Jakarta (Komisi Yudisial) - Ketua Komisi Yudisial (KY) Abdul Chair Ramadhan dan Anggota KY Abhan beraudiensi dengan Penasihat Khusus Presiden RI Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam)  Wiranto, Kamis (11/06/2026), Jakarta. 

Ketua KY Abdul Chair Ramadhan menyampaikan sejumlah isu strategis terkait penguatan lembaga, termasuk usulan Revisi Kedua Rancangan Undang-Undang (RUU) KY. 

“Persoalannya adalah KY sejatinya kuat karena diatur oleh UUD NRI Tahun 1945, tetapi pada perjalanannya terjadi pelemahan kewenangan. Kami ingin kesamaan, sehingga KY berharap masukan terhadap hukum nasional, khususnya RUU KY yang sedang kami usulkan guna penguatan pengawasan hakim,” ucap Abdul Chair.

Anggota KY Abhan menambahkan, pengawasan hakim oleh KY sudah seharusnya diperkuat. Pada praktiknya, usulan penjatuhan sanksi berupa rekomendasi yang disampaikan oleh KY kepada Mahkamah Agung (MA) belum dieksekusi dengan optimal oleh MA.

“Berdasarkan data KY, tidak lebih dari 50% rekomendasi dieksekusi ke MA. Itulah sebabnya KY perlu diperkuat, pintu masuknya hanya melalui Revisi Kedua RUU KY. Dalam revisi ini, maka harus duduk bersama antara KY, MA, dan MK. Harapannya ketika ada UU KY baru nanti tidak menegasikan lembaga lain," ungkap Abhan.

Abhan menekankan bahwa pada ranah etika dalam pengawasan hakim harus jadi wilayah KY sepenuhnya, sehingga penjatuhan sanksi dari KY bersifat final dan mengikat. Sedangkan khusus sanksi berat, penjatuhan sanksi tetap dilakukan bersama MA melalui forum Majelis Kehormatan Hakim.

Wiranto secara cermat menangkap urgensi dari RUU KY ini. Poin-poin penting yang disampaikan oleh KY akan disusun dan segera disampaikan kepada Presiden RI.

“Kalau hal ini didengar Presiden pasti setuju, semua masuk akal. Gaji hakim naik, tetapi lembaga yang mengawasinya lemah. Jadi saya paham betul dan menganggap ini sesuatu yang sangat penting. Terlebih, dunia hukum selalu jadi sorotan publik yang luar biasa, sehingga akan segera saya susun untuk diajukan ke Presiden," tutup Wiranto. (KY/Halimatu/Festy)