Berita

Palembang (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) terus mendorong disahkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) Jabatan Hakim yang hingga saat ini masih dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Fokus RUU ini menyeimbangkan antara menjaga independensi kekuasaan kehakiman dengan akuntabilitas peradilan.    Hal itu disampaikan Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi KY Farid

Palembang (Komisi Yudisial) - Untuk meluruskan tata kelola peradilan saat ini, maka yang paling penting perlu dibenahi adalah kekuasaan kehakiman. Bila ingin membenahi negara, penting membenahi kekuasaan kehakiman itu sendiri.   Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Pusat Studi dan Kajian Konstitusi (PUSaKO) Feri Amsari pada Diskusi dan Bedah Buku Meluruskan Arah Manajemen

Palembang (Komisi Yudisial) - Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Arsul Sani menilai Rancangan Undang Undang (RUU) Jabatan Hakim yang masih dalam pembahasan saat ini sudah mencakup berbagai aspek. Dalam RUU Jabatan Hakim meliputi aspek pengangkatan, pembinaan, pengawasan, perlindungan, hingga pemberhentian. RUU ini hadir karena menginginkan adanya Undang-Undang

Palembang (Komisi Yudisial) - Sebagai negara demokrasi berkembang, seharusnya Indonesia tidak lagi fokus pada isu independensi peradilan. Dalam negara demokrasi berkembang seharusnya fokus pada isu akuntabilitas peradilan.   Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi Komisi Yudisial (KY) Farid Wajdi saat menyampaikan keynote speech pada Diskusi dan

Palembang (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) terus mendorong disahkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) Jabatan Hakim yang masih dalam pembahasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Salah satu upaya dengan mengadakan diskusi dan bedah buku Bunga Rampai berjudul Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman, Jumat (26/10) Aula Rektorat Universitas Muhammadiyah Palembang, Sumatera Selatan.    Hadir dalam

Gresik (Komisi Yudisial) - Penghubung Komisi Yudisial (KY) wilayah Jawa Timur (Jatim) mengadakan seminar “Peran Komisi Yudisial Dalam Mewujudkan Peradilan Bersih Serta Membangun Mahasiswa Beretika dan Berintegritas” di Institut Keagamaan Abdullah Faqih (Inkafa) Gresik, Jumat (26/10).    Acara ini diselenggarakan dalam rangkaian agenda Pesantren Yudisial Penghubung KY Jatim yang bertepatan dengan peringatan

Bali (Komisi Yudisial) - Jenis sanksi terbanyak yang direkomendasikan KY adalah sanksi ringan karena kesalahan ketik (typo error). Ketua Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Hakim Komis Yudisial (KY) Joko Sasmito mengingatkan pentingnya ketelitian dalam membuat putusan. Ia memberi contoh misalnya, kesalahan ketik soal jumlah atau jenis barang bukti, jumlah saksi

Gunung Kidul (Komisi Yudisial) - Untuk mewujudkan peradilan yang bersih diperlukan dukungan seluruh elemen masyarakat, termasuk kaum difabel. Bahkan, kaum difabel dapat membantu Komisi Yudisial (KY) dalam melakukan pemantauan persidangan.   "Ada banyak cara untuk menciptakan dunia peradilan yang lebih baik. Salah satunya dengan menggandeng MA untuk membuat pelatihan dalam pemantauan persidangan,

Yogyakarta (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) mendukung acara Temu Inklusi 2018 bertajuk Menuju Indonesia Inklusif 2030 melalui Inovasi Kolaboratif yang digelar oleh Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB). Hal ini sebagai wujud dukungan kemudahan akses hukum bagi difabel.   Menurut Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi KY Farid

Gunung Kidul (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) sepakat melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB). Hal ini sebagai wujud komitmen KY dalam mendukung kemudahan akses hukum bagi difabel. Penandatanganan bertepatan saat digelarnya Temu Inklusi bertajuk Menuju Indonesia Inklusif 2030 melalui Inovasi Kolaboratif.   Menurutnya, kehadiran KY