Berita

Makassar (Komisi Yudisial) – Penghubung Komisi Yudisial Sulawesi Selatan (KY Sulsel) kembali menerima mahasiswa magang dari Asian Law Students Association Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (ALSA FH UNHAS). Kegiatan penerimaan dan pembekalan mahasiswa magang dilaksanakan Senin (17/07) di Kantor Penghubung KY Sulsel. Lima orang mahasiswa magang yang didampingi oleh Ketua Panitia

Makassar (Komisi Yudisial) – Pada Senin (17/07), Penghubung Komisi Yudisial Sulawesi Selatan (KY Sulsel) menerima kunjungan dari pihak Fakultas Hukum Universitas Mega Rezky (FH Unimerz) Makassar. Beberapa dosen dari FH Unimerz menyempatkan diri untuk bertandang ke Kantor Penghubung KY Sulsel, dan bertemu langsung dengan personil Penghubung KY Sulsel Azwar Mahis

Jakarta (Komisi Yudisial) – Hakim Pengadilan Negeri (PN) Rangkasbitung berinisial DA dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat lantaran terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) karena mengonsumsi narkotika di ruang kerjanya.   Sanksi itu dijatuhkan dalam Sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH) yang dipimpin Ketua Komisi Yudisial (KY) Amzulian Rifai di

Jakarta (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) mengumumkan 34 orang calon hakim agung dan 6 orang calon hakim ad hoc Hak Asasi Manusia (HAM) di Mahkamah Agung (MA) yang berhasil lolos di tahap II, yakni seleksi kualitas. KY berharap publik dapat memberikan informasi atau pendapat tertulis tentang rekam jejak para calon.  Pengumuman dilakukan

Jakarta (Komisi Yudisial) - Anggota Komisi Yudisial (KY) Binziad Kadafi meluncurkan buku dengan judul "Peninjauan Kembali Koreksi Kesalahan dalam  Putusan", Senin (10/07) di Pusat Kebudayaan Belanda Erasmus Huis, Jakarta. Buku ini diangkat dari disertasi Kadafi saat menyelesaikan pendidikan di Tilburg University, Belanda.  Kadafi menawarkan fondasi baru sistem Peninjauan Kembali (PK)

Jakarta (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) diberikan tugas untuk menerima laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). KY perlu menyederhanakan proses penanganan masyarakat agar ada percepatan penanganan laporan masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik di KY. Liza Fahirah dari Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi

Jakarta (Komisi Yudisial) – Salah satu penyebab rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap kinerja lembaga-lembaga negara adalah respons yang kurang tanggap terhadap keluhan publik.  Masih banyak surat tembusan yang tidak direspons dan hanya diarsipkan oleh lembaga terkait. Penyebab lainnya adalah kualitas pelayanan publik yang belum baik.  Ketua Komisi Yudisial (KY) Amzulian Rifai

Denpasar (Komisi Yudisial) – Penghubung Komisi Yudisial (KY) Wilayah Provinsi Bali melakukan audiensi ke Badan Intelijen Negara (BIN) Daerah Provinsi Bali di Jalan Tjokorda Agung Tresna, Niti Mandala Denpasar, Bali. Silaturahmi tersebut sebagai upaya meningkatkan sinergisitas  kelembagaan dalam mendukung peran Penghubung KY Bali.  "Kunjungan ini untuk mempererat silaturahmi kelembagaan antara kedua

Bengkulu (Komisi Yudisial) - Peradilan berperan dalam tata kelola pemerintahan dan pembangunan hukum. Putusan hakim yang prediktabilitas dan bertanggung jawab turut mendorong pembangunan ekonomi di Indonesia. "Pengadilan dalam melaksanakan putusan yang baik harus mengeluarkan output putusan yang prektabilitas berkepastian hukum dan bertanggung jawab. Hal ini pada akhirnya akan mendukung asas-asas terselenggaranya

Bengkulu (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) adalah lembaga mandiri yang berwenang menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim. Namun, KY  tidak hanya melaksanakan tugas pengawasan perilaku hakim saja. KY juga melakukan tugas lain untuk memberikan perlindungan kepada hakim dari perbuatan merendahkan kehormatan hakim (PMKH).  "Tugas KY untuk melakukan