Berita

Tegal (Komisi Yudisial) – Praktik korupsi terus berkembang di Indonesia. Komisi Yudisial (KY) sebagai lembaga yang berwenang menjaga kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim perlu memastikan para hakim terbebas dari praktik korupsi. Sebagai langkah pencegahan yaitu melalui pelatihan yang dapat meningkatkan keilmuan hakim dan penguatan etika.   Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Bidang

Yogyakarta (Komisi Yudisial) - Rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim (RUU JH) yang telah menjadi agenda dalam Program Legislasi Nasional (Proglegnas) Tahun 2015-2019 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memerlukan masukan dari berbagai pihak.   Komisi Yudisial (KY) sebagai salah satu lembaga negara yang memiliki wewenang untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim memiliki

Yogyakarta (Komisi Yudisial) - Berkembangnya pemikiran mengenai perlunya pengaturan tentang pola penataan dan manajemen hakim untuk mewujudkan hakim yang berintegritas dan independen terus bergulir. Atas dasar itu, Komisi Yudisial (KY) mencoba memberikan pemahaman tentang persoalan hakim dan peradilan di Indonesia dalam Rancangan Undang-undang Jabatan Hakim (RUU JH).   Hal tersebut disampaikan Ketua KY

Jakarta (Komisi Yudisial) – Pimpinan dan Anggota Komisi Yudisial (KY) bertemu Presiden Joko Widodo, Selasa (1/10) di Istana Kepresidenan, Jakarta. Pertemuan ini guna membahas reformasi hukum, khususnya reformasi peradilan.   Dalam jumpa pers usai pertemuan dengan Presiden, Ketua KY Aidul Fitriciada Azhari menyatakan reformasi peradilan harus bersifat mendasar dan menyeluruh. Reformasi tidak terbatas

Jakarta (Komisi Yudisial) – Dalam rangka pembinaan pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial (Setjen KY), Subbagian Kepegawaian Setjen KY mengadakan Forum Sumber Daya Manusia yang menghadirkan Motivator Wahyu Suprapti di Auditorium KY, Jakarta, Jumat (28/10).   Ketua Bidang Sumber Daya Manusia, Advokasi, Hukum, Penelitian dan Pengembangan KY Sumartoyo mengatakan, kegiatan ini untuk

Jakarta (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) berwenang mengusulkan pengangkatan hakim ad hoc di Mahkamah Agung (MA) kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan. Keahlian dan pengalaman khusus hakim ad hoc untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara dibutuhkan dalam dunia peradilan di Indonesia.   Ketua Komisi Yudisial Aidul Fitriciada Azhari menanggapi komentar dari salah

Jakarta (Komisi Yudisial) – Ketua Komisi Yudisial (KY) Aidul Fitriciada Azhari menjadi inspektur upacara dalam peringatan Sumpah Pemuda di Lapangan KY, Jakarta, Jumat (28/10).   Upacara tersebut diikuti oleh Anggota KY, Sekretaris Jenderal KY Danang Wijayanto,Tenaga Ahli KY, para Pejabat Eselon II, III, dan IV, serta staf KY.   Dalam amanatnya, Aidul mengingatkan bahwa upacara

Jakarta (Komisi Yudisial) – Wakil Ketua Komisi Yudisial (KY) Sukma Violetta menyoroti kondisi aktual dunia peradilan berdasarkan sistem satu atap (one roof system). Masih banyak permasalahan yang timbul dari sistem ini. Oleh karena itu, Rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim (RUU JH) perlu memikirkan reorientasi sistem satu atap ini.   Menurut Sukma, UU Nomor 35/1999 Jo

Jakarta (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) mengajukan lima prinsip dasar perubahan manajemen hakim yang harus ada dalam Rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim (RUU JH). Menurut Wakil Ketua KY Sukma Violetta, harus ada perubahan substansi yang signifikan dalam pengelolaan hakim.   Sukma mengungkapkan, prinsip pertama adalah misi dan semangat yang dibawa harus membawa perubahan

Jakarta (Komisi Yudisial) – Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi Komisi Yudisial (KY) Farid Wajdi menegaskan, wajar apabila hubungan KY dengan Mahkamah Agung (MA) ada kalanya dipandang kurang harmonis. Karena hubungan antar kedua lembaga bila terlalu harmonis dikhawatirkan akan mempengaruhi proses penegakan keadilan bagi masyarakat. Yang paling utama adalah