Berita

Jambi (Komisi Yudisial) - Di sela-sela kegiatan di Provinsi Jambi, Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial (KY) Tubagus Rismunandar Ruhijat didampingi Kepala Biro Pengawasan Perilaku Hakim KMS A. Roni mengunjungi Harian Jambi Ekspres, Rabu (23/10). Kunjungan Sekjen KY diterima oleh Pimpinan dan Redaksi Jambi Ekspres.   Kunjungan ini dalam rangka silaturahmi dengan stake holder

Jambi (Komisi Yudisial) - Upaya untuk membersihkan lembaga peradilan yang dilakukan Mahkamah Agung (MA) menjadi perhatian Komisi Yudisial (KY). Di antaranya dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan MA dan Badan Peradilan di Bawahnya.   “Perlu adanya peran pimpinan badan peradilan sebagai

Jambi (Komisi Yudisial) - Tugas dan peranan Badan Pengawasan (Bawas) Mahkamah Agung (MA) dalam konteks pengawasan terhadap hakim bersifat saling melengkapi dan sejalan dengan tugas Komisi Yudisial (KY). Sinergisitas Bawas MA dan KY dalam menangani laporan atau pengaduan masyarakat diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan terhadap hakim.   Hal tersebut disampaikan

Jambi (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) menggelar “Konsolidasi Kelembagaan Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung dalam Rangka Sinergitas untuk Mewujudkan Peradilan Bersih” di Aula Pengadilan Tinggi Jambi, Rabu (23/10).   Kegiatan ini merupakan inisiatif KY untuk melakukan konsolidasi secara langsung dengan Mahkamah Agung (MA) dan seluruh pimpinan lembaga peradilan dalam rangka bersinergi

Serang (Komisi Yudisial) – Anggota Komisi Yudisial (KY) Aidul Fitriciada Azhari mengatakan bahwa ada delapan ciri Indonesia sebagai negara hukum. Yaitu, perlindungan hak asasi manusia, pemisahan kekuasaan, asas legalitas, peradilan TUN, negara hukum demokratis, negara kesejahteraan, negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan negara Indonesia yang mengakui, dan menghormati

Bitung (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) kembali menggelar Workshop dan Pengukuran Program Peningkatan Integritas Hakim (PPIH) 2019 untuk mengukur dan mengevaluasi sejauh mana efektivitas program-program yang telah dilakukan oleh Komisi Yudisial (KY) di Kantor Kecamatan Maesa, Jumat (18/10), Bitung, Sulawesi Utara.   Menurut Kepala Sub Bagian Monitoring dan Evaluas Mia Nurul

Manado (Komisi Yudisial) - Di sela-sela kegiatan Workshop dan Pengukuran Program Peningkatan Integritas Hakim (PPIH) Tahun 2019, Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial (KY) Tubagus Rismunandar Ruhijat menyambangi Kantor Redaksi Manado Post, Kamis (17/10) di Manado, Sulawesi Utara. Selain bersilaturahmi, tujuan kunjungan ini untuk meningkatkan komunikasi kelembagaan antara KY dengan stakeholder KY

Manado (Komisi Yudisial) - Sebagai bentuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas, Komisi Yudisial (KY) kembali menggelar Workshop dan Pengukuran Program Peningkatan Integritas Hakim (PPIH) Tahun 2019 di Pengadilan Tinggi Manado, Kamis (17/10).   Menurut Sekretaris Jenderal KY Tubagus Rismunandar Ruhijat, PPIH merupakan program KY yang bertujuan untuk menguatkan integritas hakim melalui serangkaian

Jakarta (Komisi Yudisial) - Sebagai salah satu badan publik, Komisi Yudisial (KY) ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2019. KY menyambut baik pelaksanaan monitoring dan evaluasi ini sebagai bentuk komitmen KY dalam melaksanakan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.   "Kami ditugaskan oleh Pimpinan untuk menyampaikan presentasi mengenai

Semarang (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) kembali melanjutkan workshop dan pengukuran Program Peningkatan Kapasitas Hakim (PPIH) tahun 2019 dengan menyasar masyarakat di Kecamatan Semarang Timur dan sekitarnya.   Kasubag Monitoring dan Evaluasi Mia Nurul Aini menyampaikan bahwa program ini bertujuan untuk mendorong penguatan integritas hakim sehingga persepsi masyarakat terhadap hakim menjadi