Berita
-
Calon Sekjen KY Ikuti Sosialisasi Seleksi Asesmen Center
Jakarta (Komisi Yudisial) - Setelah menjalani penulisan makalah, para calon Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial (KY) mengikuti sosialisasi dan technical meeting seleksi kompetensi manajerial sosial kultural melalui metode assessment center seleksi terbuka calon Sekretaris Jenderal KY Tahun 2020. Sosialisasi dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) secara daring dan diikuti oleh empat orang
-
Calon Sekjen KY Ikuti Seleksi Penulisan Makalah
Jakarta (Komisi Yudisial) – Setelah menyelesaikan seleksi administrasi untuk Seleksi Terbuka Calon Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial (KY) 2020, para calon yang lolos selanjutnya mengikuti seleksi penulisan makalah, Senin (16/11). Dari enam calon yang lolos seleksi administrasi, hanya empat calon yang mengikuti seleksi penulisan makalah. Seleksi dilaksanakan di Ruang Auditorium
-
KY - Kemenkeu Tanda Tangani Nota Kesepahaman Penempatan Lulusan PKN STAN
Jakarta (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) yang diwakili Plt. Sekretaris Jenderal KY Y. Ambeg Paramarta menghadiri seremoni virtual penandatanganan Nota Kesepahaman/Kesepakatan Penempatan Lulusan Politeknik Keuangan Negara Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (PKN STAN) Tahun 2020. Kegiatan yang dilaksanakan pada Kamis (12/11) melalui aplikasi zoom meeting ini dihadiri oleh pejabat
-
Mahasiswa FH Berminat Jadi Hakim? Ketua KY Berpesan Agar Jaga Perilaku
Jakarta (Komisi Yudisial) – Ketua Komisi Yudisial (KY) Jaja Ahmad Jayus menjadi narasumber dalam Studi Audiensi Virtual 2020 yang mengambil tema “Optimalisasi Fungsi Peradilan Dalam Upaya Menegakkan Keadilan di Tengah Arus Globalisasi (Studi Terhadap UU Cipta Kerja)”. Audiensi virtual dilaksanakan oleh Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati
-
KY Berpartisipasi dalam Konferensi Nasional II Etika Kehidupan Berbangsa
Jakarta (Komisi Yudisial) - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) bekerjasama dengan Komisi Yudisial (KY) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyelenggarakan Konferensi Nasional II Etika Kehidupan Berbangsa. Konferensi berlangsung pada hari Rabu (11/11) di Gedung Nusantara IV komplek MPR/DPR, Jakarta. Turut hadir antara lain Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Ketua
-
Hukum Adat Adalah Mother of Law Indonesia
Jakarta (Komisi Yudisial) – Ketua Komisi Yudisial (KY) Jaja Ahmad Jayus menulis Buku Hukum Adat Teori, Sejarah, Pengakuan Negara, dan Yurisprudensi. Untuk memperkenalkan buku tersebut, dilakukan diskusi pada Selasa (10/11) yang diikuti oleh puluhan peserta dari berbagai profesi melalui zoom meeting. Hadir pula Ketua Umum Asosiasi Pengajar Hukum Adat
-
Ketua KY Pimpin Upacara Hari Pahlawan
Jakarta (Komisi Yudisial) - Ketua Komisi Yudisial (KY) Jaja Ahmad Jayus menjadi inspektur upacara peringatan Hari Pahlawan yang diikuti secara langsung oleh seluruh Pejabat Struktural di Kantor KY dan seluruh pegawai secara daring, Selasa (10/11). Jaja Ahmad Jayus dalam pembacaan amanatnya mengatakan bahwa Hari Pahlawan tidak hanya sekedar
-
Hakim Albertina Ho Berbagi Tips Komunikasi di Persidangan
Jakarta (Komisi Yudisial) – Hari kedua (04/11) Workshop Jarak Jauh Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) Peningkatan Kapasitas Hakim Tahun 2020 menghadirkan narasumber hakim tinggi Albertina Ho. Anggota Dewan Pengawas KPK Albertina Ho menyampaikan materi soal komunikasi efektif saat bersidang untuk para hakim. Menurutnya, kemampuan berkomunikasi sangat
-
Pembangunan Hukum dan Keadilan Harus Sesuai di Era Revolusi Industri 4.0
Jakarta (Komisi Yudisial) – Di tengah pandemi ini, Ketua Komisi Yudisial (KY) Jaja Ahmad Jayus berpendapat bahwa isu revolusi industry 4.0 dan 5.0 berdampak pada perkembangan hukum, pemerintahan, dan keadilan sosial. “Pola hubungan antara manusia, terutama di bidang perdagangan, terpengaruh pada bagaimana peran teknologi sangat dominan dalam bertransaksi.
-
RUU Jabatan Hakim sebagai Upaya Memuliakan Hakim
Jakarta (Komisi Yudisial) – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Taufik Basari menyoroti filosofi munculnya gagasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Jabatan Hakim yang kembali masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2020. Menurutnya, RUU Jabatan Hakim adalah upaya untuk menegaskan posisi hakim sebagai "Yang Mulia". “RUU Jabatan Hakim