Berita

Semarang (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) kembali melanjutkan workshop dan pengukuran Program Peningkatan Kapasitas Hakim (PPIH) tahun 2019 dengan menyasar masyarakat di Kecamatan Semarang Timur dan sekitarnya.   Kasubag Monitoring dan Evaluasi Mia Nurul Aini menyampaikan bahwa program ini bertujuan untuk mendorong penguatan integritas hakim sehingga persepsi masyarakat terhadap hakim menjadi

Semarang (Komisi Yudisial) – Anggota Komisi Yudisial (KY) Aidul Fitriciada Azhari menyampaikan salah satu cara untuk melihat bahwa Indonesia adalah negara hukum melalui kinerja lembaga peradilan. Ia menyoroti apakah masyarakat masih mempercayai lembaga peradilan untuk penyelesaian sengketa ketimbang lembaga lain. Aidul berpendapat, jika dilihat dari statistiknya, jumlah perkara di Mahkamah

Bandung (Komisi Yudisial) - Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan perilaku hakim, Komisi Yudisial (KY) bersama Program Pascasarjana Universitas Pasundan (Unpas) menandatangani memorandum of understanding (MoU) di Aula Pascasarjana Unpas, Bandung, Jumat (11/10).   MoU ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal KY Tubagus Rismunandar dan Direktur Program Pascasarjana Universitas Pasundan Prof. Didi Turmudzi serta disaksikan Ketua

Megamendung (Komisi Yudisial) – Kehati-hatian, ketelitian, dan ketepatan merupakan cara pandang abstrak yang tergolong dalam prinsip profesionalisme. Prinsip etik tersebut harus dijunjung tinggi dan ditanamkan dalam diri seorang hakim.   Demikian ditegaskan Ketua Komisi Yudisial (KY) Jaja Ahmad Jayus kepada 175 calon hakim (cakim) peserta Diklat 3 Program PPC Terpadu Angkatan III

Mataram (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) sebagai penyangga dan penyeimbang kekuasaan kehakiman diharapkan memiliki wewenang strategis dalam beberapa aspek. Penguatan mengenai kedudukan KY yang tidak hanya sebagai penunjang (auxilarry), tetapi juga organ utama (main organ) yang diposisikan sebagai penyeimbang kekuasaan kehakiman.   Hal tersebut disampaikan Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan

Mataram (Komisi Yudisial) - Sebagai kelanjutan peluncuran Buku Bunga Rampai 2019 "Memperkuat Peradaban Hukum dan Ketatanegaraan Indonesia”, Komisi Yudisial (KY) menggelar diskusi dan buku Bunga Rampai "Memperkuat Peradaban Hukum dan Ketatanegaraan Indonesia", di Fakultas Hukum Universitas Mataram, Jumat (4/10).   "Penerbitan buku ini merupakan momentum untuk lebih mendekatkan KY dengan para pemangku

Jakarta (Komisi Yudisial) – Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial (Sekjen KY) Tubagus Rismunandar Ruhijat melantik 7 orang pejabat Administrator Eselon III di lingkungan Sekretariat Jenderal KY,  Rabu (02/10) di Auditorium KY, Jakarta. Pengambilan sumpah dan pelantikan ini dihadiri oleh Anggota KY,  pejabat struktural dan pegawai KY. Ada dua orang pejabat eselon

Jakarta (Komisi Yudisial) - Ketua Komisi Yudisial (KY) Jaja Ahmad Jayus berharap agar kewenangan KY diperkuat, termasuk penjatuhan sanksi yang final and binding.   "Produk hukum yang dihasilkan oleh KY perlu diperkuat seperti kata "rekomendasi" terhadap hakim yang diduga melanggar KEPPH diganti dengan kata "final and binding". Kenapa? Karena jika kewenangannya sebatas

Jakarta (Komisi Yudisial) - "Buku ini merupakan kumpulan tulisan dan pemikiran saya yang telah dipublikasikan di media massa, majalah, serta buku Bunga Rampai KY dengan isu utama berkaitan dengan upaya memperkuat wewenang KY dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim," buka Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan

Palopo (Komisi Yudisial) - Dengan jarak kurang lebih 350 km dari kota Makassar, Penghubung Komisi Yudisial (KY) Wilayah Sulawesi Selatan berkunjung ke Fakultas Hukum Universitas Andi Djema (FH Unanda), Palopo untuk menggelar Road Show to Campus “Generasi Muda untuk Peradilan Bersih”.   Dalam kesempatan itu, Kepala Bidang Data dan Layanan Informasi KY