Berita
-
Laos Pelajari Sistem Pengawasan Hakim di Indonesia
Vientiane (Komisi Yudisial) – Di sela tugas menjadi menjadi narasumber utama dalam Workshop on Parliamentary Oversight of the Judge, Anggota Komisi Yudisial (KY) Sukma Violetta mengunjungi Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Vientiane, Laos, Kamis (07/03). Kehadiran Sukma disambut dengan hangat oleh jajaran pejabat dan staf KBRI Vientiane. Dalam sambutannya, R. Toto
-
Penanganan Laporan Masyarakat KY Jadi Acuan di Laos
Vientiane (Komisi Yudisial) – Anggota Komisi Yudisial (KY) Sukma Violetta menjadi narasumber utama dalam Workshop on Parliamentary Oversight of the Judge, yang dilaksanakan pada Rabu-Kamis, 6-7 Maret 2019 di Vientiane, Laos. Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh The Laos National Assembly Justice Committee and Law Committee bekerjasama dengan The Westminster Foundation for
-
KY Berpartisipasi dalam Pameran Kampung Hukum
Jakarta (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) berpartisipasi dalam Pameran Kampung Hukum 2019 bertema "Menuju Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi", Rabu (27/2) di Plenary Hall, Jakarta Convention Centre (JCC), Jakarta. Pameran ini merupakan rangkaian acara Laporan Tahunan Mahkamah Agung (MA) RI. Booth KY sendiri bertema kafe di mana pengunjung selain
-
KY Dorong Mitra Klinik Etik Berinovasi
Bogor (Komisi Yudisial) – Mitra klinik etik yang berasal dari enam perguruan tinggi di Indonesia diharapkan dapat membantu Komisi Yudisial (KY) dalam melakukan pencegahan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Masyarakat diharapkan dapat mencegah terjadinya perbuatan yang merendahkan keluhuran dan martabat hakim. Hal itu disampaikan Ketua Bidang Sumber Daya
-
Mahasiswa FKIP Unpas Kunjungi KY
Jakarta (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) telah merekomendasikan penjatuhan sanksi kepada 324 hakim terlapor terkait pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) pada 2015-2018. Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi Komisi Yudisial (KY) Farid Wajdi menjelaskan sebagai lembaga penegak etik memang bentuk sanksinya bersifat rekomendasi sehingga apakah
-
Wakil Ketua KY Menutup Raker KY 2019
Bogor (Komisi Yudisial) - Hari ketiga Rapat Kerja (Raker) Komisi Yudisial (KY) di Hotel Novotel Bogor diisi dengan kegiatan capacity building pegawai KY. Kegiatan yang dilaksanakan pada hari Jumat (22/02) ini dilaksanakan untuk menguji kekompakan dan kerja sama antara pegawai KY. Pegawai KY sebelumnya dibagi dalam beberapa kelompok yang anggotanya acak
-
Optimalkan Kinerja, Kepala Biro/Pusat Setjen KY Tandatangani Perjanjian Kinerja
Bogor (Komisi Yudisial) - Untuk mewujudkan target kinerja 2019 dan meningkatkan sinergisitas kelembagaan, Ketua KY, Plt. Sekretaris Jenderal KY, dan seluruh Kepala Biro/Pusat Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial (KY) menandatangani perjanjian kinerja 2019 dalam rangkaian agenda Rapat Kerja KY 2019, Kamis (21/2) di Hotel Novotel Bogor, Jawa Barat. Target kinerja KY 2019
-
Raker KY 2019 Bahas Visi Misi 2020-2024
Bogor (Komisi Yudisial) – Memasuki hari kedua, Rapat Kerja (Raker) Komisi Yudisial (KY) RI Tahun 2019 bertema Transformasi KY yang Inovatif, Bernilai, dan Berkelanjutan Melalui Renstra Tahun 2020-2024 lebih berfokus pada pembahasan tentang penyusunan Rencana Strategis 2020-2024 dan restrukturisasi organisasi KY. Di sesi pertama, Pimpinan dan Anggota KY memberikan usulan terkait
-
Penguatan Kelembagaan, KY Perlu Maksimalkan Media
Bogor (Komisi Yudisial) – Salah satu agenda dalam Rapat Kerja Komisi Yudisial (KY) Tahun 2019, Rabu (20/02) di Hotel Novotel Bogor, adalah diskusi pemaparan rancangan RPJMN 2020-2024 dan penguatan kelembagaan Komisi Yudisial. Hadir sebagai narasumber Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Bappenas Slamet Soedarsono, dan Staf Ahli Budaya Kerja
-
KY Diharapkan Berperan dalam Penguatan Akses Layanan Keadilan
Bogor (Komisi Yudisial) – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro meminta Komisi Yudisial (KY) untuk berfokus pada penguatan akses layanan keadilan dan pemberdayaan hukum masyarakat, sesuai dengan arah kebijakan dan strategis pembangunan hukum dalam kerangka RPJMN 2020-2024. “Di sinilah KY dapat memiliki peran untuk membantu akses keadilan.