Berita

Jakarta (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) dengan tegas telah mengusulkan penjatuhan sanksi kepada Mahkamah Agung (MA) terhadap 28 hakim yang melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Sanksi ringan mendominasi usul penjatuhan sanksi KY tersebut.   “Sepanjang periode Januari s.d 31 Agustus 2016, KY telah mengeluarkan usul penjatuhan sanksi kepada terlapor

Jakarta (Komisi Yudisial) - Jakarta menempati posisi puncak sebagai daerah terbanyak yang melaporkan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Kemudian diikuti    Sementara berdasarkan lokasi aduan, 5 (lima) provinsi terbanyak  adalah  DKI Jakarta (20,6%), Jawa Timur (10,53%), Sumatera Utara (9,52%), Jawa Barat (8,33%) dan Jawa Tengah (5,49). Lima provinsi tersebut

Jakarta (Komisi Yudisial) - Sesuai amanat undang-undang, Komisi Yudisial bertugas menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Sebagai bentuk pertanggung-jawaban kinerja, KY mengungkap penanganan laporan masyarakat periode Januari s.d 31 Agustus 2016, Rabu (14/9) di Ruang Pers KY, Jakarta.   Pada periode Januari s.d 31 Agustus

Jakarta (Komisi Yudisial) - Sebagai Lembaga Negara yang diberi tugas dan wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap hakim, Komisi Yudisial (KY) membutuhkan kerjasama yang produktif dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). Salah satu bentuk kerjasama, yaitu terkait investigasi yang berupa bantuan penyadapan dan pemanggilan paksa terhadap saksi. Ketua KY Aidul Fitriciada Azhari

Jakarta (Komisi Yudisial) – Ketua Komisi Yudisial (KY) Aidul Fitriciada Azhari secara resmi membuka seleksi Tahap III calon hakim ad hoc Hubungan Industrial di Mahkamah Agung (MA), Selasa (6/9) di Auditorium KY, Jakarta. Seleksi ini diikuti 13 calon hakim ad hoc Hubungan Industrial di MA, yaitu 4 orang dari unsur Asosiasi Pengusaha Indonesia

Jakarta (Komisi Yudisial) - Setelah melalui beberapa tahap, Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akhirnya menyetujui Rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim (RUU JH). Kesepakatan tersebut diambil melalui rapat paripurna, Senin (05/09). Nantinya, RUU JH akan dibahas oleh Komisi III sebagai usulan DPR,.    Menanggapi hal tersebut, Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan

Bandung (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) melalui Program Peningkatan Integritas Hakim (PPIH) mengharapkan agar hakim untuk lebih menghayati dan mengamalkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) dalam kehidupan mereka baik di dalam maupun di luar kedinasan. Hal tersebut diungkapkan Ketua Bidang SDM, Advokasi, Hukum dan Litbang KY Sumartoyo di

Jakarta (Komisi Yudisial) – Juru Bicara Komisi Yudisial (KY) Farid Wajdi mengapresiasi persetujuan Komisi III DPR RI terhadap tiga calon hakim agung (CHA) yang diusulkan KY, yaitu Ibrahim (Perdata), Panji Widagdo (Perdata), dan Edi Riadi (Agama). Sementara penolakan DPR RI terhadap dua CHA lainnya dan dua calon hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi

Jakarta (Komisi Yudisial) - Komisi III DPR RI secara resmi menyetujui tiga nama calon hakim agung (CHA) yang diajukan Komisi Yudisial (KY) dalam rapat pleno Penetapan dan Persetujuan CHA dan Hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Mahkamah Agung (MA), Selasa (30/8) di Gedung Nusantara II, Jakarta. Ketiga CHA yang lolos yakni

Yogyakarta (Komisi Yudisial) - Hakim adalah jabatan yang mulia. Dalam menjalani profesi itu, hakim dituntut bertanggung jawab dan profesional. Dalam Rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim (RUU JH), Komisi Yudisial (KY) mengusulkan ada pendidikan terlebih dahulu untuk menjadi hakim.   Ketua Bidang SDM, Advokasi, Hukum, Penelitian dan Pengembangan KY Sumartoyo menyampaikan hal itu dalam Seminar Nasional