Jakarta (Komisi Yudisial) – Anggota Komisi Yudisial (KY) Siti Nurdjanah menegaskan bahwa KY akan lebih memperketat proses seleksi calon hakim agung dan calon hakim ad hoc di Mahkamah Agung (MA), terutama proses rekam jejak. Hal itu disampaikan Nurdjanah dalam menjawab pertanyaan media yang menyoroti operasi tangkap tangan (OTT) terhadap hakim agung SD oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Nurdjanah melanjutkan, KY juga terus mencari dan menerima masukan dari seluruh lapisan masyarakat,  termasuk media. Selain itu, KY juga bekerja sama dengan lembaga lain untuk membantu dalam penelusuran rekam jejak calon.

"Oleh karena itu, di samping KY berkerja sama dengan berbagai lembaga pemerintah maupun non pemerintahan, saya mengimbau kepada masyarakat untuk memberikan masukan. KY akan lebih memperketat proses rekam jejak agar tidak terjadi hal-hal seperti kemarin,” ujar Nurdjanah.

Juru Bicara KY Miko Ginting menyampaikan bahwa operasi tangkap tangan beserta penetapan tersangka terhada hakim agung (SD) jangan dikaitkan secara langsung dengan proses seleksi calon hakim agung. Hakim Agung SD yang tertangkap KPK mengikuti proses seleksi CHA tahun 2013. Meskipun ada kontroversi, tidak ditemukan pelanggaran etik oleh KY terhadap SD. Di tahun 2014, SD mengikuti seleksi kembali untuk kamar perdata, dan lolos menjadi hakim agung.

Perlu dilihat, dari tahun 2014 ke tahun 2022, ada perbedaan  8 tahun, di mana berbagai perubahan dan pembenahan dalam proses seleksi sudah dilakukan.

“Misalnya KY sudah mengeluarkan 3 peraturan terkait seleksi calon hakim agung dan hakim ad hoc di MA. Dalam peraturan tersebut, diatur mekanisme dalam proses seleksi. Dari berbagai kontribusi bersama antara KY dan panel ahli, juga dilakukan penyempurnaan terus menerus. Dalam seleksi, penyempurnaan terus dilakukan, terutama soal kualitas. Untuk itu, kita minta masukan pada publik terkait para calon. Karena  seleksi yang berkualitas akan menghasilkan hakim yang berkualitas,” pungkas Miko. (KY/Noer/Festy)