada 18 kasus yang ditangani oleh  bagian advokasi,” ungkap Sumartoyo. (KY/Noer/Festy)

Berita Terkait