Berita

Bandung (Komisi Yudisial) – Anggota Komisi Yudisial (KY) Sumartoyo menyoroti fenomena merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim dan pengadilan. Ia menegaskan bahwa KY berkomitmen untuk mengkampanyekan hak-hak para pencari keadilan dan hak perlindungan terhadap hakim.   "Saat ini KY lebih berkonsentrasi pada program Judicial Education. Bagaimana dalam tugas menjaga kehormatan hakim, KY

Jakarta (Komisi Yudisial) - Ketua Bidang SDM, Advokasi, Hukum, Penelitian dan Pengembangan Komisi Yudisial (KY) Sumartoyo mengapresiasi kinerja dan dukungan Polres Jakpus atas penanganan kasus penyerangan hakim di PN Jakarta Pusat. Sumartoyo menyampaikan hal itu dalam audiensi dalam rangka koordinasi dengan Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Harry Kurniawan, Selasa

Banjarmasin (Komisi Yudisial) – Diskusi Publik Sinergitas Komisi Yudisial (KY) dengan Hakim dan Aparat Penegak Hukum dengan tema “Upaya Pencegahan dan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Anarkis di Persidangan dan Pengadilan” tahun 2019 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, menghadirkan empat orang narasumber. Narasumber terdiri dari Anggota KY Sumartoyo, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi

Banjarmasin (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) memiliki wewenang bersifat penegakan dan juga pencegahan. Namun, pemberitaan di media massa lebih banyak menyoroti topik penegakan pelanggaran kode etik ketimbang upaya pencegahan.   "Sebenarnya banyak yang kami lakukan, tapi belum terekspos. Perlu ditekankan bahwa KY tidak hanya melulu mengurus masalah kesejahteraan hakim, tapi juga

Banjarmasin (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) berkerja sama dengan Pengadilan Negeri Banjarmasin menyelenggarakan Diskusi Publik Sinergitas Komisi Yudisial dengan Hakim dan Aparat Penegak Hukum dengan tema “Upaya Pencegahan dan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Anarkis di Persidangan dan Pengadilan”, Kamis (27/06) di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.    Dalam sambutan sekaligus pembukaan acara, Sekretaris

Jambi (Komisi Yudisial) – Pada prakteknya ketidakpercayaan publik kerap muncul terhadap Aparat Penegak Hukum (APH) dan lembaga peradilan sehingga menimbulkan stigma negatif kepada lembaga-lembaga penegak hukum dan berdampak konflik antara masyarakat dan APH yang semakin melunturkan sendi-sendi penegakkan supremasi hukum.    Hal tersebut disampaikan Ketua Bidang Sumberdaya Manusia, Advokasi, Hukum, Penelitian dan

Jambi (Komisi Yudisial) – Untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim, Komisi Yudisial (KY) menggelar Diskusi Publik Sinergitas Komisi Yudisial dengan Hakim dan Aparatur Penegak Hukum (APH) dengan tema “Upaya Pencegahan Hukum terhadap Pelaku Anarkis di Persidangan dan Pengadilan”, Kamis (14/3) di Hotel

Medan (Komisi Yudisial) – Dalam menjaga kehormatan dan keluhuran martabat, seorang hakim dituntut  untuk menegakkan etika dengan berlandaskan Pancasila. Etika sebagai benteng pertahanan diri hakim berkaitan erat dengan penegakan hukum.     “Hukum kita ibaratkan perahu. Etika kita ibaratkan sebagai laut. Jika etikanya kering, maka hukum tidak akan berjalan dengan baik. Oleh karena

Medan (Komisi Yudisial) – Hubungan antara etika dan hukum sangat erat. Tujuan keduanya sama, yaitu agar manusia dapat melakukan hal-hal yang baik. Namun, hukum tanpa dibarengi etika dikhawatirkan akan jadi alat kekuasaan semata. Oleh karena itu, hukum dan etika harus ditegakkan sehingga penyalahgunaan wewenang ataupun penyalahan etika profesi dapat diminimalisir.   “Sesunguhnya

Surabaya (Komisi Yudisial) - Ketua Komisi Yudisial (KY) Aidul Fitriciada Azhari  berharap agar seluruh hakim di Indonesia memiliki kapasitas dan integritas. KY dan Mahkamah Agung (MA) berkewajiban untuk meningkatkan kapasitas dan integritas hakim.   Aidul mengungkapkan, banyak juga hakim yang integritasnya bagus, tetapi kapasitasnya kurang. Namun sebaliknya, ada juga hakim yang kapasitasnya bagus,