Berita
-
KY Gelar Seminar Penguatan Etika Berbangsa dan Bernegara
Depok (Komisi Yudisial) - Salah satu upaya untuk menguatkan etika berbangsa dan bernegara, Komisi Yudisial (KY) menggelar seminar Penguatan Etika Berbangsa dan Bernegara pada Kamis (25/2) di Auditorium Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok. Hadir sebagai narasumber dalam seminar itu adalah Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Zulkifli Hasan, Budayawan/Guru Besar
-
Penuhi Rasa Ingin Tahu, SMA Muhammadyah 25 Pamulang Berkunjung ke KY
Jakarta (Komisi Yudisial) - Deretan pertanyaan dilontarkan beberapa siswa SMA Muhammadiyah 25 Pamulang saat berkunjung ke kantor Komisi Yudisial (KY), Kamis (25/2). Mereka cukup antusias untuk tahu mengapa KY sampai dibentuk. Ada juga pertanyaan tentang bagaimana hubungan antara KY dengan lembaga eksekutif, yudikatif dan legislatif. Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan
-
KY Maksimalkan Peran Civil Society Perkuat Etika Berbangsa
Depok (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) sebagai lembaga etika yang memiliki salah satu kewenangan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim memiliki peran penting dalam penguatan etika berbangsa. Masalah etika menjadi permasalahan bersama sehingga diperlukan kerja sama di antara elemen masyarakat. Oleh karena itu, KY telah merintis
-
KY Terima Hasil Analisis Putusan Dari PPP
Jakarta (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Pasal 42 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
-
H-4 Penutupan Pendaftaran, KY Terima 26 CHA
Jakarta (Komisi Yudisial) - Sejak dibuka penerimaan usulan Calon Hakim Agung (CHA) dan pendaftaran calon hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Mahkamah Agung (MA), tercatat hingga 22 Februari 2016 (pukul 14.00 WIB), Komisi Yudisial (KY) telah menerima 26 usulan CHA dan 3 pendaftar untuk hakim ad hoc Tipikor di
-
KY Cari CHA dan Ad Hoc Tipikor Berintegritas
Samarinda (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) saat ini sedang membuka penerimaan usulan calon hakim agung (CHA) dan hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Mahkamah Agung (MA). Dalam melakukan seleksi tersebut, CHA dan hakim ad hoc Tipikor tidak hanya memenuhi syarat administrasi dan memiliki kapasitas. KY menekankan pentingnya calon
-
KY Akan Perkuat Komunikasi Politik dengan DPR
Yogyakarta (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) berjanji akan memperkuat komunikasi politik dengan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI agar calon hakim agung (CHA) yang diajukan KY mendapatkan persetujuan. KY juga meyakinkan para calon pendaftar seleksi CHA dan hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di MA agar jangan trauma
-
Hakim PN Bandung Keluhkan Keamanan Bersidang
Bandung (Komisi Yudisial) – Di sela-sela kesibukan melakukan Sosialisasi dan Penjaringan calon hakim agung (CHA) dan hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Mahkamah Agung (MA), Ketua Bidang SDM, Advokasi, Hukum, Penelitian dan Pengembangan Komisi Yudisial (KY) Sumartoyo berkunjung ke Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Rabu (17/2). Sumartoyo yang didampingi Kepala
-
KY Rangkul Elemen Masyarakat Sipil di Daerah
Padang (Komisi Yudisial) - Disela-sela kesibukan mensosialisasikan penerimaan usulan calon hakim agung (CHA) dan pendaftaran hakim ad hoc di Mahkamah Agung (MA), Anggota Komisi Yudisial (KY) Sukma Violetta menyempatkan diri bertemu dengan media massa di wilayah Sumatera Barat. "KY yang menjadi harapan masyarakat memerlukan dukungan dari berbagai pihak, salah satunya adalah teman-teman
-
KY Yakinkan CHA Tak Perlu Khawatir Hadapi DPR
Bandung (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) memastikan proses seleksi calon hakim agung (CHA) yang mulai dibuka sejak 5 Februari 2016 lalu akan dilakukan secara ketat, transparan dan independen. Hal itu dilakukan agar KY dapat menghasilkan CHA berkualitas untuk diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). KY juga akan membantu meyakinkan DPR