Berita

Jakarta (Komisi Yudisial) – Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial (KY) Tubagus Rismunandar Ruhijat menyerahkan arsip statis ke Sekretaris Utama ANRI Sumrahyadi, Senin (16/12) di Ruang Pers KY, Jakarta. Arsip statis atau memiliki nilai guna kesejarahan berupa arsip Sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH).   Dalam sambutannya, Tubagus menyampaikan pertimbangan KY untuk melaksanakan penyerahan arsip

Lampung (Komisi Yudisial) - Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Yudisial (KY) memaksimalkan peran perguruan tinggi dan jejaring di daerah. Salah satu strategi yang dilakukan adalah membangun kerjasama dengan 33 perguruan tinggi di Indonesia untuk memantau peradilan.   Hal tersebut disampaikan Kepala Biro Pengawasan Perilaku Hakim KY KMS A. Roni

Lampung (Komisi Yudisial) - Keberadaan Komisi Yudisial (KY) adalah sebagai bagian dari mekanisme checks and balances terhadap penyatuatapan kekuasaan kehakiman di bawah kendali Mahkamah Agung (MA).   KY yang merupakan pengawas eksternal diharapkan senantiasa mengembalikan “khittah” marwah hakim di lingkungan MA. Terlebih, wajah peradilan Indonesia masih dipenuhi berbagai persoalan, seperti yang belakangan

Lampung (Komisi Yudisial) - Untuk mengoptimalkan tugas dan wewenangnya, Komisi Yudisial (KY) terus menggandeng seluruh stake holder yang ada termasuk media massa di daerah. Media massa memiliki peran strategis dalam membantu KY dalam mewujudkan peradilan bersih.   Menurut Kepala Biro Pengawasan Perilaku Hakim KY KMS A. Roni, sebagai lembaga negara yang mempunyai

Jakarta (Komisi Yudisial) – Anggota Komisi Yudisial (KY) Sukma Violetta untuk ketiga kalinya berturut-turut dilibatkan dalam Seleksi Calon Hakim Mahkamah Konstitusi oleh Presiden melalui Kementerian Sekretariat Negara. Sukma menjadi Anggota Panitia Seleksi yang terdiri dari mantan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Harjono, mantan Hakim MK Maruarar Siahaan, advokat dan akademisi Alexander

Lampung (Komisi Yudisial) - Upaya yang dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA) untuk memperbaiki dunia peradilan terus dilakukan. Pada tahun 2016, MA mengeluarkan tiga Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) di antaranya PERMA 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada MA dan Badan Peradilan yang Berada di bawahnya. PERMA 8 Tahun

Lampung (Komisi Yudisial) - Masih tingginya  pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) menjadi catatan tersendiri dalam upaya mewujudkan peradilan bersih. Untuk itu, perlu konsolidasi kelembagaan dalam rangka sinergisitas pengawasan.    “MA prihatin dalam hal pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) masih tinggi,” ujar Kepala Badan Pengawasan (Bawas) Mahkamah

Lampung (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) selenggarakan “Konsolidasi Kelembagaan Komisi Yudisial RI dan Mahkamah Agung RI dalam rangka Sinergisitas untuk Mewujudkan Peradilan Bersih” di Aula Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, Lampung, Rabu (11/12).   Hadir pada kesempatan tersebut Kepala Badan Pengawasan (Bawas) Mahkamah Agung (MA) Nugroho Setiadji, Kepala Biro Pengawasan Perilaku Hakim

Jakarta (Komisi Yudisial) - Anggota Komisi Yudisial (KY) Aidul Fitriciada Azhari menawarkan sistem Shared Responsibility sebagai rekonseptualisasi arah penataan kekuasaan kehakiman, yang saat ini menggunakan sistem satu atap (one roof system). One Roof System ini berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU Nomor 14 Tahun 1970 Tentang

Jakarta (Komisi Yudisial) – Keberhasilan penegakan hukum bergantung pada substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum, serta aparat penegak hukum. Para aparat penegak hukum, seperti jaksa, polisi, hakim, dan advokat perlu bersinergi karena berperan penting dalam penegakan hukum di Indonesia.   Hal itu disinggung oleh Ketua Komisi Yudisial (KY) Jaja Ahmad Jayus