Berita
-
Akuntabilitas Peradilan Penting Dituangkan di RUU Jabatan Hakim
Jakarta (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) kembali menyelenggarakan diskusi media terkait Rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim dengan tema "Politik Hukum Peradilan Indonesia Dalam RUU Jabatan Hakim", pada Senin (20/5) di Jakarta. Hadir sebagai narasumber Anggota KY Sukma Violetta, Anggota DPR RI Benny K. Rahman, dan peneliti senior PUKAT UGM Zainal
-
KY Ajak Mahasiswa FH Dwijendra Bantu Lakukan Pemantauan dan Pengawasan Hakim
Jakarta (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) menerima kehadiran puluhan mahasiswa dan dosen pendamping dari Fakultas Hukum Universitas Dwijendra, Bali pada Senin (20/05) di Ruang Pers KY oleh Tenaga Ahli KY Totok Wintarto. Dalam diskusi, salah satu mahasiswa dari Nusa Tenggara Timur mempertanyakan mengapa banyak hakim yang dikenakan sanksi kemudian dimutasi
-
RUU Jabatan Hakim Kembalikan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Dunia Peradilan
Jakarta (Komisi Yudisial) – Anggota DPR RI M. Nasir Djamil menyatakan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Jabatan Hakim adalah regulasi yang diperlukan untuk menjawab ketidakpercayaan masyarakat terhadap dunia peradilan. Regulasi tersebut menjadi bahan pijakan untuk menghadirkan apa yang disebut kemerdekaan seorang hakim dalam memutuskan perkara yang ditangani, sehingga tidak ada intervensi
-
Gelar Kembali Diskusi, KY Harapkan RUU Jabatan Hakim Segera Disahkan
Jakarta (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) kembali menggelar diskusi media terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Jabatan Hakim dengan tema "Melanjutkan Dukungan Pembahasan RUU Jabatan Hakim", Selasa (14/5) di Jakarta. Hadir sebagai narasumber, yaitu Ketua KY Jaja Ahmad Jayus, Anggota DPR RI M. Nasir Djamil, dan Peneliti ILR Erwin Natosmal Oemar. RUU
-
KY Ajak Masyarakat Ubud Mengenal Hukum
Gianyar (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) menggandeng aparat penegak hukum untuk memberikan pemahaman hukum melalui Program Peningkatan Integritas Hakim (PPIH) dalam bentuk Sarasehan Hukum bertajuk Pembudayaan Hukum Masyarakat di Kantor Kecamatan Ubud, Jumat (3/5), Gianyar Bali. Plt Sekretaris Jenderal KY Ronny Dolfinus Tulak mengatakan, salah satu strategi pencegahan yang dilakukan
-
KY Ajak Milenial Bijak Bermedsos
Medan (Komisi Yudisial) – Wewenang Komisi Yudisial (KY) yang termuat dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945, yaitu menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim mengandung makna preventif dan represif. “Menjaga berarti KY melakukan serangkaian kegiatan yang dapat menjaga hakim agar tidak melakukan tindakan yang melanggar Kode Etik dan
-
Desk Pemilu Wujud Partisipasi KY dalam Pesta Demokrasi
Medan (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) ikut berpartisipasi dalam Pemilu Umum (Pemilu) 2019 dengan membentuk Desk Pemilu. “Desk Pemilu mencakup pemantauan persidangan, pengawasan dan investigasi serta advokasi hakim. KY masuk pada wilayah dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim pada pelanggaran Pidana Pemilu dan Administrasi Pemilu yang menjadi kewenangan
-
KY Fokus Kembalikan Kepercayaan Publik pada Peradilan
Gianyar (Komisi Yudisial) – Salah satu upaya pencegahan Komisi Yudisial (KY) untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap terhadap hukum dan peradilan, KY menggelar Program Peningkatan Integritas Hakim (PPIH) dalam bentuk sarasehan hukum bertajuk Pembudayaan Hukum Masyarakat di kantor Kecamatan Gianyar, Bali, Kamis (2/5). Kepala Pusat Analisis dan Layanan Informasi KY Roejito menjelaskan
-
Pegawai KY Saling Memaafkan Jelang Ramadhan
Jakarta (Komisi Yudisial) – Menyambut bulan suci Ramadan 1440 H, Komisi Yudisial (KY) menyelenggarakan silaturahmi dengan tema “Membangun Integritas dengan Semangat Ramadan” pada Selasa (30/04) di Auditorium KY. Ketua KY Jaja Ahmad Jayus dalam sambutannya menyatakan bahwa saling memaafkan sebelum menjalankan ibadah sangat utama. Bahkan silaturahmi menjalin ajang saling membantu
-
Penegak Hukum Perlu Bangun Panopticon Jiwa
Kuningan (Komisi Yudisial) – Ketua Komisi Yudisial (KY) Jaja Ahmad Jayus menekankan pentingnya para aparat penegak hukum memiliki panopticon jiwa yang dilandasi nilai-nilai luhur budaya Indonesia sehingga diharapkan terbentuk mentalitas atau moralitas luhur penegak hukum. Ia menyarankan adanya instrumen penilaian saat proses seleksi berdasarkan konsep “panopticon jiwa” untuk mendeteksi perilaku