Berita
-
CHA Tiarsen Buaton: Peradilan Militer Dibutuhkan agar Prajurit Tetap Disiplin
Jakarta (Komisi Yudisial) - Dosen Sekolah Tinggi Hukum Militer Ditkumad Tiarsen Buaton menjadi calon hakim agung (CHA) terakhir yang diwawancara pada Selasa (12/11). Tiarsen dalam kesempatan tersebut menjawab pertanyaan dari panelis tentang adanya pernyataan kebebasan hakim mengancam peradilan. “Kebebasan hakim bisa menjadi absolut, makanya perlu ada akuntabilitas. Kedua hal tersebut harus sejalan
-
CHA Sugeng Sutrisno: Hakim Militer Tunduk kepada Tuhan, Bukan Pimpinan
Jakarta (Komisi Yudisial) - Hakim Militer Utama DILMILTAMA Sugeng Sutrisno menjadi calon hakim agung (CHA) keempat yang diwawancara. Sugeng berkata bahwa setiap hakim militer pasti akan selalu ada intervensi, tinggal bagaimana hakim menyikapinya. “Hakim militer dalam peradilan tidak harus tunduk kepada pimpinan, tapi kepada Tuhan. Hakim tidak boleh terpengaruh oleh para
-
CHA Reki Irene Lumme: Independensi Juga Harus Dimiliki Hakim Militer
Jakarta (Komisi Yudisial) – Calon hakim agung (CHA) ketiga yang diwawancara berasal dari Kamar Militer, yakni Hakim Tinggi Badan Pengawas Mahkamah Agung (MA) Reki Irene Lumme. CHA Irene disoroti oleh panelis soal independensi hakim militer. Dalam makalahnya, ia menyatakan bahwa hakim militer belum sepenuhnya bersikap independen. Bahkan, saat memeriksa perkara,
-
CHA Busra: E-commerce Tidak Melanggar Prinsip Ekonomi Syariah
Jakarta (Komisi Yudisial) - Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang Busra menjadi calon hakim agung (CHA) dari Kamar Agama kedua yang diwawancara oleh Komisi Yudisial (KY) dalam Wawancara Seleksi CHA, Selasa (12/11) di Auditorium KY, Jakarta. Dalam wawancara, panelis mempertanyakan terkait penyelesaian kasus di Mahkamah Agung (MA). Busra menganggap sudah jauh lebih
-
CHA Achmad Choiri: Hukum di Masyarakat Tidak Selalu Harus Diikuti
Jakarta (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) menyelenggarakan Wawancara Seleksi Calon Hakim Agung (CHA), Selasa-Kamis (12-14/11/2019) di Auditorium KY, Jakarta. Memasuki hari pertama adalah sesi wawancara untuk kamar Agama dan kamar Militer. CHA yang pertama mendapat giliran diwawancara dari Anggota KY, mantan Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan yang bertindak sebagai negarawan,
-
Ketua KY Buka Seleksi Wawancara CHA 2019
Jakarta (Komisi Yudisial) - Ketua Komisi Yudisial (KY) Jaja Ahmad Jayus membuka secara resmi seleksi wawancara terhadap 13 orang calon hakim agung (CHA) Tahun 2019, Selasa (12/11) di Auditorium KY, Jakarta. Seleksi ini dilaksanakan selama tiga hari, Selasa-Kamis, 12-14 November 2019 dengan menghadirkan Anggota KY dan pakar hukum serta negarawan
-
Ketua KY Pimpin Upacara Hari Pahlawan
Jakarta (Komisi Yudisial) - Ketua Komisi Yudisial (KY) Jaja Ahmad Jayus menjadi inspektur upacara dalam Peringatan Hari Pahlawan 10 November 2019, Senin (11/11) di Lapangan KY, Jakarta. Hadir dalam upacara itu Anggota KY, Sekretaris Jenderal KY, para pejabat struktural dan tenaga ahli KY, serta pegawai KY lainnya. Pada kesempatan tersebu, Jaja membacakan
-
Sekjen KY Lantik Penghubung KY Baru
Jakarta (Komisi Yudisial) – Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial (KY) Tubagus Rismunandar Ruhijat melantik 10 orang petugas Penghubung KY yang terdiri dari 5 orang koordinator dan 5 orang asisten koordinator, Kamis (7/11) di Auditorium KY, Jakarta. Pengambilan sumpah dan pelantikan ini dihadiri oleh Anggota KY, pejabat struktural dan pegawai KY. Adapun para
-
Penghubung KY Sulsel Kunjungi PN dan PA Sengkang
Jakarta (Komisi Yudisial) – Salah satu tugas Komisi Yudisial adalah mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Merespons kericuhan yang terjadi di PN Sengkang, Penghubung KY Sulawesi Selatan (Sulsel) segera melakukan koordinasi dengan Ketua PN Sengkang
-
KY Berperan Bangun Sistem Pemilu Berintegritas
Surabaya (Komisi Yudisial) – Meskipun Indonesia telah hampir dua puluh tahun menjalani era Reformasi, sejauh ini desain sistem dan hukum pemilu di Indonesia masih belum disusun secara komprehensif dan koheren untuk berlaku dalam jangka panjang. Mereformasi mekanisme penyelesaian pelanggaran dan sengketa proses dan hasil pemilu ditawarkan sebagai solusi persoalan oleh