Berita

Semarang (Komisi Yudisial) - Penghubung Komisi Yudisial (KY) Wilayah Jawa Tengah (Jateng) menggelar dialog keadilan dan  pelantikan pengurus Sahabat Komisi Yudisial (SKY) Kota Semarang di kampus Universitas Islam Negeri Walisongo (UIN) Semarang, Sabtu (28/10). Sahabat KY merupakan komunitas mahasiswa di Semarang yang peduli terhadap hukum dan peradilan.  Dalam sambutannya, Koordinator Penghubung

Banda Aceh (Komisi Yudisial) - Prinsip kebebasan  hakim  merupakan  bagian  dari  kekuasaan  kehakiman. Dalam praktik menjalankan konstitusi, Komisi Yudisial (KY) sekalipun tidak berwenang menilai dan mengomentari putusan yang telah melalui proses peradilan oleh hakim.  Demikian pernyataan Anggota KY Mukti Fajar Nur Dewata saat ditanya mengenai Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Perkara Nomor

Aceh Besar (Komisi Yudisial) – Mahkamah Syar’iyah adalah lembaga peradilan Syari’at Islam di Provinsi Aceh sebagai pengembangan dari Peradilan Agama yang diresmikan pada 4 Maret 2003  sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001. Salah satu amanat dari undang-undang tersebut adalah diberikan peluang dan hak bagi Provinsi Aceh untuk membentuk Peradilan

Aceh Besar (Komisi Yudisial) – Kepala Pusat Analisis dan Layanan Informasi Komisi Yudisial (KY) Juma’in menjelaskan bahwa KY memiliki dua kewenangan utama dalam konstitusi. Wewenang tersebut, yaitu mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.  Di naskah akademis penyusunan usulan

Aceh Besar (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) bekerja sama dengan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Aceh Besar menggelar kegiatan Edukasi Publik KY dengan tema “Peran Serta Komisi Yudisial dan Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Peradilan Bersih”, Kamis (26/10), di Aula Kantor Bupati Aceh Besar.  Pj. Bupati Aceh Besar Muhammad Iswanto menyatakan, kegiatan

Aceh Besar (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) berwenang menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim. Berdasarkan UU KY, maka wewenang tersebut diterjemahkan dalam tiga bentuk, yaitu pengawasan, peningkatan kapasitas, dan perlindungan hakim. Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi KY Mukti Fajar Nur Dewata menjelaskan bahwa

Makassar (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) memberi Pelatihan Tematik “Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah” kepada puluhan hakim Peradilan Umum wilayah Makassar dan Sulawesi. Pelatihan  ini diharapkan dapat membangun persepsi yang sama di antara para hakim terkait penyelesaian tindak pidana pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala

Kendari (Komisi Yudisial) - Penghubung Komisi Yudisial (KY) Wilayah Sulawesi Tenggara (Sultra) menggandeng Pemerintah Kabupaten Konawe dalam upaya menciptakan peradilan yang bersih dengan melakukan kunjungan kelembagaan, Kamis (19/10). Asisten Penghubung KY Wilayah Sultra Ariyanto menyampaikan, kunjungan ini sebagai upaya Penghubung KY Sultra untuk menggandeng semua pihak dalam upaya mewujudkan peradilan bersih. "Tujuan

Jakarta (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) menerima kunjungan dari Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), Rabu (25/10) di Gedung KY, Jakarta. Kunjungan tersebut untuk mengenal wewenang dan tugas KY dan kemungkinan adanya kerja sama antara kedua lembaga.  Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi KY Mukti Fajar Nur Dewata menyambut baik

Samarinda (Komisi Yudisial) - Penghubung Komisi Yudisial (KY) wilayah Kalimatan Timur (Kaltim) membangun sinergi dengan semua elemen masyarakat, termasuk perguruan tinggi untuk mewujudkan peradilan bersih. Penghubung KY Kaltim berkunjung ke Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Awang Long, Samarinda, Kamis (19/10).  “Perguruan tinggi merupakan laboratorium di mana mahasiswa dipersiapkan untuk mengemban profesi