Berita
-
Melalui PPIH, KY Ajak Masyarakat Bulukumba Tumbuhkan Kesadaran Hukum
Bulukumba (Komisi Yudisial) - Dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewenangannya, Komisi Yudisial (KY) memiliki dua pola yaitu pengawasan dan pencegahan. Program Peningkatan Integritas Hakim (PPIH) adalah salah satu upaya pencegahan yang dilakukan oleh KY untuk menjaga kehormatan keluhuran serta martabat Hakim. Hal tersebut disampaikan oleh Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial
-
KY Bersama Penegak Hukum Tumbuhkan Kesadaran Hukum Masyarakat
Bulukumba (Komisi Yudisial) - Kehadiran Komisi Yudisial seperti magnet bagi masyarakat yang ingin mengenal dunia hukum dan peradilan di Indonesia. Dalam program edukasi publik, Komisi Yudisial (KY) menggandeng aparat penegak hukum untuk bersama membangun kesadaran hukum bagi masyarakat di wilayah Kecamatan Ujung Loe Bulukumba, Sulawesi Selatan, Jumat (29/3). Pada edukasi publik
-
KY Terima Kunjungan Mahasiswa FH Mpu Tantular
Jakarta (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) menerima kunjungan dari puluhan mahasiswa Fakultas Hukum (FH) Universitas Mpu Tantular, Kamis (28/3) di Auditorium KY, Jakarta. Kunjungan tersebut untuk mengenal lebih jauh tentang KY, terutama wewenang dan fungsinya. “Tujuan kunjungan ini adalah untuk lebih dalam mengenal tugas dan fungsi Komisi Yudisial,” ungkap Dosen
-
KY Hadiri Pertemuan Jaringan Regional Integritas Peradilan
Jakarta (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) menghadiri pertemuan kedua Jaringan Regional Integritas Peradilan yang berjudul “Jalan Menuju Peradilan yang Unggul’ di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Senin (25/3). Acara yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung (MA), United Nations Development Programme (UNDP), UK Government beserta European Union ini pertama kali dilaksanakan pada
-
KY dan Penegak Hukum Tingkatkan Partisipasi Masyarakat
Tegal (Komisi Yudisial) - Kegiatan Edukasi Publik Sarasehan Hukum yang bertajuk Pembudayaan Hukum Masyarakat salah satu tujuannya adalah mendekatkan masyarakat dengan aparat penegak hukum, sehingga selain menambah wawasan dan pengetahuan hukum bagi masyarakat, juga dapat berpartisipasi dalam proses penegakan hukum. Hal itu menjadi keutamaan dalam Sarasehan Hukum Pembudayaan Hukum Masyarakat yang
-
Bersama Penegak Hukum KY Upayakan Pembudayaan Hukum Masyarakat
Tegal (Komisi Yudisial) - Untuk memberikan pemahaman seputar dunia hukum dan peradilan di Indonesia. Komisi Yudisial (KY) menggandeng pemerintah daerah dan aparat penegak hukum di wilayah Tegal, Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini Komisi Yudisial menghadirkan unsur penegak hukum dari Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan Negeri dalam Sarasehan Hukum bertajuk Pembudayaan Hukum
-
Penerapan Etika Mendorong Terwujudnya Peradilan Bersih
Medan (Komisi Yudisial) - Menanamkan nilai-nilai etika sejak dini serta mengajarkan nilai dasar profesi menjadi sebuah hal yang penting untuk dilakukan. Agar nantinya ketika seseorang menjabat sebagai hakim sudah mengetahui secara baik tentang hak dan kewajiban yang diemban selama menjabat. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi Yudisial (KY) Jaja Ahmad Jayus saat
-
KY Sebagai Penyeimbang Kekuasaan Kehakiman
Medan (Komisi Yudisial) - Munculnya oknum yang merusak lembaga peradilan tidak terlepas dari adanya pergeseran nilai dasar profesi, dimana oknum tersebut menimbulkan gambaran negatif terhadap dunia peradilan saat ini. Hal tersebut dipaparkan oleh Ketua Komisi Yudisial (KY) Jaja Ahmad Jayus saat mengisi Kuliah Umum “Peran Komisi Yudisial dalam Mewujudkan Lembaga Peradilan
-
Tegakan KEPPH, KY Lindungi Pelapor
Ponorogo (Komisi Yudisial) - Setelah melapor ke Komisi Yudisial (KY), apakah dalam melaporkan pelanggaran hakim, pelapor dilindungi identitasnya oleh KY?. Pertanyaan tersebut muncul oleh salah satu peserta Studium Generale Konstribusi Komisi Yudisial dalam Mewujudkan Hakim Adil dan Berintegritas di Aula IAIN Ponorogo, Kamis (21/3). Menjawab pertanyaan tersebut Ketua Bidang Hubungan Antar
-
KY Ingin Sosok Hakim Adil dan Berintegritas
Ponorogo (Komisi Yudisial) - Gagasan awal munculnya Komisi Yudisial (KY) datang dari para hakim. Hal itu ditandai dengan pembentukan Majelis Pertimbangan Penelitian Hakim (MPPH) yang dimaksudkan untuk mendapatkan hakim yang jujur, merdeka, berani mengambil keputusan dan bebas dari pengaruh, baik dari dalam maupun dari luar. Hal tersebut disampaikan Ketua Bidang Hubungan